JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, SE, MM yang diwakili Wakil Asisten Teritorial (WaAster) Kodam Cenderawasih Letkol Inf I Wayan Deddy Suryanto, SE, Kamis (20/2) tampil dalam diskusi di Gedung Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kotaraja, Abepura, Jayapura, Papua.
Dalam diskusi yang digelar Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Papua, I Wayan Deddy Suryanto menyajikan materi, Bela Negara di hadapan peserta. I Wayan, mantan Komandan Kodim 1703/Deiyai, mengatakan, merujuk terminologi negara ala Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
Sedangkan menurut Prof Miriam Budiarjo, negara adalah daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penugasan monopolitis dari kekuasaan yangs sah.
Dalam formulasi tak jauh berbeda, kata I Wayan, ujar prajurit berdarah Bali, negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keberagaman yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan negara.
“Pernyataan menarik dari proklamator dan founding father, Ir Soekarno. Bung Karno mengatakan, negeri ini bukan milik suatu golongan. Bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis. Bukan juga milik suatu adat-istiadat tertentu tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Pernyataan Bung Karno ini sangat menarik bagi seluruh anak bangsa,” ujar I Wayan dalam diskusi tersebut.
Selain itu, menurut I Wayan, unsur negara yaitu ada wilayah, penduduk atau rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan ada pengakuan dari negara lain. Sedangkan fungsi negara, katanya, adalah melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta fungsi pertahanan dan menegakkan keadilan.
“Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya,” kata I Wayan.
Selain itu, bela negara juga mengandung pengertian kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Namun, I Wayan mengatakan, muncul pertanyaan penting yaitu mengapa negara perlu dibela. Dari aspek fungsi pertahanan setiap warga negara wajib mempertahankan negara agar kelangsungan hidup bangsa tetap terpelihara.
Sedangkan dari aspek sejarah perjuangan bangsa, katanya, kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia untuk mendirikan NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukan sebagai hadiah atau pemberian dari negara lain.
“Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan yang panjang dan pengorbanan besar baik nyawa maupun harta sehingga setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya jika negara membutuhkan,” ujar I Wayan lebih lanjut.
Selain itu, dari aspek hukum warga negara wajib membela negara karena berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara.
I Wayan mengatakan, wujud bela negara non fisik dapat dilakukan melalui sejumlah aspek. Pertama, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak.
Kedua, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan retorika). Ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum atau Undang-Undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
Keempat, pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
Kelima, meningkatkan rasa nasionalisme seperti berperan aktif dalam pemberantasan korupsi atau kecurangan. Keenam, adanya pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Kemudian, meningkatkan wawasan kebangsaan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat nasionalisme.
Ketujuh, mematuhi hukum dan aturan negara dengan menaati peraturan yang berlaku sebagai bentuk penghormatan terhadap negara dan menjaga ketertiban masyarakat. Kedelapan, melestarikan alam dengan cara menjaga kebersihan, mengurangi penggunaan plastik, dan mendukung kegiatan penghijauan sebagai bentuk cinta Tanah Air.
Kesembilan, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama warga negara. Kesepuluh, melestarikan dan mempromosikan kebudayaan lokal serta mengenalkannya kepada generasi muda dan dunia internasional.
Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Papua dan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-168 Baden Powell tahun 2025 berlangsung mulai Kamis-Sabtu (20-22) dibuka secara resmi Asisten III Setda Papua Tengah Johana O.A Rumbiak, SE, MM dan dihadiri Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Dr Kristina RIL Mano, SIP, MAP.
Selain itu, dihadiri anggota Forkopimda dan seluruh Kwartir Cabang (Kwarcab) seluruh tanah Papua. Kegiatan rakerda berjalan selama dua hari dan dilanjutkan sehari memperingati HUT ke-168 Baden Powell, tokoh pelopor dan perintis Pandu Pramuka Dunia. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
