JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Lis Tabuni menegaskan, transmigrasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Transmigrasi bukan merupakan solusi mengatasi kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.
Namun, menurut Lis Tabuni, ada sejumlah sektor utama lain yang lebih mendesak atau urgen dikerjakan pemerintah melalui kementerian dan lembaga adala terkait masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Transmigrasi berpotensi membuat masyarakat asli Papua teralienasi dari atas tanah leluhur bahkan terpinggirkan dalam usaha meraih kesejahteraan.
“Instruksi Presiden kepada pihak Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia mendorong transmigrasi ke tanah Papua dengan alasan pemerataan pembangunan atas nama kesejahteraan dan bagian dari upaya menjaga keutuhan NKRI bukan salah satu program efektif dan solusi bagi masyarakat tanah Papua,” ujar Lis Tabuni kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Jumat (25/10).
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Kabinet Merah Putih Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara sebelumnya mengatakan, kementerian yang dipimpinnya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto melaksanakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia timur, khususnya Papua. Tujuannya, menciptakan pemerataan kesejahteraan.
“Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraan, persatuan nasional, dan dalam konteks lebih besar,” ujar Iftitah di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta Selatan, Senin (21/10).
Menurut Iftitah, kementeriannya akan berupaya membangun kebanggaan warga transmigrasi, dimulai dari internal kementerian. “Kementerian Transmigrasi sebagai fasilitator dari para patriot bangsa tersebut pertama-tama harus membangun kebanggaannya terhadap kementeriannya sendiri,” kata Iftitah lebih lanjut.
Namun, menurut Lis, tanah Papua menyimpan persoalan yang sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan melalui transmigrasi sebagai juruselamat kesejahteraan. Malah sebaliknya, transmigrasi akan menuai konflik di tingkat masyarakat adat bila lahan ulayat digunakan atas nama transmigrasi.
“Saya melihat akan ada banyak potensi masalah terjadi dan bisa menyulut konflik komunal bukan hanya di antara masyarakat lokal tetapi juga warga transmigran yang tinggal di lokasi transmigrasi,” ujar Lis, Wakil Ketua III Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) DPD RI..
Selain itu, senator perempuan asli Papua ini juga mengatakan, banyak gejolak dari berbagai kelompok akan muncul ketika program transmigrasi dilaksanakan. Karena itu, lanjut Lis, pemerintah melalui kementerian terkait perlu serius mempertimbangkan psikologi masyarakat lokal yang sudah hidup dalam soliditas kultur yang terawat selama ini. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
