Gubernur Nawipa Sebut Pemprov Papua Tengah Tetapkan 6 Prioritas Penyusunan RKPD 2026 - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan

Gubernur Nawipa Sebut Pemprov Papua Tengah Tetapkan 6 Prioritas Penyusunan RKPD 2026

Gubernur Meki Fritz Nawipa, SH saat membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (8/5). Sumber foto: detikpapua.com, 8 Mei 2025

Loading

NABIRE, ODIYAIWUU.com — Gubernur Meki Fritz Nawipa, SH, Rabu (8/5) secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah.

Gubernur Nawipa dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang RKPD tahun 2026 merupakan tahapan strategis dalam menyusun RKPD tahun 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah.

“Kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2026 bukan sekadar agenda rutin, tetapi forum penting dalam menyatukan persepsi, menyelaraskan prioritas pembangunan, dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten serta seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gubernur Meki Nawipa melalui keterangan tertulis yang diperoleh Odiyaiwuu.com dari Nabire, Papua Tengah, Rabu (8/5).

Menurut Gubernur Nawipa, Musrenbang RKPD Tahun 2026 mengusung tema Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif merupakan wujud tekad untuk membangun Papua Tengah dari akar yang paling mendasar, yaitu manusia dan sistem pemerintahan yang melayani dengan hati nurani, jujur, transparan serta profesional.

“Kita ingin melihat masyarakat Papua Tengah yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing didukung oleh tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Sejalan dengan tema tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan enam prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2026,” ujar Nawipa lebih lanjut.

Nawipa menambahkan, enam prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2026 sebagai berikut. Pertama, penguatan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM). Kedua, reformasi birokrasi dan tata kelola  pemerintahan. 

Ketiga, penguatan pelayanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keempat, peningkatan tata kelola keuangan daerah dan efisiensi anggaran. Kelima, penguatan demokrasi dan penegakan  hukum yang berkeadilan. Keenam, peningkatan partisipasi perempuan, pemuda, dan masyarakat yang inklusif  dalam pembangunan.

 Pihaknya juga menegaskan kembali komitmen terhadap sejumlah proyek unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang menjadi lokomotif pembangunan daerah.

Komitmen di bidang pendidikan yaitu membangun sekolah berasrama, lembaga advokasi dan balai latihan kerja (BLK), perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan serta memastikan pendidikan gratis bagi  masyarakat.

Sedangkan di bidang kesehatan yaitu pembangunan rumah sakit provinsi, bank darah, klinik bersalin dan bayi tabung prioritas serta menambah personil dokter spesialis dan memperkuat kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). 

Di bidang sosial yaitu memberikan bantuan intensif bagi anak usia dini dan lanjut usia (lansia), pembangunan panti asuhan, rumah singgah serta layanan konseling dengan melakukan kerja sama dengan gereja-gereja. 

Di bidang ekonomi, Papua Tengah akan membuka tambang mineral, menghadirkan cold storage di Timika dan Nabire serta mendorong perdagangan karbon. lahan pertanian dan perkebunan akan dikembangkan bersama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi.

Sedangkan di bidang perhubungan dan infrastruktur pemerintah provinsi menyiapkan subsidi transportasi, pembangunan Pelabuhan Kapiraya, pembangunan bandara perintis, dan terminal baru di Nabire, pembangunan monorel dari kota Nabire menuju Bandara Douw Aturure sebagai solusi atas keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk. 

Kemudian, melakukan reklamasi kawasan Pomako dan Wapoka, pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, pembangunan hotel pemda, penyediaan air baku serta pembangunan stadion utama Papua Tengah.

“Kami sadar, keberhasilan  pembangunan bukan hanya ditentukan oleh program pemerintah tetapi juga kekuatan kolaborasi dan partisipasi seluruh unsur masyarakat,” kata Nawipa, pilot senior tanah Papua dan mantan Bupati Kabupaten Paniai.

Dalam kesempatan tersebut, Nawipa juga mengajak semua pihak untuk menjadikan Musrenbang RKPD Papua Tengah tahun 2026 sebagai forum yang produktif, terbuka, dan solutif. 

Selain itu, menyatukan langkah dan irama serta memperkuat komitmen agar pembangunan Papua Tengah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat serta membawa  perubahan nyata dan berkelanjutan. 

“Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Nabire secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata Gubernur Nawipa disambut aplaus hadirin. Kegiatan Musrenbang akan berlangsung Rabu-Kamis (8-9/5).

Musrenbang dihadiri pula pejabat yang mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Wakil Gubernur Papua  Tengah Deinas Geley, Ketua dan Anggota DPRP Papua Tengah serta Ketua dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah. 

Selain itu, para bupati seluruh Papua Tengah anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK Papua Tengah, para Staf Ahli Gubernur, Asisten Setda Papua Tengah, dan para Kepala Biro Setda Papua Tengah. 

Kemudian, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua Tengah, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan perbankan, para tokoh adat, agama, masyarakat, pemuda dan tokoh perempuan, akademisi, mitra  pembangunan, media massa serta tamu undangan.

Warga Mimika, Pieter mengatakan, Musrenbang RKPD Papua Tengah Tahun 2026 memiliki makna strategis sebagai wadah merencanakan berbagai program dan kegiatan menjawab aspirasi atau kebutuhan masyarakat saat Pilkada serentak tahun 2024. 

“Musrenbang juga diharapkan menjadi semacam instrumen evaluasi mengukur perencanaan, pelaksanaan, dan target capaian pembangunan yang tercerminkan pada berbagai indikator pembangunan. Misalnya, berapa persen angka kemiskinan turun, berapa persen kenaikan indeks pembangunan manusia atau berapa persen angka penurunan inflasi,” ujar Pieter. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :