PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 telah usai, meninggalkan sejumlah harapan besar bagi masyarakat tanah Papua (selanjutnya, Papua). Dengan pemimpin baru yang telah terpilih, tantangan pembangunan di Papua kembali menjadi sorotan utama. Janji-janji kampanye yang telah disampaikan kini diuji dalam realisasi program kerja yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat infrastruktur serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan infrastruktur. Papua yang memiliki kondisi geografis yang kompleks memerlukan pembangunan jalan, jembatan, serta sarana transportasi yang memadai untuk mempercepat konektivitas antar wilayah. Pemerintah daerah diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam merancang kebijakan yang efektif serta memastikan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua digunakan secara optimal dan transparan.
Selain infrastruktur sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas dalam pembangunan Papua pasca Pilkada. Tingkat literasi yang masih rendah serta keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil harus segera diatasi dengan langkah konkret. Pemimpin daerah diharapkan mampu merangkul berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.
Dalam sektor ekonomi, pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua. Kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat adat perlu menjadi prioritas agar pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial.
Namun, pembangunan Papua tidak akan berjalan lancar tanpa adanya stabilitas keamanan. Konflik sosial dan politik yang kerap terjadi harus diselesaikan melalui dialog yang inklusif dan melibatkan semua elemen masyarakat (stakeholder). Pemerintah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh adat, agama, dan pemuda untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan.
Aspek hak asasi manusia dan hak adat masyarakat Papua juga harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dan warisan budaya, harus dijaga dengan baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek pembangunan tidak merugikan hak-hak masyarakat adat dan dilakukan dengan prinsip keadilan serta persetujuan masyarakat setempat. Selain itu, penegakan hukum terkait pelanggaran hak asasi manusia harus ditegakkan dengan tegas dan transparan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pilkada 2024 harus menjadi momentum bagi para pemimpin baru untuk membuktikan komitmen mereka dalam membangun Papua yang lebih baik. Evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah harus dilakukan secara berkala guna memastikan setiap program berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Papua diharapkan dapat berkembang dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia.
Pada akhirnya, pembangunan Papua pasca Pilkada 2024 harus berpijak pada prinsip keberlanjutan (sustainability), inklusivitas, dan keadilan sosial agar seluruh masyarakat Papua dapat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, Papua yang damai, maju, dan sejahtera bukan sekadar impian tetapi menjadi kenyataan yang bisa dirasakan oleh semua. (Yakobus Dumupa/Editor)
