NABIRE, ODIYAIWUU.com — Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah Dr Ribka Haluk, M.Si, MM dan Penjabat Sekretaris Daerah Sugiarto, SE, M.Si bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di provinsi baru itu memiliki sejumlah agenda urgen menata wilayah provinsi itu. Selain perkenalan dan penataan OPD, penjabat gubernur dan penjabat Sekda juga mendesak melakukan agenda taktis lainnya.
“Penjabat Gubernur Papua Tengah Ibu Ribka dan Penjabat Sekda Pak Sugiarto bersama jajarannya perlu melakukan safari sekaligus memperkenalkan diri bersama masyarakat dan semua elemen di Papua Tengah. Mereka perlu menyampaikan kiat-kiat kerja pemerintahan dalam arti luas dan dalam arti sempit sekaligus mendengar suara hati terdalam,” ujar intelektual dan mantan birokrat senior Provinsi Papua asal Meepago (Papua Tengah) Fransiskus Xaverius Mote, S.Sos, M.Si kepada Odiyaiwuu.com dari Nabire, kota Provinsi Papua Tengah, Rabu (16/11).
Mote yang pernah menempati pos Penjabat Bupati Kabupaten Waropen, Deiyai, dan Intan Jaya itu menambahkan, penyampaian kepada masyarakat perlu dilakukan hati-hati dan dari hati ke hati demi penataan birokrasi yang baik dan benar. Hal tersebut sangat serius mengingat ini menjadi sejarah perdana sekaligus pondasi pemerintahan dalam proses pemberdayaan masyarakat demi kesinambungan pembangunan provinsi yang lebih baik di masa akan datang.
“Penjabat gubernur perlu melibatkan tokoh-tokoh pemerintahan daerah di wilayah Meepago, para tokoh adat, agama, perempuan, pemuda, dan berbagai pihak, stakeholder. Namun, hal urgen yaitu segera membentuk OPD tingkat provinsi sesuai kebutuhan riil dengan pola minimal sambil mempersiapkannya menuju pola yang maksimal. Dalam penempatan jabatan, saya usulkan mengutamakan birokrat atau ASN dari provinsi induk asal Meepago yang memenuhi standar golongan maupun kepangkatan,” ujarnya.
Mote yang pernah menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Paniai, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua itu juga mengingatkan, penjabat gubernur dan jajarannya memiliki tugas berat mempersiapkan Pemilihan Umum tahun 2024, baik Pilpres maupun Pileg dan Pilgub Papua Tengah serta pemilihan bupati di sejumlah kabupaten di wilayah Meepago.
“Agenda penting lainnya ialah membangun kantor Gubernur Papua Tengah dan kantor-kantor OPD secara bertahap. Penjabat gubernur juga perlu mengutamakan pelayanan birokrasi yang terbuka terhadap masyarakat Meepago dalam rangka penataan kehidupan sosial yang harmonis,” kata Mote, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire periode 2006-2008.
Tampilnya Ribka sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah mendapat apresiasi sekaligus ungkapan rasa gembira semakin banyak perempuan potensial Papua kian mendapat kepercayaan Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah.
“Saya merasa bangga tampilnya ibu Dr Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah setelah mendapat kepercayaan Presiden Joko Widodo. Saya merasa gembira dan bangga atas kepercayaan yang diemban ibu Ribka. Beliau mewakili perempuan Papua Pegunungan bahwa perempuan juga mampu memimpin di manapun ditugaskan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Dogiyai Damiana Tekege, SH, M.Hum kepada Odiyaiwuu.com dari Mowanemani, kota Kabupaten Dogiyai, Papua, Jumat (11/11).
Menurut Damiana, kepercayaan itu sekaligus ikut menepis pandangan bahwa perempuan lemah, tidak mampu atau warga kelas dua. Kepercayaan kepada Ribka sebagai penjabat gubernur memberikan warna baru bagi perjuangan perempuan Papua untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan laki laki.
“Tampilnya ibu Ribka sebagai penjabat gubernur tentu berpotensu melahirkan kesadaran baru di kalangan perempuan itu sendiri bahwa mereka tidak lagi dipandang enteng atau remeh. Mari membangun dan berkarya bersama perempuan karena sejatinya perempuan dan laki laki memiliki talenta yang sama,” ujar Damiana, lulusan Program Pascsarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
