JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Ribuan massa yang berasal berbagai elemen di Jayapura dan sejumlah wilayah lainnya di Papua memenuhi Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) di Kotaraja, Jayapura, Papua. Massa protes menyusul informasi yang beredar yang menyebutkan bahwa Gubernur Lukas Enembe bakal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (12/9) siang WIT.
Ratusan anggota Brimob Polda Papua dikabarkan tengah bersiaga mengawasi massa yang berdatangan memenuhi Mako Brimob Polda di Kotaraja, Kota Jayapura, Papua guna mengantisipasi kemungkinan memanasnya situasi dan mencegah hal-hal yang tak diinginkan.
Para personil Brimob Polda Papua juga siaga lengkap dengan peralatan seperti bodifest, tameng, dan senjata. Di samping pos penjagaan pintu masuk Brimob Polda Papua, mengutip Papua.tribunnews.com, Senin (12/9), terlihat satu unit mobil ACW dan mobil tank anti peluru terlihat tampak sangar.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Papua Herlina Murib menyesalkan rencana dan langkah KPK melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Lukas Enembe tanpa memberitatu terlebih dahulu apa kasus dugaan korupsi atau kasus lainnya di Papua yang melibatkan Gubernur Enembe.
“Jika penyidik KPK tiba-tiba turun langsung ke Papua dan melakukan pemeriksaan terhadap Pak Gubernur Lukas Enembe tanpa menyebutkan terlebih dahulu apa kasus korupsi yang melibatkan beliau, kemudian terjadi kisruh di tingkat masyarakat maka KPK harus bertanggungjawab. Hari ini Jayapura dan Mako Brimob Polda Papua dipenuhi massa yang kecewa dengan langkah KPK memeriksa Pak Gubernur,” ujar anggota DPD RI Herlina Murib kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Senin (12/9).
Menurut Herlina, senator asal Kabupaten Puncak, langkah KPK terjun langsung ke Jayapura kemudian langsung melakukan pemeriksaan langsung terhadap Gubernur Enembe merupakan tindakan yang tidak tepat atas seorang pemimpin formal dan tokoh kultural yang sangat dihormat rakyat di tanah Papua.
“Langkah KPK memeriksa Gubernur Papua Pak Lukas Enembe tanpa didahului pemberitahuan yang bersangkutan terlibat kasus korupsi, sungguh menjatuhkan wibawa Pak Lukas sebagai Gubernur Papua sekaligus pemimpin kultural yang sangat dihormati masyarakat. KPK harus bertanggungjawab memulihkan nama baik Gubernur Papua,” kata Herlina lebih jauh.
Mantan anggota Komisi Intelijen DPR RI asal Papua Paskalis Kosay mengemukakan, KPK perlu menjelaskan terlebih dahulu kepada publik terutama masyarakat Papua rencana pemeriksaan Gubernur dalam kaitan kasus korupsi apa yang melibatkan Gubernur Enembe.
“Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya menjelaskan terlebih dahulu status hukum Pak Gubernur. Tujuannya, masyarakat tahu dan paham apa kasus korupsi yang melibatkan beliau sehingga dilakukan langkah pemeriksaan. Bukan tiba-tiba datang lalu mau periksa. Ini kan bisa menimbulkan kekecewaan masyarakat dan berpotensi menciptakan kegaduhan,” ujar Paskalis Kosay kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Senin (12/9). (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
