JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (25/3) menggelar unjuk rasa di depan Kantor gubernur, Jalan Sao Siu, Jayapura. Unjuk rasa damai digelar sekitar pukul 10.00 hingga 13.00 WIT dan diikuti kurang lebih 500 ASN yang berasal dari 40-an organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo mencopot Penjabat Gubernur Dr Muhammad Ridwan Rumasukun, SE, MM, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Y Derek Hegemur, SH, MH, dan Kepala Biro Ortal sekaligus Penjabat Ketua PKK Papua Linda Stelda Onibala, S.Sos, MM dari jabatannya.
Ketua Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Nattan Ansanay mengatakan, ketiga pejabat tersebut telah menjalankan praktik pemerintahan yang buruk, melawan aturan kepegawaian dalam proses pengangkatan jabatan eselon III, dan secara terang-terangan membangun dinasti dan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di dalam birokrasi demi memuluskan kepentingan pribadinya.
“Hari ini kami ASN Papua yang didominasi anak-anak Papua pemilik negeri ini datang dengan tujuan baik. Kami tidak ingin menuntut jabatan tetapi menuntut keadilan dan kebenaran. Kami tolak hasil pelantikan eselon III dua 15 Februari 2024 karena tidak sesuai aturan golongan kepangkatan tanpa melalui mekanisme Baperjakat dan Badan Kepegawaian Daerah,” kata Nattan dalam orasinya di depan ratusan ASN yang hadir sebagaimana keterangan tertulis yang diperoleh Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Senin (25/3).
Nattan menyebut, praktik KKN sangat tampak dalam pengangkatan pejabat eselon III Papua pekan lalu. Padahal, ada banyak putra-putri asli Papua asal Tabi Saireri yang memiliki jabatan sebelumnya, dicopot, dan tidak dipercayakan lagi.
“Anak Penjabat Gubernur Papua yang baru TMT 2010 sudah naik jabatan menjadi IVB. Sementara masih banyak kami anak Papua yang layak untuk duduk di situ. Lihat, kami ASN yang berdiri di sini. Kami datang untuk menegakkan harga diri di atas tanah kami. Kami dilantik untuk melayani masyarakat. Kami mampu bekerja. Kenapa Anda tidak memberdayakan kami? Apakah karena kami tidak setor (menyogok) jadi tidak dilantik,” ujar Nattan retoris disambut teriakan pengunjuk rasa.
Selain memminta, tidak boleh ada pelantikan lagi ke depan Nattan mengkritik sistem pelayanan di kantor gubernur yang terkesan elitis. Masyarakat tidak bisa diberi akses dengan mudah untuk masuk bertemu pejabat. Padahal, kantor gubernur adalah rumah rakyat Papua yang harus terbuka kepada siapa saja warga yang datang untuk memperoleh pelayananan publik.
“Kantor gubernur ini seperti hotel megah untuk orang-orang tertentu. Kami sampai sekarang tidak tahu Pak penjabat itu dia punya muka yang mana. Tapi keluar Papua terus bawa nama masyarakat Papua, berbicara tentang kebijakan pelayanan masyarakat di Papua, tetapi rakyat tetap miskin dan menderita,” ujar Nattan tegas.
Sekretaris Forum SAMP Benyamin Wayangkau mengatakan, pemerintahan di era Penjabat Gubernur Ridwan Rumasukun sangat redup dan miris. Padahal, dari kantor inilah, keluar kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.
“Bagaimana masyarakat bisa sejahtera sementara ASN orang asli Papua saja tidak diperhatikan? Karena itu, kita semua sudah satu suara, tuntut penjabat gubernur dan penjabat Sekda dicopot. Kita akan bawa aspirasi ini juga ke DPR Papua dan MRP dan segera bersurat ke Jakarta,” ujar Benyamin saat melakukan orasi.
Ketua Pemuda Saireri Gifli Buinei mengatakan, ia sangat menyayangkan praktik KKN dalam distribusi jabatan di eselon III Pemprov Papua. Sebab dengan tindakan ini, penjabat gubernur dan penjabat Sekda telah melecehkan harga diri anak-anak asli Papua yang sudah sekian lama berkarir di pemerintahan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menempati jabatan di OPD.
“Praktik ini meredupkan kesejahteraan ASN Papua. Hari ini kita lihat banyak spanduk dan anak Papua demo karena tidak diberi jabatan. Itu artinya penjabat gubernur tidak punya hati untuk bangun Papua. Ini praktik yang buruk yang harus kita lawan. Hanya karena anak kandung, suku tertentu, agama tertentu, mereka yang dilantik naik jabatan,” kata Gifli kesal.
“Saya Yohanes Kaisiepo, anak pahlawan. Saya saja tidak diperhatikan. Apalagi kamu-kamu,” ujar Yohanes Kaisiepo dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Papua.
Sementara itu, salah seorang ASN lain, Silas Papare mengingatkan penjabat gubernur dan penjabat Sekda Papua yang tengah diam-diam hendak melakukan rotasi jabatan eselon II dan mengajukan Sekda definitif agar dihentikan segera. Ia juga meminta segala proses pengangkatan pejabat harus melalui mekanisme yang benar melalui BKD.
“Kami minta segera kembalikan fungsi BKD. Hentikan segala proses yang tidak benar melalui Biro Ortal. Karena itu, kita semua sepakat tuntut hari ini, tidak hanya penjabat gubernur dan penjabat Sekda yang dicopot, tapi juga Kepala Biro Ortal. Karena perempuan ini yang mengacaukan sistem pemerintahan Papua. Masa dia yang atur pelantikan, harusnya BKD,” ujar Papare. (Ansel Deri. Gusty Masan Raya/Odiyaiwuu.com)
