JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Wakil Presiden Republik Indonesia Prof Dr KH Ma’ruf Amin, Kamis (8/8) memberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara bertempat di Krakatau Grand Ballroom, kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur.
Pemkab Tolikara bersama 33 pemerintah provinsi dan 460 pemerintah kabupaten seluruh Indonesia menerima UHC Award 2024 karena dinilai berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC). Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atau penghargaan atas komitmen pemerintah daerah mendaftarkan penduduknya pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Pemerintah Kabupaten Tolikara mengucap syukur kepada Tuhan karena baru saja menerima UHC Award 2024 dari BPJS Kesehatan. Penghargaan ini tentu menjadi motivasi bagi pemda dan masyarakat melaksanakan Program JKN dengan baik di Tolikara,” ujar Sekretaris Daerah Tolikara Dr Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA kepada Odiyaiwuu.com usai menerima penghargaan tersebut di Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).
Menurut Yosua Douw, Kabupaten Tolikara meraih UHC Awards 2024 Kategori Madya dengan cakupan peserta 96 peserta masyarakat Tolikara telah terdaftar sebagai Peserta JKN-KIS sebanyak 241.915 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 251.413 Jiwa berdasarkan data penduduk semester II tahun 2023.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena Dr Freda Yanne Imbiri, MM menambahkan, UHC sangat penting untuk memastikan setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas, Dalam mencapai UHC, melibatkan berbagai upaya yang signifikan seperti menjangkau semua masyarakat dan memastikan pengelolaan Program JKN dalam rangka keberlanjutan finansial.
“Saya mengucapkan selamat dan rasa terima kasihnya kepada Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Bupati Tolikara atas kesuksesan Program JKN. Capaian UHC ini merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional,” ujar Freda Imbiri.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, kata Freda Imbiri, mulai 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 27 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Tolikara. Pemanfaatan hingga Juli 2024 sebanyak 3.310 kasus dengan biaya 23.228.384.311 di seluruh fasilitas kesehatan.
Freda Imbiri mengatakan, sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Mengelola jaminan kesehatan bagi ratusan juta jiwa penduduk Papua Pegunungan bukanlah tugas yang mudah, mengingat ekosistem JKN yang kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. Dengan Program JKN diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin baik khususnya di wilayah Papua Pegunungan.
“Saya mengajak seluruh kepala daerah untuk mendaftarkan seluruh warganya sebagai peserta JKN bagi yang belum memperoleh predikat UHC. Bagi yang telah meraih predikat UHC diharapkan untuk mempertahankan dan memastikan bahwa seluruh penduduk telah didaftarkan sebagai peserta JKN,” kata Freda Imbiri.
Freda juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan seperti aplikasi Mobile JKN memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan.
“Aplikasi mobile JKN menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah layanan administrasi JKN seperti pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter di FKTP hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat,” katanya.
Universal Health Coverage (UHC) merupakan konsep pembangunan kesehatan global untuk memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial. Di Indonesia, UHC tersebut diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Pada 2024 ini, kepesertaan JKN yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sedikitnya sebesar 98 persen dari total populasi.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutannya saat penyerahan UHC Award 2024 mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS.
“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” ujar Ma’ruf Amin.
Meski demikian, Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” ujar Ma’ruf Amin.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menitip pesan penting kepada para pemangku kepentingan. Pertama, perluas jangkauan kepesertaan hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mensosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
“Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS,” kata Ma’ruf Amin.
Kedua, ia meminta agar ada pendekatan yang lebih efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya. “Evaluasi sistem pembayaran kewajiban iuran yang telah ada, bisa dalam bentuk program restrukturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi kewajiban iurannya,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mendorong ketepatan penyaluran subsidi pembayaran agar manfaatnya dapat dirasakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Ketiga, Ma’ruf Amin meminta untuk memastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya dan lokasi.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy dalam kesempatan tersebut mengatakan, capaian 98 persen UHC tentu sebuah prestasi yang luar biasa bagi Indonesia.
Meski demikian, kata Muhadjir Effendy, tidak ada artinya jika tidak menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
“Ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab saya sesuai dengan Inpres, dan kita harus berusaha keras bagaimana supaya cita-cita kita untuk menciptakan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor pelayanan kesehatan ini bisa tercapai,” kata Muhadjir Effendy.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam laporannya mengatakan, kepesertaan JKN meningkat dari tahun ke tahun dengan cakupan mencapai di atas 98 persen dari total penduduk. Selain itu, sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota (96 kota dan 364 kabupaten) berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya dengan cakupan kepesertaan semesta JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk.
“Sampai dengan 1 Agustus 2024, tercatat cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98% dari total penduduk yang semester 1 tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa,” kata Ghufron. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
