JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Papua mendapat perhatian besar. Pemerintah menyadari, Papua adalah masyarakat religius, di mana peran gereja secara institusi dan tokoh agama sangat berpengaruh.
Presiden Jokowi secara teratur melakukan berbagai rapat koordinasi terkait Papua, rajin melakukan pengawasan pembangunan melalui kunjungan ke Papua. Kunjungan tersebut sekaligus memperbarui berbagai instrumen kebijakan dalam rangka meningkatkan pembangunan Papua dan partisipasi masyarakat, termasuk gereja.
“Salah satu pendekatan pembangunan yang diterapkan adalah pelibatan berbagai lembaga keagamaan, adat, dan masyarakat termasuk perempuan dan pemuda sesuai arahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan UU Otonomi Khusus Papua tahun 2001,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay, SH, LLM, Ph.D kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Senin (8/5).
Menurut Theo, pemerintah senantiasa berkonsultasi dengan para pimpinan gereja di Papua, yang mana telah berhimpun di dalam wadah Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) dan Persekutuan Gereja-gereja Papua Barat (PGGPB). Hal ini nampak dalam beberapa kebijakan, misalnya rapat koordinasi pembangunan yang secara khusus mengagendakan materi usulan gereja.
“Dalam pelaksanaan program tol laut di tingkat kabupaten melibatkan gereja lokal membina jemaat sebagai pelaku ekonomi produktif baru memanfaatkan kehadiran tol laut. Begitu juga dalam acara PON XX di Papua, gereja lokal turut memanfaatkan berbagai fasilitas lembaga pendidikan milik gereja dan meningkatkannya sehingga bisa dimanfaatkan sesudah PON bagi pendidikan,” lanjut Theo, akademisi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.
Theo menambahkan, melalui Inpres Nomor 9 tahun 2017 yang dilanjutkan dengan Inpres Nomor 9 tahun 2020, pemerintah mengintroduksi pembangunan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua.
Keseriusan pemerintah, lanjut Theo, ditunjukkan dengan peran langsung Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam mengkoordinir pelaksanaan program percepatan pembangunan kesejahteraan di semua provinsi di Papua.
Secara basis kebijakan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berperan melalui Inpres Nomor 9 tahun 2020, kemudian melalui Badan Percepatan Pembangunan Papua dalam Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
“Arahan dari Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin untuk melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan di wilayah Pulau Papua,” katanya.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga sering melibatkan kementerian teknis ke Papua untuk membahas realisasi berbagai program kemitraan pemerintah dengan aspirasi dari gereja-gereja di Papua. Presiden bahkan meresmikan Papua Youth Creative Hub yang bisa dimanfaatkan bagi kreativitas pemuda gereja di tanah Papua.
Selain itu, Theo mengatakan, pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden juga melakukan sinkronisasi aspirasi PGGP maupun PGGPB dengan Rencana Aksi Inpres 9 tahun 2022 pada Program Kegiatan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua 2021-2022 Tahun Anggaran 2022.
Kemudian Penyerapan Aspirasi PGGP maupun PGGPB sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 dan RAPPP 2023-2024 serta RIPPP 2021-2041.
“Pemerintah juga mendukung terbentuknya pembentukan Papua Christian Center atau PCC, badan otonom yang ditujukan untuk menjadi wadah kajian dan analisis guna memberikan penguatan gereja di Papua sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam penyusunan dan eksekusi program di Papua.” Kata Theo.
Menurutnya, beberapa program yang mendapat prioritas antara lain program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), pendampingan dan pemberian dana usaha, bantuan sosial dan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedalaman serta penanganan stunting. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
