JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya dan idealnya melakukan prosesi peresmian tiga daerah otonom baru (DOB) provinsi di Papua. Entah di Jayapura atau kota provinsi lain seperti Wamena, Merauke atau Nabire. Tiga DOB provinsi itu masing-masing Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Bila prosesi peresmian dilakukan di Jakarta oleh Presiden, maka kehadiran tiga DOB provinsi di bumi Cendrawasih tersebut kurang memperoleh legitimasi masyarakat dan orang asli Papua. Peresmian tiga provinsi baru di Papua seyogyanya dilakukan di Papua oleh Presiden sehingga legitimasi provinsi baru itu menjadi kuat.
“Kalau tiga provinsi baru itu diresmikan di Jakarta, maka orang asli Papua akan beropini bahwa kehadiran provinsi baru itu buatan pemerintah pusat. Padahal, sejak awal intensitas pro-kontra di internal masyarakat sangat tinggi. Dengan demikian, bila prosesi peresmian dilakukan di Papua maka rakyat rakyat setempat merasa bahwa provinsi baru itu adalah wilayahnya,” ujar analis dan pengamat politik Papua Frans Maniagasi kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Rabu (9/11).
Menurut Maniagasi, analis politik putra asli Papua, dengan melakukan peresmian provinsi baru di Papua maka masyarakat lokal ikut bertanggungjawab terhadap keberadaan provinsi baru tersebut. Mereka juga akan ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan.
“Saya tidak bicara soal tiga soal tiga orang putra asli Papua yang akan menempati pos sebagai penjabat gubernur. Bagi saya, itu adalah keputusan pemerintah pusat mengangkat mereka, mempercayakan mereka sebagai anak-anak bangsa yang berasal dari Papua,” lanjut Maniagasi, analis politi lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Maniagasi mengingatkan agar peresmian tiga provinsi baru itu jangan dilakukan di Jakarta dan sebaiknya dilakukan di Papua. Kalau dilakukan di Jakarta, ujarnya, terkesan langkah tersebut menunjukkan kebijakan yang full top down, bukan dari bawah. Padahal, pemekaran tiga provinsi baru itu menurut otonomi khusus Papua.
“Mestinya, kalua pemekaran tiga provinsi baru itu menurut otsus, prosesi peresmiannya dilakukan oleh Presiden, bukan Menteri Dalam Negeri. Namun, kalua peresmian dilakukan atas nama Presiden maka sebaiknya dilakukan di Papua. Entah di Jayapura, Merauke, Wamena atau Nabire. Hemat saya peresmiannya harus dilakukan di Papua.
Dengan kata lain, kata Maniagasi, kalau hal ini dibuat terus di Jakarta maka rakyat dan kaum intelektual yang kritis akan terus memandang bahwa itu adalah rekayasa, skenario pusat. Padahal, hakekat pemekaran adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan demi pelayanan kepada masyarakat untuk pembangunan menuju kesejahteraan.
“Kalua prosesi peresmian dilakukan di Jakarta, maka walahualam. Kalau tiga penjabat yang akan mengisi pos di provinsi baru, itu adalah given, otoritas pemerintah pusat. Tetapi bahwa peresmian provinsi baru itu harus dilakukan di Papua, bukan Jakarta. Toh, pada akhirnya kebijakan apapun yang dilakukan di Papua maupun di daerah lain di Indonesia, muaranya adalah memperkuat national building keindonesiaan,” lanjut Maniagasi.
Maniagasi, lulusan Program Extension Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, mengingatkan bila pemerintah mau menghargai kebhinekaan, menempatkan pluralisme kebangsaan di atas segala-galanya berdasarkan Pancasila dan dalam bingkai NKRI tetapi kalau kebijakan peresmian provinsi baru itu di Jakarta maka langkah itu kurang elok.
Tiga nama
Tiga nama putra asli Papua dipastikan melenggang kangkung menempati pos sebagai penjabat gubernur daerah otonomi baru (DOB) di tiga provinsi di bumi Cendrawasih mulai Jumat (11/11).
Tiga putra asli Papua tersebut ialah Rektor Universitas Cendrawasih Dr Ir Apolo Safanpo, ST, MT; mantan Kepala Dinas Sosial Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Ribka Haluk, S.Sos, MM; dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo, SH, MH.
Foto Apolo, Ribka, dan Nikolaus malam ini beredar luas di sejumlah grup WhatsApp di Papua. Ketiganya tengah berada di salah satu ruangan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mempersiapkan diri mengikuti prosesi Pelantikan Pejabat Tinggi Madya dan Penjabat Tinggi Utama.
Apolo disebut-sebut bakal dilantik sebagai Penjabat Gubenur Papua Selatan. Sedangkan Ribka sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, dan Nikolaus Kondomo sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah. Ucapan atas ketiga putra asli Papua didapuk menempati pos sebagai penjabat berdatangan.
“Luar biasa. Ada kartini Pegunungan Tengah Papua. Orang La Pago (Pegunungan Tengah) akan mencatat sejarah di mana penjabat gubernur adalah Ribka Haluk, tokoh perempuan Pegunungan Tengah Papua. Dengan dilantiknya beliau maka itu adalah sejarah baru yang membuktikan tidak ada lagi perbedaan antara honai (rumah) laki-laki dan perempuan. Ini kesetaraan gender,” ujar Kepala Suku Pegunungan Tenga Papua Naftali Mabel kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Rabu (9/11) malam. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
