WAMENA, ODIYAIWUU.com — Sejumlah aktivis sosial kemasyarakatan di tanah Papua melancarkan kritik keras terhadap terhadap para anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dinilai bersikap diam atas sejumlah persoalan yang dialami orang asli Papua. Padahal, MRP sebagai wadah kultural hadir memperjuangkan nasib orang asli.
“Minta maaf saya munculkan pertanyaan ini. Apa tugas dan fungsi anggota Majelis Rakyat Papua? Di saat masyarakat mengalami penderitaan, MRP tidak bersuara,” ujar aktivis dan pejuang hak-hak asasi manusia (HAM) Papua Theo Hesegem kepada Odiyaiwuu.com dari Wamena, kota Provinsi Papua Pegunungan, Senin (6/1).
Menurut Theo yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, sejauh ini pihaknya belum mendengar atau membaca statemen baik secara perorangan maupun kelembagaan MRP soal warga sipil korban pengungsi di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang maupun operasi militer di Distrik Korptak, Kabupaten Nduga serta warga yang mengungsi ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Sedangkan aktivis Papua Leo Hilman menyayangkan sikap diam para anggota MRP yang abai menyuarakan penderitaan yang mendera orang asli Papua belakangan ini. Padahal, para wakil rakyat jalur wadah kultural itu dibiayai dengan uang rakyat puluhan juta per orang per bulan.
“Mereka makan gaji buta kurang lebih Rp 50 juta. Padahal mereka berasal dari beragam latar belakang seperti pendeta, kepala suku, pensiunan hingga kepala suku,” ujar Leo Hilman kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Senin (6/1).
Sayangnya, kata Leo, keberadaan para anggota MRP tidak berarti apa-apa dan tidak ada pengaruh apapun. Saat ini banyak peristiwa miris sedang terjadi di tanah Papua tetapi para anggota MRP tidak bicara dan bungkam. Sebaiknya MRP dibubarkan saja,” kata Leo Hilman tegas.
Sedangkan Mon, tokoh muda tanah Papua menegaskan, dana otonomi khusus (otsus) Papua dihabiskan untuk membayar gaji dan operasional para anggota MRP. Bahkan dibentuk beberapa badan sekadar hanya untuk mengakomodir kepentingan mereka dan terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.
“Sedangkan gerakan atau wirausaha yang sedang berjalan dan bertujuan membuat orang muda asli Papua untuk mandiri tidak pernah diperhatikan. Kalau anggaran masing-masing satu dari mereka diberikan kepada satu orang wirausaha muda maka dalam 3-6 bulan saya yakin anak-anak muda asli Papua sudah bisa mandiri,” ujar Mon.
Mon malah mengusulkan, MRP secara kelembagaan perlu membuat badan pengembangan wirausaha muda yang diakui secara nasional seperti Papua Youth Creative Hub.
“Setelah badan itu itu dibentuk MRP, selanjutnya didukung atau di-support dengan dana otsus untuk mendukung pengembangan wirausaha di tanah Papua. Saya yakin banyak generasi muda asli Papua akan mandiri dan maju secara ekonomi di negerinya,” ujar Mon lebih lanjut. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
