NABIRE, ODIYAIWUU.com — Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk mengemukakan, pihaknya akan mengerjakan sejumlah agenda dan progran prioritas dalam seratus hari pertama masa kepemimpinannya sebagai penjabat gubernur di daerah otonom baru di wilayah Meepago itu.
“Sejak pemerintah meresmikan Papua Tengah sebagai provinsi baru dan melantik saya sebagai penjabat gubernur, Jumat (11/11) lalu, paling kurang terdapat 11 agenda besar dan program prioritas dalam 100 hari kerja pertama di Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru,” kata Ribka saat berlangsung ibadah syukur peresmian provinsi baru sekaligus pelantikan dirinya sebagai penjabat gubernur serta pelantikan penjabat Sekda Valentinus Sudarjanto Sumito di SMP Negeri 5 Nabire, kota Provinsi Papua Tengah, Jumat (18/11).
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik itu mengatakan, ada sebelas agenda masa kepemimpinan di Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru.
Agenda-agenda itu sebagai berikut. Pertama, pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN. Kedua, penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD) Papua Tengah. Ketiga, penyiapan sarana dan prasarana pemerintah seperti penyerahan tanah untuk pembangunan kantor pusat pemerintahan di Nabire.
Keempat, pengendalian aset dan dokumen. Kelima, pengalokasian dana baik dari provinsi untuk kabupaten/kota cakupan wilayah pemerintah Papua Tengah. Keenam, fasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah. Ketujuh, fasilitasi anggota DPR RI, DPD RI dan DPR Papua Tengah serta penetapan daerah pemilihan.
Kedelapan, fasilitasi persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024. Kesembilan, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Tengah. Kesepuluh, manajemen stabilitas keamanan masyarakat. Kesebelas, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Papua Tengah.
“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para tokoh atau penggagas pemekaran dan segenap pihak yang telah berperan aktif untuk mendorong pemekaran daerah di Papua sehingga Papua Tengah terbentuk sebagai provinsi baru,” ujar Ribka.
Menurutnya, tujuan pemekaran yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya Papua, termasuk Papua Tengah. Karena itu, ia berharap masyarakat Papua, khususnya di Papua Tengah dapat mandiri dan memiliki daya saing.
Selain itu, Ribka juga menyebut ada sejumlah program yang akan dituntaskan selama 100 hari pertama masa tugasnya. Program-program itu sebagai berikut. Pertama, menetapkan Pergub tentang perangkat daerah serta melakukan pengisian personil aparatur sipil negara (ASN) di Papua Tengah.
Kedua. menetapkan Pergub tentang RAPBD Papua Tengah. Ketiga, melakukan kunjungan ke delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah. Keempat, percepatan alokasi dana hibah. Kelima, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan termasuk peralatan pendukung dan perkantoran sehingga seluruh ASN dapat bekerja maksimal sebagai wujud terbentuknya pemerintah provinsi Papua Tengah
Keenam, persiapan kegiatan rekrutmen Majelis Rakyat Papua di antaranya melakukan konsultasi publik sehingga masyarakat memahami adanya perubahan kebijakan yang akan terjadi tahun ini. Ketujuh, mempersiapkan agenda penyelenggaraan Pemilu 2024, temasuk pemutakhiran data pemilih.
“Kebijakan otsus telah memberi afirmasi yang luas bagi orang asli Papua sehingga saya mengajak kita bersama-sama, bahu-membahu, saling mendukung untuk mewujudkan mimpi kita bersama yaitu Papua Tengah lebih maju dan sejahtera,” katanya. (Emanuel You, Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)