Oleh Helga Maria Udam
Warga Grime Nawa, tinggal di Kampung Sawoi, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Papua
WILAYAH Grime Nawa di Kabupaten Jayapura menyimpan banyak potensi dan harapan. Wilayah yang meliputi sejumlah distrik seperti Unurum Guay, Nimbokrang, Kemtuk, Kemtuk Gresi, dan Gresi Selatan ini dihuni oleh ribuan warga yang mengandalkan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk di bidang kesehatan. Sayangnya, pelayanan kesehatan di wilayah ini justru jauh dari harapan.
Keluhan demi keluhan datang dari warga di berbagai distrik. Banyak Puskesmas yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena tenaga kesehatan jarang berada di tempat tugas. Dokter, perawat, maupun tenaga medis lainnya sering kali tidak menjalankan kewajiban mereka. Ada yang tinggal di kota dan hanya sesekali datang, ada pula yang tidak pernah muncul sama sekali. Akibatnya, masyarakat tidak mendapat pelayanan saat mereka sakit. Dalam keadaan mendesak, mereka terpaksa menempuh perjalanan jauh ke kota untuk berobat di rumah sakit umum, rumah sakit swasta, atau klinik-klinik di Sentani dan sekitarnya.
Bagi sebagian orang, hal ini mungkin dianggap biasa. Namun bagi masyarakat pedalaman yang harus mengeluarkan biaya besar dan menghadapi tantangan perjalanan untuk sekadar mendapat layanan medis, ini adalah persoalan serius. Bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal nyawa.
Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Jayapura. Tenaga kesehatan yang tidak disiplin menjalankan tugasnya bukan hanya mengingkari tanggung jawab moral dan profesional, tetapi juga melanggar amanah negara. Mereka dibayar oleh pemerintah untuk melayani rakyat, namun justru abai terhadap kewajiban. Ini bukan semata-mata persoalan individu, tetapi juga cerminan dari lemahnya pengawasan dan manajemen sistem kesehatan di tingkat daerah.
Pertanyaannya, ke mana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura? Mengapa tidak ada sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan kehadiran dan kinerja tenaga medis di lapangan? Jika ketidakhadiran tenaga kesehatan terus dibiarkan tanpa sanksi, maka tidak hanya sistem pelayanan kesehatan yang rusak, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu bertindak cepat dan tegas. Evaluasi menyeluruh terhadap semua Puskesmas di wilayah Grime Nawa harus segera dilakukan. Tenaga kesehatan yang tidak disiplin harus diproses secara administratif, bahkan jika perlu dikenakan sanksi tegas. Sebaliknya, mereka yang tetap bekerja dengan dedikasi tinggi patut diapresiasi dan diberi penghargaan. Keadilan juga harus berlaku bagi para petugas yang benar-benar setia melayani di daerah terpencil.
Namun masalah ini tidak hanya soal disiplin tenaga medis. Pemerintah daerah juga harus mengkaji faktor-faktor pendukung lainnya. Apakah tenaga kesehatan yang ditempatkan di wilayah Grime Nawa mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang layak? Apakah mereka merasa aman dan didukung dalam menjalankan tugasnya? Apakah logistik dan peralatan medis mencukupi? Semua ini penting untuk diperhatikan jika pemerintah ingin membenahi pelayanan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Lebih dari itu, para petugas kesehatan juga harus lebih peka dan terbuka terhadap kritik masyarakat. Suara masyarakat yang mengeluhkan buruknya pelayanan kesehatan harus didengar sebagai bahan koreksi, bukan dimusuhi. Profesionalisme dalam bekerja ditunjukkan bukan hanya dari kehadiran di tempat tugas, tetapi juga dari sikap yang melayani, mendengar, dan memperbaiki diri. Petugas kesehatan adalah pelayan publik, bukan tuan atas rakyat.
Selain itu, jam kerja Puskesmas harus ditegakkan sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang berlaku. Tidak boleh ada Puskesmas yang hanya buka beberapa jam atau bahkan tutup tanpa pemberitahuan. Warga membutuhkan kepastian bahwa fasilitas kesehatan yang disediakan negara benar-benar tersedia saat mereka membutuhkannya. Pembiaran terhadap pelanggaran jam kerja hanya akan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di sisi lain, para Kepala Puskesmas juga harus menjalankan fungsi kepemimpinan secara efektif dan bertanggung jawab. Mereka bukan hanya manajer administrasi, tetapi pemimpin pelayanan di tingkat akar rumput. Kepala Puskesmas harus menjadi teladan bagi bawahannya, aktif memantau pelayanan, hadir di tengah masyarakat, dan memastikan bahwa semua sistem berjalan sebagaimana mestinya. Jika pemimpinnya lemah, maka sistem pelayanan akan lumpuh.
Langkah berikutnya adalah membuka ruang dialog antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat. Pendekatan partisipatif ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Masyarakat juga perlu diberikan saluran pengaduan yang jelas dan mudah diakses untuk melaporkan pelayanan kesehatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat membentuk tim pemantau khusus yang bertugas mengawasi kinerja Puskesmas di wilayah-wilayah pedalaman secara berkala. Monitoring ini harus dilakukan dengan serius, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
Keadilan dalam pelayanan publik harus menjadi prinsip utama. Warga Grime Nawa berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sama seperti warga kota. Tidak boleh ada diskriminasi hanya karena letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan.
Sudah terlalu lama masyarakat pedalaman dibiarkan berjuang sendiri. Saatnya pemerintah benar-benar hadir. Kehadiran itu bukan dalam bentuk bangunan megah Puskesmas semata, tetapi dalam wujud nyata: tenaga kesehatan yang bekerja, obat-obatan yang tersedia, dan pelayanan yang manusiawi.
Tidak cukup hanya dengan pernyataan dan janji. Yang dibutuhkan rakyat adalah tindakan nyata.
Jika Pemerintah Kabupaten Jayapura serius ingin mewujudkan pelayanan publik yang merata dan berkeadilan, maka pembenahan sistem kesehatan di wilayah Grime Nawa harus menjadi prioritas. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban dari sistem yang abai.
Inilah saatnya pemerintah menunjukkan komitmen dan keberpihakan. Rakyat Grime Nawa menunggu.
