TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Bupati Johannes Rettob, S.Sos, MM, Rabu (23/4) mengukuhkan Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Mimika Ny Suzy Rettob sekaligus melantik pengurus TP PKK serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) periode 2025-2030 di Graha Eme Neme Yauware, Timika, Papua Tengah.
Bupati John Rettob usai mengukuhkan dan melantik pengurus dua organisasi itu, menyampaikan selamat atas pelantikan sekaligus agar para pengurus TP PKK Mimika dan Dekranasda bekerja sama dengan pemerintah guna memajukan Mimika.
John juga mengatakan, Gubernur Meki Fritz Nawipa, SH dalam sambutannya saat melantik Ketua dan Pengurus TP PKK delapan kabupaten di Papua Tengah mengungkapkan, PKK merupakan organisasi yang mengurus sampai ke tingkat keluarga.
“TP PKK punya tugas yang sangat mulia. Karena itu, kita perlu bekerja sama membangun Mimika mulai dari keluarga. Saya berharap ibu-ibu PKK harus betul-betul melaksanakan tugas dengan baik, menjadi garda terdepan mewujudkan keluarga yang berkualitas terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, moral dan lingkungan,” ujar John Rettob melalui keterangan tertulis dari Timika, Papua Tengah, Kamis (24/4).
John juga menitip pesan agar TP PKK mendampingi para kader Pos Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Terpadu (Posyandu) dari kampung sampai ke kota, memberikan edukasi kesehatan terhadap ibu yang akan melahirkan dan ibu yang baru melahirkan, penanganan stunting dan hal lainnya termasuk moral.
Selain itu, ujar John, angka kemiskinan di Mimika cukup tinggi sehingga pihaknya berharap TP PKK bisa membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan. “Angka kemiskinan cukup tinggi. Jadi, bagaimana caranya ibu-ibu bisa membantu pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan mulai dari kampung,” kata John lebih lanjut.
Menurutnya, dengan menyukseskan implementasi 10 Program PKK dan melaksanakan pemberdayaan keluarga sampai ke tingkat dasawisma diharapkan TP PKK menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat dan seluruh elemen.
Untuk itu ia berpesan agar pengurus bisa berkolaborasi dengan kepala distrik, kepala kelurahan, kepala kampung untuk membentuk Pengurus TP PKK tingkat distrik, kelurahan dan kampung.
“Nanti pemerintah kasih uang untuk tingkat distrik supaya bisa laksanakan tugas dengan baik. Kalau tingkat kampung, kelurahan kita bantu juga uangnya, tapi untuk tingkat kampung sudah ada dana PKK dan Posyandu melalui dana desa,” ujar John.
Sedangkan kepada pengurus Dekranasda Mimika berpesan agar melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan tanggung jawab sebagai mitra pemerintah menggali, melindungi, melestarikan, membina dan mengembangkan seni, kerajinan berbasis warisan budaya bangsa untuk mensejahterakan masyarakat. Dekranasda adalah lembaga independen nirlaba dan wadah pemangku kepentingan di bidang seni dan kerajinan.
“Saya mau kasih tugas untuk Dekranasda. Kita ini punya potensi luar biasa besar. Ada seni ukir, tarian, dan lain-lain sehingga lewat wadah ini bisa bantu untuk mendapat hak paten melalui Ditjen HaKI Kementerian Hukum dan HAM. Contohnya, di Mimika ada patung Bintoro diusulkan melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua agar memiliki hak paten,” ujar John.
John juga menugaskan Dekranasda Mimika berkolaborasi dengan Pemkab melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta OPD lainnya untuk mengembangkan seni dan kerajinan di Mimika. “Sebagai pemerintah saya push dinas-dinas tetap berkolaborasi dengan Dekranasda mengembangkan dan memperkenalkan seni dan kerajinan,” katanya. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
