KENYEM, ODIYAIWUU.com — Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meminta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian dan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo segera memproses Surat Keputusan Penjabat Bupati Kabupaten Nduga.
“Saya minta Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian membantu memproses Surat Keputusan Penjabat Bupati Nduga dengan melihat berbagai persyaratan setiap calon yang diusulkan,” ujar Anggota DPRP Las Nirigi kepada Odiyaiwuu.com saat dihubungi melalui sambungan telepon genggam, Senin (29/5).
Menurut Las Nirigi, kehadiran Penjabat Bupati Nduga perlu untuk mengawal proses pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan lebih efektif. Karena itu, pihaknya juga meminta Mendagri segera memproses SK tersebut sehingga masyarakat memiliki Penjabat Bupati yang dapat memimpin wilayah kabupaten ini.
“Seharusnya Surat Keputusan Penjabat Bupati Nduga terbit bersamaan dengan Surat Keputusan Penjabat Lanny Jaya. Namun, kenyataannya SK Pj Bupati Nduga belum diproses. Padahal sejumlah nama yang diusulkan sudah diserahkan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri,” ujar Las, yang juga anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi urusan politik, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia (HAM).
Anggota legislatif asal Nduga ini menambahkan, kepentingan masyarakat Kabupaten Nduga dengan kehadiran Penjabat Bupati sangat urgen dan mendesak. Oleh karena itu. Ia mengingatkan agar tidak boleh ada kepentingan satu, dua atau segelintir pihak yang berniat menghambat proses terbitnya Surat Keputusan Mendagri terkait Penjabat Bupati Nduga.
“Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian dan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Pak Niko saya minta agar tolong memperhatikan hal ini dengan baik. Kami berharap agar calon yang diusulkan dan memenuhi sayarat segera diterbitkan SK-nya,” kata Las lebih lanjut.
Menurut wakil rakyat dan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), siapapun calon yang diusulkan sebagai Penjabat Bupati Nduga merupakan figur dipandang memenuhi syarat dan sesuai dengan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, ia meminta SK-nya segera diproses sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Saya minta Pak Mendagri segera menerbitkan SK Penjabat Bupati Nduga sehingga pelantikan segera dilakukan. Dengan demikian, berbagai program dan agenda pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan berjalan lancar. Saya berharap agar proses penerbitan SK jangan ditunda-tunda lagi,” ujar Las. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
