SORONG, ODIYAIWUU.com – Mantan Kepala Distrik Fef Arnoldus Sukocu bersama puluhan orang yang terdiri dari elemen masyarakat, pemuda, dan mahasiswa mengatasnamakan warga masyarakat Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, Rabu (16/6) sekitar pukul 10.00 WIT menggelar demo damai terkait pemberkasan hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 yang dianggap bermasalah.
Aksi massa aksi dimulai setelah para demonstran berkumpul di Taman DEO, Kota Sorong. Kemudian bergerak menyambangi kantor Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kabupaten Tambrauw yang terletak di Jalan Pendidikan KM 8, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat. Para demonstran menggunakan megaphone berorasi menunut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tambrauw menjelaskan soal pemberkasan CPNS tahun 2018 yang dinilai masih bermasalah.
Sejumlah bunyi tuntutan nampak terbaca dalam enam buah pamflet yang dibentangkan saat melakukan aksi demo. Para demonstran meminta Pemkab Tambrauw segera mengembalikan hasil seleksi CPNS kuota tambahan formasi tahun 2018. Kemudian meminta menghentikan proses pemberkasan kuota tambahan CPNS formasi tahun 2018. Mereka juga meminta Bupati Tambrauw menghentikan penindasan di atas Kabupaten Tambrauw, tanah orang asli Papua.
Selain itu, para demonstran atas nama masyarakat Kabupaten Tambrauw menolak tegas hasil pengumuman CPNS kuota tambahan di Kabupaten Tambrauw dan meminta bupati berhenti membangun sistem oligarki di daerah itu. Mereka juga meminta Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tambrauw segera memberi keterangan terkait hasil kuota CPNS tambahan.
Sejumlah isi spanduk menyebutkan, kehadiran Kabupaten Tambrauw untuk menjawab kebutuhan rakyat terkait penyediaan lapangan kerja. Dengan demikian, terkait kuota CPNS tambahan pemerintah seharusnya wajib mengakomodir pencari kerja (pencaker) Kabupaten Tambrauw. Bukan mengakomodir pencaker non Papua sehingga mereka meminta proses pemberkasan CPNS tambahan dipending sementara hingga Pemkab, DPRD, dan Sekda Kabuaten Tambrauw bersedia berdialog dengan forum pencaker.
Paulinus Baru, seorang demonstran dalam orasinya menuding panitia seleksi melakukan pembohongan publik. Pasalnya, hasil seleksi CPNS tahun 2018, hanya 67 orang yang diterima dari kuota 226 pelamar. Sementara, sisanya bukan asli orang Papua. Karena itu, ia dan rekan-rekan yang melakukan demi meminta untuk dibatalkan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kami minta kepada seluruh calon CPNS untuk segera kembali ke rumah masing-masing sebelum terjadi hal yang tidak dinginkan. Kami meminta untuk segera mengosongkan kantor Diklat Kabupaten Tambrauw pada pukul 12.00 WIT sebelum terjadi tindakan anarkis. Karena gedung ini bukan milik Kota Sorong melainkan milik Pemerintah Kabupaten Tambrauw,” kata Baru.
Baru menandaskan, dari 67 orang yang diterima dari kuota 226, harus mendatangkan kepala Distrik untuk menentukan nasib yang ingin mendaftar jadi peserta CPNS. Ia mengecam karena hak orang lain untuk menjadi CPNS jangan dimanipulasi dari tambahan kuota formasi 2018 karena itu tidak sesuai bahkan tidak benar.
“Saya sangat sedih dengan pemuda Kabupaten Tambrauw karena hanya 67 orang yang diterima. Padahal, ada sebanyak 800 calon dari kuota 226. Tetapi hanya 67 orang saja yang diterima untuk melakukan pemberkasan. Kami orang Tambrauw sering diabaikan tetapi tidak sesuai dengan kuota tambahan,” tegasnya.
Padahal, pemerintah menyampaikan bahwa 80% harus orang asli Papua. Ia mendesak agar sebanyak 67 orang yang namanya diakomodir agar bersedia membongkar proses seleksi sesungguhnya. Tak perlu takut namanya hilang tiba tiba. Hal ini penting demi semua yang ingin mendapatkan keadilan dan keterbukaan dari Pemkab Tambrauw.
Arnoldus Sukocu, mantan Kepala Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw, yang juga tampil dalam orasinya memerintahkan seluruh masyarakat Papua maupun masyarakat pendatang segera mengosongkan gedung diklat karena gedung itu bukan milik Pemkab Sorong namun milik Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
“Kami bukan bermaksud menghalangi kalian tetapi kami menuntut agar yang lulus seleksi harus asli orang Tambrauw. Mari kita berjalan bersama-sama untuk mendapatkan hasil dan kejujuran dalam perekrutan CPNS di Kabupaten Tambrauw. Saya minta kepada BKD Tambrauw memberikan penjelasan dan mengakomodir CPNS dengan benar sesuai dengan formasi 2018,” kata Sukocu.
Pihaknya juga meminta kepada Pemkab Tambrauw melakukan mediasi terkait adanya kebohongan publik dan menyampaikan kepada publik melalui media. Ia menuding kisruh CPNS itu adalah investasi politik yang dilakukan Bupati Tambrauw. Bupati dinilai hanya mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan masyarakat Tambrauw.
“Hari ini kami sampaikan kepada BKD Tambrauw bahwa perekrutan CPNS Tambrauw belum disetujui penuh. Masyarakat Tambrauw kecewa dengan hasil pemberkasan CPNS yang tidak sesuai. Kami minta segera menghentikan proses pemberkasan,” tandas Sukocu.
Paskalis Asem, orator lainnya menuding panitia seleksi tidak memilik hak di Tambrauw. Namun, yang lebih memiliki hak adalah masyarakat sendiri. Panitia seleksi hanya menikmati hasilnya saja namun tidak ikut dalam penderitaan yang dialami masyarakat asli.
“Pemerintahan Kabupaten Tambrauw tidak diperhatikan secara khusus. Hanya dijadikan tameng politik segelintir elit. Mereka melakukan penindasan terhadap masyarakat. Para pejabat Kabupaten Tambrauw hanya mementingkan diri sendiri,” kata Asem mengecam.
Paskalis menegaskan, semua masyarakat malu dengan perlakuan Badan Kepegawaian Daerah Tambrauw sebagai bentuk penindasan terhadap masyarakat. Para demonstran meminta untuk segera mengosongkan Kantor Diklat Kabupaten Sorong pada pukul 12.00 WIT sebelum terjadi tindakan anarkis, Karena pemilik gedung ini bukan milik Kabupaten Tambrauw melainkan milik Pemerintah Kota Sorong.
“Kami meminta aksi kami ini segera ditanggapi Pemerintah Kabupaten Tambrauw supaya ada solusi. Segera lakukan mediasi bersama dengan panitia seleksi dan Pemkab Tambrauw. Kami akan melakukan pengawalan terhadap CPNS sampai ada titik temu,” ujarnya.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tambrauw Mery Kumrawa mengatakan, untuk sementara pihak panitia membatalkan kegiatan pemberkasan sampai menunggu informasi dari Bupati Tambrauw waktu yang tepat dilakukan mediasi. Pasalnya, yang berwenang menjelaskan adalah bupati.
“Kami bekerja memikirkan anak negeri, dan nanti teknis pelaksanaanya seperti apa dari Bupati, Sekda dan Kepala BKD, kami mohon bantuan agar adik-adik bisa tenang. Untuk sementara kami menunda pelaksanaan pemberkasan dan sepakat akan bertemu bupati,” ujar Kumrawa.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw David Sedik mengatakan, pemerintah harus menampung aspirasi pendemo dan meminta agar Pemkab Sorong yang punya kewenangan lebih peka terkait aspirasi yang disampaikan anak asli Kabupaten Sorong terkait proses seleksi dan pemberkasan CPNS.
“Tanggal 21 akan dikomunikasikan dengan Bupati dan semua unsur, Kami berharap nanti ada solusi yang diberikan. Kantor DPRD Kabupaten Tambrauw hari ini sudah dipalang. Jadi harus disikapi karena tuntutan demo ini serius. pemerintah pusat harus memprioritaskan anak-anak asli Papua di Tambrauw,” kata Sedik.
Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat (Binmas) Kepolisian Resor Kota Sorong Iptu Supri meminta para peserta aksi unjuk rasa menjaga keamanan dan ketertiban selama demo berlangsung. “Jangan sampai ada keributan di Kota Sorong karena ini wilayah keamanan saya,” kata Supri. (Eldian Suebu/Odiyaiwuu.com)
