JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Sebanyak 14 staf Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia akhir pekan keempat Mei melakukan kunjungan resmi ke Provinsi Papua. Dalam kunjungan tersebut diperoleh sejumlah masukan penting.
Selain bertemu Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri, SIK, staf KSP juga bertemu Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Mathilda Pusung di kantornya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura serta bertemu Penjabat Walikota Christian Sohilait.
Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay, SH, LLM, Ph.D menjelaskan, saat berkunjung ke PLBN Skouw, Rabu (29/5) KSP berkesimpulan BNPP berhasil mengelola PLBN pertama di Papua, bersifat terpadu dengan Kantor Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina. PLBN Skouw diakui didukung keamanan perbatasan dari TNI dan Polri.
“Fasilitas terpadu di Skouw semakin berkembang karena pengelola PLBN berhasil menutup jalan tikus yang ada dan jalur perlintasan di luar jalur PLBN yang selama ini tersembunyi. Tugas pengelola PLBN sudah dilaksanakan dengan baik,” ujar Theo kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Jumat (31/5)/
Meski demikian, Theo juga meminta pengelola meningkatkan bagian utara yang masih berupa pagar besi menjadi tembok permanen. Selain itu, ujar Theo, tantangan selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan pagar perbatasan sebagai kekuatan penggerak ekonomi perbatasan di Skouw.
Pasar PLBN ini berhasil membentuk satu zona perdagangan yang produktif dan membawa manfaat yang positif bagi penduduk yang ada di sekitar maupun WNI dan WN PNG untuk melakukan transaksi perdagangan secara produktif. Selain itu, perlu pengembangan pengelolaan pasar PLBN, tantangan status pengelolaannya yang saat ini masih di bawah BNPP.
Sementara secara BNPP memiliki tantangan keterbatasan dalam mengelola pasar, termasuk memungut iuran dan lain-lain. Pasar ini membutuhkan pengelolaan yang memakan biaya. Oleh karena itu KSP menyarankan dilakukan pelimpahan pengelolaan kepada Dinas Pasar Provinsi Papua.
“Pelimpahan itu perlu mengingat tanah itu milik provinsi secara hukum. Atau dilakukan pembahasan antara provinsi dan Dinas Pemerintah Kota Jayapura untuk memperoleh solusi terbaik,” katanya.
Selain itu, kata Theo, dibutuhkan solusi dari aspek administrasi sesuai regulasi untuk pengelolaan pasar. Bila ini diselesaikan, Pasar PLBN Skouw akan lebih baik dan artistik dari aspek perawatan.
PLBN Skouw adalah wujud visi Presiden Jokowi yang berhasil memadukan dua aspek dalam pengelolaan perbatasan yaitu prosperity (kesejahteraan) dan security (keamanan) sebagaimana tercantum dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dengan demikian, PLBN Skouw menjadi contoh terbaik dari hasil pengelolaan kesejahteraan dan pengamanan. Pihak KSP juga memperoleh masukan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, untuk di Muara Tami yang merupakan tapal batas Indonesia-PNG telah disiapkan pembangunan RSUD milik Pemkot Jayapura.
“Pembangunan RSUD Kota Jayapura itu memadai dan bagus di wilayah perbatasan yang menjadi wajah negara. Namun, perampungan rumah sakit itu diharapkan mendapat dukung Kementerian Kesehatan. Pemerintah juga berhasil mengalokasikan dukungan beasiswa bagi mahasiswa di Kota Jayapura,” ujar Theo.
Saat bertemu Penjabat Walikota Christian Sohilait bersama jajarannya, Kamis (30/5) Mei 2024, KSP mengaku Pemkot Jayapura telah melakukan uji coba kegiatan makan siang di sekolah, dikerjasamakan dengan Kantor Perwakilan Unicef Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Papua.
Pada Rabu (5/6), ujar Theo, Unicef akan melakukan diseminasi kajiannya terhadap piloting uji coba makan siang di sekolah-sekolah di Kota Jayapura. Hasil evaluasi Pemkot Jayapura bisa dilaksanakan dengan baik dan Walikota beserta jajarannya siap untuk melaksanakan.
“Dalam pertemuan tersebut kami memperoleh informasi bahwa Kota Jayapura siap melaksanakan Pilkada. Dana hibah Pemda kepada KPU, Bawaslu, dan institusi terkait lain sudah disalurkan dan sampai saat ini sudah siap dalam penyelenggaraan,” ujar Theo.
Usai bertemu Kapolda Papua Mathius Fakhiri, Jumat (31//5), KSP mengatakan Polda siap melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang merupakan wilayah hukum dari Polda Papua.
“Polda Papua sudah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang ada indikasi kerawanan, di mana Polda membuat ukuran yang bisa digunakan untuk menilai indikasi kerawanan dari satu wilayah,” ujar Theo.
Selain itu, kata Theo, Polda Papua juga sudah mengambil langkah-langkah komunikasi sosial maupun komunikasi secara individual kepada para tokoh. Kemudian mengambil langkah persuasif agar pelaksanaan Pilkada dapat terselenggara dengan lancar tanpa ada konflik. Kemudian, dapat disiapkan Pilkada Papua yang bermutu, demokratis, dan bermanfaat untuk pembangunan daerah.
Selain Theo, para staf KSP yang masuk dalam rombongan kunjungan yaitu Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Johanes Joko, Tenaga Ahli Madya Kedeputian IV Athoilah Muhammad, Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Arju Falah, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Ratna Dasahasta, dan sejumlah staf lain. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
