Dr Roy Rening, SH, MH: Tak Ada Korelasi Gubernur Papua dengan Kasus Bupati Mamberamo Tengah

Dr Roy Rening, SH, MH: Tak Ada Korelasi Gubernur Papua dengan Kasus Bupati Mamberamo Tengah

Anggota Tim Hukum Untuk Keadilan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Dr Stefanus Roy Rening SH, MH. Foto: Istimewa

Loading

JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Anggota Tim Hukum Untuk Keadilan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Dr Stefanus Roy Rening SH, MH mengemukakan, kasus dugaan gratifikasi yang tengah membelit Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, SH, MH atau RHP tak ada korelasi atau kaitan dengan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP, MH.

“Kasus yang membelit Pak Ricky Ham Pagawak terkait dugaan gratifikasi, tak ada korelasi dengan Gubernur Papua, Pak Lukas. Mungkin saja orang mengait-ngaitkan tetapi sesungguhnya tak ada korelasi. Perkara yang tengah dialami Pak Bupati Mamberamo Tengah adalah perkara terkait kebijakan pembangunan di wilayahnya,” kata Roy Rening kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Kamis (28/7).

Menurut Roy, kalau ada pihak-pihak yang mengait-ngaitkan kasus dugaan gratifikasi yang membelit RHP dengan Lukas Enembe selaku Gubernur Papua tidak tepat karena Gubernur tentu tidak mencampuri urusan kebijakan pembangunan di wilayah Mamberamo Tengah.

Karena itu, lanjut Roy, kasus yang membelit Bupati Mamberamo Tengah Pak Ricky Ham Pagawak dan kini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah murni kasus hukum meski Pak Lukas dan Pak RHP sama-sama kader senior Partai Demokrat Papua.

Sejumlah hamba Tuhan dan pendeta di lingkup Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di tanah Papua sebelumnya meminta Gubernur Enembe dan Bupati Pagawak untuk saling memaafkan.

Meski tak menyebut apa alasan di balik ‘keretakan hubungan’ Enembe dengan Pagawak sehingga perlu saling memaafkan, tetapi permintaan agar keduanya memaafkan ditempuh mengingat mereka adalah kader GIDI.

Para gembala dan pendeta menyebut, belakangan Bupati Pagawak tersandung kasus dugaan korupsi lalu muncul pro dan kontra meski kasus itu belum berkekuatan hukum tetap. Belakangan, Pagawak melarikan diri ke Papua Nugini pasca ditetapkan KPK masuk daftar pencarian orang.

Ketua Wilayah Pantai Utara (Pantura) GIDI Pendeta Iker Rudy Tabuni, M.Th menyampaikan pesan khusus untuk Gubernur Enembe dan Bupati Pagawak agar selaku kader gereja saling intropeksi dan memaafkan demi masa depan Papua yang lebih baik.

“Kami mengimbau kepada para hamba Tuhan dan jemaat Gereja Injili di Indonesia, khususnya di wilayah Pantura berdoa agar Tuhan memberikan petunjuk untuk mengakhiri masalah ini,” ujar Pendeta Tabuni didampingi Penasehat Klasis GIDI Cycloop Sentani Pendeta Powel Wanimbo, S.Th, Sekretaris Klasis GIDI Port Numbay Evangelis Yulius Maga Weya, STh, dan Ketua Klasis GIDI Port Numbay Pendeta Yusman Kogoya, S.Th melalui keterangan yang diterima Odiyaiwuu.com, Minggu (24/7).

Iker Rudy Tabuni merasa prihatin dengan situasi yang menimpa salah satu kader GIDI, yakni Pagawak atas dugaan kasus tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi. Ironisnya, dugaan tindak pidana korupsi tersebut tanpa disertai bukti-bukti kuat.

Menurut Roy, kalau rekonsiliasi antara Lukas dengan Pagawak terkait urusan dalam bursa Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat dalam Musda IV di Jayapura, hal tersebut sudah selesai. Hal itu beralasan karena urusan siapa kader yang akan menjadi Ketua Demokrat Papua menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

“Itu sudah clear sehingga tak ada urusan Pak Lukas dengan Pak Ricky harus didamaikan, ada rekonsiliasi. Kalau urusan Pak Ricky, itu adalah perkara terkait proyek pembangunan di Kabupaten Mamberamo Tengah,” kata Roy. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :