NABIRE, ODIYAIWUU.com — Forum Rakyat Biasa (FRB) mendesak Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Zona I Provinsi Papua memprioritaskan peserta orang asli Papua (OAP) dalam proses seleksi anggota komisioner KPUD di zona 1 Papua Tengah yang tengah berlangsung saat ini. Proses seleksi komisioner tersebut meliputi Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Puncak, dan Dogiyai.
“Kami layangkan tuntukan ini agar para peserta yang tengah diseleksi Pansel untuk memilih komisioner di empat kabupaten di wilayah Papua Tengah wajib mengutamakan peserta orang asli Papua agar mereka menjadi komisioner di kabupatennya masing-masing. Aspirasi ini juga lahir dari aspirasi masyarakat dan berbagai elemen lainnya tanpa ditunggani kepentingan tertentu,” kata Koordinator Forum Rakyat Biasa Jakson Ikomou saat menggelar konferensi pers di Caffe H Mart, Jalan A Gobai Auri, Nabire, kota Provinsi Papua Tengah, Kamis, (4/8).
Menurut Ikomou, dalam kesempatan tersebut juga meminta Pansel membekukan nama peserta seleksi non OAP, kecuali Papua peranakan. Karena itu ia juga mendesak Pansel segera melakukan penetapan hasil verifikasi admistrasi dengan mengutamakan peserta seleksi orang asli Papua dan peranakan Papua
Selain itu, Pansel juga disesak segera mengembalikan berkas admistrasi peserta yang mengikuti seleksi anggota KPUD Zona I Papua Tengah yang memiliki pertalian darah langsung dengan Pansel anggota KPU Provinsi Papua Tengah.
Ikomou juga menegaskan, jika pihak Pansel tidak mengindahkan aspirasi tersebut, Forum Rakyat Biasa akan melayangkan protes ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Aspirasi tersebut semata dalam rangka implementasi UU Otsus Papua, di mana salah satu pesannya yaitu mengutamakan orang asli Papua.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Prof Muhammad Mahfud Md jauh sebelumnya juga selalu menegaskan, program afirmasi juga menyentuh di bidang pendidikan dan politik.
Karena itu, kata Ikomou, di praktik politik di tingkat lokal seperti rekrutmen komisioner menjelang hajatan politik Pemilu wajib mengutamakan orang asli Papua sehingga di kemudian hari tidak melahirkan kecemburuan sosial orang Papua di hadapan negara.
“Kami juga berharap agar di masa akan datangg, DPR bersama mitra terkait mendisain regulasi dalam proses seleksi dan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu Provinsi di tanah Papua yang mengutamakan orang asli seturut perintah UU Otsus Papua,” ujarnya. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
