Oleh Benyamin Lagowan
Praktisi kesehatan
DOKTOR (Cand) drg Aloysius Giay, M.Kes (selanjutnya, Alo) adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Papua dua periode, 2014-2021, setelah sebelumnya pernah menjabat Direktur RS Abepura tahun 2009-2014. Di tangan Alo, tahun 2019-2021, RSUD Dok II yang dikenal ibarat mengurai benang kusut dikelola lebih profesional.
Tahun 2021, Alo sebelum dicampakkan Gubernur Lukas Enembe di tengah jalan. Alo dituding sebagai otak dibalik munculnya gagasan Lukas Enembe for 01 Papua tahun 2004-2005 silam. Tak berlebihan mengingat saat itu, Alo adalah salah satu intelektual orang asli Papua selain Paskalis Kossay dan Alex Hesegem.
Ada beberapa isu muncul di balik pencopotan Alo pada Agustus 2021. Selain dugaan gebrakan Alo membentuk tim penanganan kondisi aktivis HAM Victor Yeimo, ada juga isu bahwa Alo jadi tumbal dalam mengakomodasi kepentingan trah keluarga Enembe dan orang-orang dekatnya untuk mengumpulkan kekayaan jelang dua tahun sisa masa jabatannya.
Meski beberapa peristiwa dan dinamika pelayanan di rumah sakit diduga ikut berpengaruh. Sebut saja ada gerakan beberapa oknum anti Alo yang merasa tak aman dengan sosoknya yang tegas, disiplin, dan cerdas.
Rumor ke Papua 01
Ada juga rumor beredar, pencopotan Alo ada kaitan dengan ketakutan potensi Alo yang bakal menuju Papua 01 pada Pemilu 2024. Alo, tokoh Katolik asal Meepago (Papua Tengah), dipandang paling layak dan memiliki nama besar juga rekam jejak serta segudang prestasi.
Karena itu, ada ketakutan lawan politiknya, Alo jadi semacam sosok yang terpantau radar sebagai sosok yang harus dicampakkan di tengah jalan dengan narasi: lebih banyak urus proyek. Tujuannya, untuk menurunkan citra dan popularitasnya. Bisa lihat dan bayangkan berapa kader Enembe saat itu.
Meski demikian, beberapa rekam jejak positif yang pernah ditorehkan Alo puluhan tahun malah memikat hati rakyat Papua dari berbagai kalangan. Rakyat Papua sudah jatuh cinta dengan Alo. Hal itu terbukti saat pencopotan dirinya oleh Gubernur Enembe Agustus 2021, malah melahirkan reaksi beragam dari sejumlah pihak.
Mulai dari anggota Komisi V DPRP, tokoh masyarakat, birokrat, LSM, tokoh pemuda, mahasiswa, paguyuban, dan lain-lain. Pihak-pihak itu menyayangkan hingga mempertanyakan alasan di balik pencopotan Alo yang dinilai keliru.
Natan Pahabol, salah seorang anggota DPR Papua asal Lapago bahkan sesaat sesudah Alo dicopot terang-terangan menyatakan Alo adalah satu-satunya kepala dinas era Enembe. Alo dinilai mampu menerjemahkan visi-misi Gubernur Enembe dan wakilnya Klemen Tinal. Karena itu, proses pencopotan Alo perlu ditinjau ulang.
Meski demikian, semua desakan dan aspirasi beberapa kalangan itu diabaikan. Enembe melantik anaknya, dr Gamael Enumbi yang diduga non PNS sebagai Wakil Direktur Bidang Pendidikan dan Penelitian RSUD Dok II mendampingi dr Anton Mote sebagai Direktur cum Ketua Harian KPA Papua dan dr Andreas Pekey, Sp.PD yang juga Direktur RSUD Nabire sebagai Wakil Direktur Pelayanan Medik.
Pelantikan Gamael menimbulkan polemik di internal RSUD. Sejumlah pihak mempertanyakan kapasitas dan kelayakan Gamael, khususnya mengenai status ASN dan pengalaman birokrasi, golongan, dan kepangkatannya. Sejumlah hal tersebut menjadi alasan di balik pencopotan kembali Alo tahun 2022. Penunjukan Gamael, alumni FK Uncen tahun 2016, seolah mengonfirmasi dugaan pencopotan drg Alo demi promosi trah Enembe.
Tak diragukan
Loyalitas Alo sebagai seorang abdi negara tidak diragukan, terutama menghadapi perilaku Gubernur Enembe sebagai atasannya. Dalam sejumlah media, Alo menyampaikan legowo menerima keputusan atasannya meski menyesalkan kenapa dirinya tidak dipanggil terlebih dahulu untuk diberi peringatan. Sehingga ia bisa mengoreksi bila sudah salah jalan.
Saat itu ia menduga ada upaya menjatuhkan nama baiknya di mata masyarakat Papua. Tanpa bermaksud melangkahi atasan, sekitar dua bulan Alo memutuskan akan setia pasca dicopot sambil panggilan resmi dan langsung dari kaka seniornya, Lukas Enembe.
“Saya sedang menunggu apakah kaka Lukas akan panggil saya atau tidak untuk menjelaskan kepada saya apa kesalahan saya dan bagaimana masa depan karier saya,” kata Alo, September 2021. Namun seperti mimpi di siang bolong. Nyaris memasuki 2022 tak ada panggilan ataupun petunjuk dari Gubernur Enembe.
Enembe nampaknya telah melupakan Alo, seorang yang telah bertahun-tahun membesarkan nama rezim Lukmen selama dua periode. Enembe rupanya melupakan sang konseptor.
Ibarat kata pepatah, mutiara tetaplah mutiara, akhir Oktober 2021 drg Alo dipinang sebagai Pelaksana Sekretaris Daerah (Sekda) Bupati Spei dan Wakilnya, Piter. Alo akhirnya dilantik tak lama setelah itu. Keesokannya, ia tiba di tanah Aplim Apom dan bersembah sujud di atas tanah air negeri para leluhur suku Ngalum-Ketengban.
Alo menerima sebuah kepercayaan dan job baru. Bukti bahwa dia benar-benar suatu mutiara yang berharga mahal terlihat. Akan tetapi, kehadiran sosok Alo dan timnya, tidak bertahan lama. Ia hanya bekerja sesuai amanat UU yakni satu tahun karena beberapa faktor krusial yang tidak dapat dielakkan.
Misalnya, soal keterbatasan gerak akibat pengelolaan pemerintahan yang terbatas, karakteristik masyarakat setempat bersama elit lokal yang unik, dinamika politik lokal dan eskalasi keamanan yang makin tak kondusif.
Akibatnya beberapa putra asli Aplim Apom mengkritik keberadaan Alo dan timnya. Ada aspirasi yang mengemuka dari putra daerah yang menginginkan adanya pergantian pejabat eselon 2 dan 3 yang berasal dari putra asli. Termasuk soal posisi Sekda dan para asisten Setda.
Alo dihadapkan pada pilihan dilematis saat Wakil Bupati Peter, orang dekatnya meninggal. Meski belum berbuat banyak, ia memutuskan mengakhiri posisinya sebagai Sekda Pegubin akhir 2022. Alo tidak lagi ikut dalam lelang jabatan setelah itu. Ia memutuskan pergi sekolah doktoral.
Setelah menyerahkan jabatan demi memberi peluang kepada putra daerah Pegubin, ia melanjutkan pendidikan Program Doktor di IPDN Cilandak, Jakarta. Setelah genap 1 tahun menempuh studi doktoral, ia terlibat aktif melakukan penelitian di Yahukimo dengan tema sentral kesehatan.
Aktif kembali
Pada 7 Mei 2023, Alo, penulis buku Memutus Mata Rantai Kematian di Papua diaktifkan kembali sebagai Direktur RSUD Dok II Jayapura oleh Pelaksana Harian Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun sejak terbit surat tanggal 3 Mei. Beberapa salinan surat pengaktifan Alo dan pemberhentian dokter Anton pun beredar.
Sumber dan keabsahan kedua surat itu ternyata jelas dapat dipertanggung jawabkan. Karena sebelumnya telah beredar sebuah foto Alo sedang menerima penyerahan SK dimaksud dari Kepala BKD Papua.
Isi surat itu yang kemudian dipersoalkan oleh dr Anton. Ada beberapa fakta yang bisa disimpulkan bahwa terlepas dari kepentingan apapun, dua surat itu memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Alo dikembalikan atau diaktifkan ke jabatan semula. Surat lainnya, memberhentikan dr Anton dari jabatan Direktur RSUD Dok II karena SK dr Anton sudah terbit berstatus sebagai ASN Papua Tengah sejak beberapa bulan lalu.
Dengan demikian, dr Anton mestinya bersikap legowo dan menghormati keputusan atasannya sebagaimana sikap yang pernah ditunjukkan drg Alo dengan besar hati menerima keputusan pencopotan di tengah jalan. Sebagai pejabat senior di bidang struktural, dr Anton harus menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya terhadap keputusan atasan sejauh sesuai regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sikap itu juga yang melandasi penerimaan beberapa pejabat di Dinas Pendidikan dan Perhubungan Papua ketika para kepala dinas yang dicopot dikembalikan lagi ke jabatan semula oleh Gubernur sebagai atasan meski sebatas pelaksana tugas. Dalam konteks posisi dr Anton, keputusan Pelaksana Harian Gubernur Papua bersifat mengikat secara hukum sehingga mestinya taat hukum dan etik.
Bila dr Anton terus-menerus menentang keputusan Gubernur Papua, dapat dicurigai ada kepentingan di baliknya. Sikap defensif dr Anton justeru akan membuat masyarakat bertanya-tanya ada apa di balik itu. Apalagi, jika ada upaya menyerang balik atau menjatuhkan sosok drg Alo dan aksi simpatisannya membongkar pagar median RS yang memiliki alasan logis.
Akibat sulitnya akses kendaraan proyek pembangunan rumah sakit yang digagas Alo, masyarakat dapat mempertanyakan, siapa sebenarnya sosok dr Anton yang terus menyerang sosok Alo, penggagas pembangunan RSUD Dok II.
Oleh karena itu agar tidak terus-menerus jadi tontonan buruk kepada publik khususnya masyarakat kesehatan, kedua tokoh kesehatan orang Mee yang sama-sama Katolik ini harus mampu menyelesaikan perselisihan atas jabatan ini melalui suatu pemahaman dan kesadaran yang bijak dan konstruktif.
Bahwa jabatan ini tidak bersifat kekal tetapi sementara. Yang kekal adalah relasi kekeluargaan dan solidaritas sebagai sesama anak adat Katolik Suku Mee. Sekali lagi, keduanya harus saling menerima semua fakta secara gentle sebagai pemimpin yang selama ini telah menjadi panutan banyak orang.
Dengan demikian, upaya pelayanan kesehatan oleh para nakes di rumah sakit terbesar, tertua, dan terlengkap di tanah Papua ini dapat berjalan lancar dan fokus pada upaya mencari pembiayaan di dalam ketiadaan Program Kartu Papua Sehat (KPS) saat ini.
Sebab saat ini psikologi masyarakat Papua sedang terganggu dan menunggu adanya kebijakan serupa KPS yang dapat diciptakan oleh para pemimpin negeri ini di sektor pelayanan kesehatan. Maksudnya agar masyarakat Papua dari berbagai kelas sosial ekonomi bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis dan berkualitas, mudah, dan terjangkau.
Akhirnya saya menuliskan sebuah pepatah kuno orang Balim yang cukup populer ini untuk kedua kaka dokter ini: Ap paki meke holim sau-sau inogo. Artinya, jangan sampai ada konflik antar dua pria bersaudara yang memiliki satu relasi identitas sebagai satu keluarga koteka.
