TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Warga masyarakat Kabupaten Puncak, Provinsi Papua dikabarkan sangat menderita terkait nihilnya pelayanan pembangunan di wilayah kabupaten tersebut.
Pasalnya, para pejabat daerah seperti bupati, wakil bupati dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak berleha-leha menghabiskan waktu di Timika, kota Kabupaten Mimika dan tidak maksimal memberikan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.
Keberadaan para pejabat Puncak di Timika juga dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Puncak lalu membiarkan masyarakat dan daerah terperosok lalu hidup dalam penderitaan.
Karena itu, para pejabat Puncak diminta segera kembali ke Puncak guna memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Kepulangan para pejabat Puncak tersebut juga perlu agar mereka segera berdialog dengan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
“Saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Puncak dari tanggal 17 hingga 20 Juni, situasi di Puncak sudah normal. Namun, masyarakat sangat kesal karena pemerintahan di sana tidak berjalan normal,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Elvis Tabuni, SH mengutip fajarpapua.com Selasa, (21/6).
Menurut Elvis Tabuni, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Papua, pihaknya mengaku kesal dengan sikap para pejabat pemerintah dan sejumlah wakil rakyat Puncak. Pasalnya, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di Timika dan alpa memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Puncak.
Ia mengaku, saat kunjungan kerja di Puncak sejumlah perwakilan warga mendatanginya meminta menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Puncak atau perwakilan yang pindah di Mimika agar segera kembali ke Puncak, karena warga merindukan pelayanan pembangunan.
“APBD digunakan untuk melayani masyarakat di sana (Puncak), bukan dihabiskan di Timika. Saya kemarin bubarkan rapat DPRD di Horison. Saya bilang, rapatnya di Puncak, bukan di Timika,” tegas Elvis.
Ia mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) bukan hanya dilaksanakan di Jakarta tetapi dilaksanakan secara nasional di seluruh daerah. Karena itu jika Puncak dibiarkan kosong berarti Pemilu tidak ada di sana.
Menurut Elvis, konflik yang terjadi antara anggota TPNPB-OPM yang ada di Puncak bukan orang-orang luar tetapi orang asli Puncak sehingga harus ada pendekatan.
“Pemerintah harus pulang, panggil mereka (TPNPB-OPM) duduk bersama-sama, dialog, dan kasih saran mereka. Berikan pemahaman kepada mereka. Pasti mereka paham, bukan malah menjauh,” tegas Elvis.
Wakil Bupati Kabupaten Puncak Pelinus Balinal saat dihubungi Odiyaiwuu.com melalui WhatsApp Rabu (22/6) belum merespon pertanyaan media ini. Sejumlah pertanyaan terkait tudingan Tabuni yang menyebut bahwa Bupati, Wabup, pimpinan OPD, dan anggota DPRD Puncak lebih banyak menghabiskan waktu di Timika, kota Kabupaten Mimika sudah dikirim namun belum direspon hingga berita ini ditayang.
“Apakah keberadaan para pejabat dan elite Puncak di Timika dalam rangka dinas atau kegiatan lain? Mohon penjelasan!,” begitu salah satu pesan singkat yang dikirim ke Wakil Bupati Balinal. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
