JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si mengaku telah mendalami potensi kebocoran anggaran negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan kebocoran anggaran harus dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak presiden saat pelantikan 20 Oktober 2024, beliau (Prabowo) mengatakan kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran dari anggaran kita. Ini membahayakan masa depan kita, masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita,” ujar Sigit melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com usai rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Senin, (11/11).
Jenderal kelahiran Ambon, Maluku, 5 Mei 1969 ini kemudian melakukan pendalaman lebih lanjut terkait penyebab kebocoran anggaran. Sigit membeberkan, suap, penggelapan pajak hingga pemalsuan cukai adalah penyebab paling tinggi kebocoran anggaran.
“Terkait dengan hal tersebut, kami kemudian mencoba untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap potensi kebocoran dan keuangan negara. Dari sisi penerimaan keuangan negara terdapat potensi fraud, mulai dari suap, penghindaran pajak, penggelapan pajak, penyelundupan, dan pemalsuan cukai,” ujar Sigit.
Menurut Sigit, potensi lain di sektor pajak yang terjadi tax avoidance menyebabkan hilangnya penerimaan negara. Dari sisi pajak sendiri, lanjutnya, perdagangan internasional terkadang juga terjadi penyimpangan.
Di sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kata Sigit, sumber daya alam di sektor minerba juga banyak permasalahan. Kemudian, ada juga permasalahan di sektor perikanan dan kelautan serta PNBP lainnya.
“Demikian juga terkait dengan penggunaan keuangan negara banyak sekali kebocoran baik di tingkat pusat sampai di tingkat desa. Sehingga, tentunya berdampak terhadap bagaimana kesinambungan pembangunan yang ada di daerah, yang tentunya kemudian menimbulkan kesenjangan dan gap yang harus kita antisipasi,” ujar Sigit.
Sigit menambahkan, strategi untuk mencegah kebocoran dilakukan sesuai Asta Cita Prabowo dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi, termasuk mencegah kebocoran keuangan negara, dan meningkatkan penerimaan negara di sektor sumber daya alam.
“Strategi tersebut yakni meningkatkan gakkum yang profesional dan proporsional, membangun kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDA, meningkatkan jumlah pendapatan negara dari sisi pengelolaan SDA, melakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga dan stakeholder terkait dalam gakkum di bidang SDA serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pencegahan dan Gakkum di bidang SDA,” ujarnya.
Menurut Sigit, strategi tersebut dibagi lagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun rencana jangka pendek, yakni fokus pada pembentukan satgas, peningkatan pengawasan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, satwa yang dilindungi, dan migas.
Kemudian, kata Sigit, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, rencana jangka menengah adalah menekankan pada optimalisasi penegakan hukum, menjaga kualitas lingkungan hidup dan kawasan industri serta mendukung iklim investasi.
“Sedangkan rencana jangka panjang yakni menekankan pada perbaikan lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan industri yang bermanfaat, meniadakan pertambangan ilegal, dan peningkatan pendapatan negara,” ujar Sigit, mantan Ajudan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
