SETELAH Joko Widodo menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, isu lama kembali menguat: benarkah ijazah Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang ia gunakan adalah palsu? Tuduhan serius ini, yang sempat mereda saat ia masih menjabat, kini kembali menjadi perbincangan luas. Pertanyaannya bukan lagi sekadar desas-desus, tetapi telah menjadi isu hukum dan etika publik.
Pihak Jokowi sendiri, UGM, dan para pendukungnya telah berulang kali membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bahwa ijazah Jokowi sah, didukung arsip akademik, serta proses pendidikan yang dijalani secara formal. Namun, sejumlah pihak tetap bersikukuh bahwa ada kejanggalan yang layak diuji secara hukum, bukan hanya dibantah melalui pernyataan.
Jika tuduhan ini benar adanya—bahwa dokumen akademik seorang mantan kepala negara adalah palsu—maka ini adalah skandal besar yang mencederai integritas Negara Indonesia. Tapi jika tuduhan ini tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan, maka ini termasuk fitnah yang sangat serius, yang merusak kehormatan pribadi dan institusi pendidikan nasional.
Karena itu, tidak cukup jika perdebatan soal keaslian ijazah ini hanya berlangsung di media sosial dan ruang opini publik. Perlu ada penyelesaian yang final dan objektif melalui mekanisme hukum yang sah. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau lembaga peradilan lainnya, bisa menjadi forum untuk membuktikan atau membantah keabsahan dokumen tersebut.
Semua pihak yang terkait—baik pihak yang menuduh maupun yang dituduh—perlu membuka diri terhadap proses hukum ini. Jokowi sebagai tokoh publik, UGM sebagai institusi akademik, serta penuduh sebagai pihak yang merasa memiliki bukti, semuanya harus menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan transparansi.
Penyelesaian secara hukum tidak hanya penting bagi nama baik individu atau lembaga tertentu, tetapi juga untuk menjaga marwah Negara Indonesia di mata rakyatnya. Negara ini tidak boleh membiarkan dugaan dokumen palsu menjadi abu-abu. Kebenaran harus ditegakkan, apakah itu membenarkan atau membantah dugaan tersebut.
Kini, setelah tidak ada lagi kekuasaan formal yang berpotensi menghalangi atau memengaruhi proses hukum, saatnya pertanyaan tentang keaslian ijazah Jokowi dijawab melalui jalur hukum yang sah. Biarkan fakta dan bukti bicara di ruang sidang—bukan asumsi dan opini liar di ruang publik.
Masyarakat Indonesia berhak tahu kebenaran. Dan Negara Indonesia berkewajiban menegakkannya. (Editor)
