JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe SIP, MH menyatakan dirinya mendukung Otonomi Khusus (Otsus) dan kebijakan pemekaran provinsi baru di Papua.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian juga menyampaikan ihwal rencana kebijakan pemekaran di bumi Cendrawasih. Kata Tito, mantan Kapolda Papua mengaku, saat ini ada tiga daerah otonomi baru (DOB) yang hendak dibentuk yaitu Provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Papua Selatan.
“Pemekaran diharapkan dapat meretas hambatan tersebut dan membuat pelayanan publik oleh pemerintah lebih cepat. Buktinya Papua Barat berkembang seperti sekarang karena pemekaran,” ujar Tito dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Lukas Enembe di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka, Jakarta mengutip Kompas.com, Sabtu (18/6) sore.
Saat itu Tito juga bertanya langsung kepada Lukas Enembe tentang sikapnya terhadap pemekaran Papua, yang sempat diberitakan menyatakan penolakan. “Siap Bapak Menteri, kami mendukung,” ujar Lukas Enembe dengan cepat.
Mendengar jawaban itu Mendagri Tito Karnavian menjabat tangan Lukas Enembe dengan erat seraya menepuk punggungnya. “Saya dukung pemekaran untuk tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Lukas Enembe, seusai pertemuan.
Kepada Mendagri, Lukas Enembe sempat mengusulkan agar skenario pemekaran Papua menempuh pembagian berdasarkan wilayah adat menjadi tujuh provinsi.
Menurut Tito, saat ini rancangan undang-undang terkait pembentukan DOB itu sedang diproses oleh DPR. “Pemekaran dan UU Otsus yang baru dirancang untuk mempercepat pembangunan Papua dan meningkatkan kesejahteraan warga Papua,” ujar Tito, mantan Kap0lri melalui keterangan tertulis di Jakarta Sabtu (18/6).
Dari sisi geografis, ia menjelaskan, kondisi di Papua sangat sulit. Sebagai contoh, seorang ASN dari Boven Digoel harus menempuh perjalanan selama delapan jam untuk sampai ke Merauke. Begitu pula masyarakat dari daerah Pegunungan Tengah sangat sulit untuk mengakses ke ibukota provinsi, Jayapura.
Terkait usulan Gubernur Enembe agar skenario pemekaran Papua menempuh pembagian berdasarkan wilayah adat menjadi tujuh provinsi, kata Tito, usulan itu akan diakomodasi mengikuti kondisi dan kemampuan keuangan negara. “Untuk saat ini, pemekaran tiga provinsi baru di Papua menjadi prioritas yang sedang dibahas di DPR,” kata Tito. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
