NABIRE, ODIYAIWUU.com — Hampir seluruh orang asli Papua (OAP) menolak rencana pemekaran sejumlah provinsi baru di tanah Papua. Rencana itu bahkan dianggap sebagai dagelan politik yang tidak lucu. Namun, hingga kini niat pemerintah pusat “memotong-motong” tanah Papua menjadi beberapa provinsi baru nampaknya tak terbendung.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Barat Daya, Pegunungan Tengah Papua, dan Papua Tengah telah disiapkan tahun-tahun sebelumnya. Awal tahun 2022, Jakarta mulai membuka agenda pembahasan pembentukan sejumlah provinsi di Bumi Cendrawasih.
Lantas di kalangan elite lokal saling klaim ibu kota provinsi pun sulit dihindarkan. Nabire, Kota Kabupaten Nabire dan Timika, kota Kabupaten Mimika adalah dua nama yang digadang-gadang bahkan tengah diklaim sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng mengaku, dirinya bersama para bupati wilayah adat Meepago yang terdiri dari Bupati Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Puncak telah melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pertengahan tahun 2021 di Jayapura. Dalam pertemuan itu telah diputuskan ibu kota provinisi Papua Tengah di Mimika.
“Kami sudah ketemu dengan Menteri Dalam Negeri dan timnya di Jayapura. Jadi ibu kota tetap ada di Kabupaten Mimika,” ujar Bupati Omaleng mengutip kabartanahpapua.com, Kamis (9/9/21).
Pernyataan Omaleng tersebut malah berseberangan dengan Bupati Paniai Maki F Nawipa. Meki justru mengklaim, saat bertatap muka dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jayapura, suara mayoritas para bupati sepakat agar ibu kota Provinsi Papua Tengah di Nabire, bukan Timika.
“Saya bersama Bupati Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak dan Bupati Nabire sepakat ibu kotanya Provinsi Papua Tengah di Nabire,” kata Meki mengutip mediaindonesia.com, Minggu (13/2).
Meki mengaku, hanya Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang saat itu dan hingga kini masih bersikeras ibu kota Papua Tengah dan Kotamadya di Timika. Sementara suara mayoritas menyepakati kota Provinsi Papua Tengah di Nabire. “Tidak bisa Bupati Eltinus mengambil kebijakan sendiri. Kalau beliau ingin gabung dengan Bomberai, silakan. Kita Meepago,” kata Meki. (Emanuel You/Odiyaiwuu.com)
