JAKARTA, ODIYAIWUU.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Simon Petrus Pekei mengatakan, elite baik di lingkup pemerintahan maupun politik perlu memberikan edukasi politik dengan memberikan informasi dengan baik dan akurat kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua.
Menurut Simon, anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), melalui informasi yang baik dan akurat kepada masyarakat, berbagai kebijakan politik pembangunan yang direncana dan dilaksanakan akan dipahami masyarakat secara utuh dan tak terpotong-potong.
“Edukasi yang baik dan akurat melalui komunikasi politik formal akan semakin membuat rakyat cerdas dan memahami arti kehadiran para elite baik di eskekutif maupun legislatif di daerah. Selain itu dengan komunikasi politik yang baik dan akurat kualitas demokrasi di daerah semakin hari semakin baik,” ujar Simon Petrus Pekei saat dihubungi Odiyaiwuu.com usai mendampingi Bupati Dogiyai Yakobus bertemu para pejabat di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jalan Merdeka Utara, Jakarta.
Simon Petrus Pekei bersama tiga Pimpinan dan Anggota DPRD Dogiyai, Sabtu (12/6) tiba di Jakarta setelah meninggalkan Mowanemani, kota Kabupaten Dogiya. Mereka mendampingi Bupati Dumupa menyambangi sejumlah Menteri dan pimpinan lembaga terkait sejumlah persoalan yang tengah dihadapi masyarakat dan daerahnya.
Selain dirinya, dua pimpinan DPRD lain masing-masing Ketua DPRD Elias Anou (PDI Perjuangan) dan Wakil Ketua II Orgenes Kotouki (Partai Bulan Bintang). Sedangkan rekan-rekan anggota lainnya adalah Yulianus Boga (PDI Perjuangan), Arnoldus Iyai (PDI Perjuangan), Vitalis Kegiye (Partai Garuda), dan Bernardus Iyai (Partai Demokrat).
“Ada soal serius di daerah yaitu masalah keterlambatan pembayaran gaji ASN dan honorer kita. Masalah keterlambatan pembayaran gaji ASN dan honorer tidak hanya dialamai Dogiyai, tapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Persoalan pemotongan honor juga untuk penanganan virus korona, pemulihan perekonomian, dan penyesuaian terhadap sistem pengelolaan keuangan baru. Masalah ini yang menjadi salah satu perhatian kami anggota DPRD,” lanjut Simon Petrus Pekei.
Ia merasa prihatin dengan laku sejumlah elite lokal yang membangun opini menyesatkan. Opini menyesatkan itu malah datang dari segelintir pejabat publik di daerah. Cara membangun opini menyesatkan tersebut jauh dari upaya mengedukasi masyarakat memiliki pemahaman utuh tentang sepak terjang pemerintah dan DPRD Dogiyai yang bekerja keras melayani masyarakat.
“Informasi juga saya peroleh. Bahkan kami delapan orang anggota DPRD Dogiyai yang berangkat menggunakan SPPD Bupati. Kalau informasi ini menyebar ke tengah masyarakat, bisa saja masyarakat termakan isu menyesatkan dan menimbulkan kegaduhan politik. Kalau cara tak patut ini berkembang liar, bisa berpotensi menimbulkan kegaduhan,” tegas Simon Petrus Pekei.
Menurutnya, perjalanan para pimpinan dan delapan anggota DPRD ke Jakarta dengan biaya transportasi, makan-minum dari kantong pribadi. Bupati berbaik hati membayar hotel delapan wakil rakyat itu. Beberapa waktu belakangan, kondisi kas daerah lagi sedikit sulit menyusul meningkatnya wabah virus korona dan bencana alam yang nyaris menyasar seluruh wilayah di Indonesia.
“Kalau saja dana kas daerah ada untuk membayar honor ASN dan honorer daerah. Namun, justru tidak ada kas daerah atau nihil maka kami ke Jakarta ketemu pihak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk memastikan alasan di balik lambatnya transfer dana di daerah untuk membayar gaji ASN dan honorer,” ujarnya.
“Kami juga memperoleh informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia meminta daerah melengkapi beberapa persyaratan. Syukurlah, untuk Kabupaten Dogiyai persyarata sudah lengkap sehingga tentu tak lama lagi dana akan ditransfer ke daerah. Ya, Dogiyai termasuk daerah yang tercepat mengumpulkan persyaratannya yang diminta Kementerian Keuangan. Ini tentu kabar menggembirakan bagi teman-teman ASN dan honorer,” lanjut Simon Petrus Pekei.
Pihaknya meminta para pengguna media sosial agar semakin selektif dalam menerima informasi yang bisa saja sengaja dihembuskan elite lokal tertentu. Informasi menyesatkan itu tak produktif bagi daerah seperti Dogiyai yang sudah dibangun susah payah oleh masyarakat dan pemerintah. “Informasi menyesatkan itu berpoetensi memantik saling memusuhi dan membenci sesama warga. Ingat bahwa fitnah itu kurang bagus bagi kita semua orang-orang yang berbudaya dan beradat di wilayah Meepago,” ujar Simon Petrus Pekei. (Wakey, John/Odiyaiwuu.com)
