JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Pegiat hak asasi manusia (HAM) Papua menyoroti konflik bersenjata yang belakangan terjadi belakangan di sejumlah wilayah di tanah Papua seperti di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Pegunungan Bintang dan Jayawijaya, Papua Pegunungan serta sejumlah kabupaten lainnya.
Peristiwa terakhir, terjadi di Wamena, Jayawijaya, Konflik bersenjata yang melibatkan pihak-pihak terkait di Lembah Baliem, Papua Pegunungan diakui tidak akan memberi hasil apapun tetapi malah akan menambah penderitaan dan trauma berkepanjangan.
“Kekerasan tidak akan memberi hasil apapun di Lembah Baliem-Papua mengingat beberapa peristiwa konflik dengan alasan politik Papua merdeka membawa penderitaan dan efek traumatis berkepanjangan,” ujar Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK HAM) Papua Matius Murib dari Jayapura, Papua, Jumat (30/5).
Menurut Murib, kekerasan apapun tidak akan memberi hasil apapun bagi masyarakat tanah Papua seperti yang baru saja terjadi di lembah Baliem. Sejumlah peristiwa kelam jauh sebelumnya masih tercatat baik dan terekam dalam memori kolektif pemerintah serta masyarakat bumi Cenderawasih.
“Tahun 1977 peristiwa operasi ketika itu memakan korban warga masyarakat. Sebagian warga tanah Papua di wilayah Indonesia malah terpaksa mengungsi ke negara tetangga, Papua Nugini. Begitu pula peristiwa Wamena berdarah pada 6 Oktober 2000 malah merenggut puluhan nyawa dan warga kehilangan harta benda sia-sia,” kata Murib.
Selain itu, lanjut Murib, peristiwa penyerangan gudang senjata Markas Komando Distrik Militer (Kodim) Wamena yang terjadi pada 4 April 2003 dan operasi penyisiran menyebabkan yang berujung merenggut korban nyawa dan harta benda yang tidak sedikit. Berikut kerusuhan berbau rasisme tahun 2019 di kota Wamena adanya banyak korban nyawa dan harta benda.
Dari pengamalan seperti digambarkan di atas dan demi melindungi warga sipil di kota Wamena dan sekitarnya ia juga menyerukan semua pihak segera bekerja keras mewujudkan lembah Baliem zona damai untuk semua, termasuk tempat warga Ndugama yang tengah mengungsi.
“Segera pula melakukan konsolidasi bersama tokoh masyarakat di lembah Baliem yang melibatkan semua pihak, stakeholders. Kami juga mendesak negara segera menggelar perundingan damai Jakarta-Papua dan di dalam perundingan itu dua pihak harus menyepakati poin-poin perjanjian damai,” kata Murib, pegiat HAM putra asli tanah Papua
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lanjut Murib, juga diminta segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR Provinsi Papua Pegunungan lalu melobi pemerintah Pusat di Jakarta. Tim negosiasi, ujar Murib, sangat amat dibutuhkan saat ini untuk mewujudkan agenda perundingan damai Jakarta-Papua.
Media ini sebelumnya memberitakan, kurang lebih 2000 orang di Distrik Kroptak, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan dikabarkan mengungsi menyusul serangan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Sabtu (7/12 2024).
Serangan itu terjadi hanya berselang dua hari pasca Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi Kenyam, kota Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Kamis (5/12).
“Warga Kroptak meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Panglima TNI Bapak Jenderal Agus Subiyanto, Penjabat Bupati Nduga Bapak Elai Giban, dan Dandim 1706/Nduga Bapak Letkol Inf Saeri segera menarik kembali anggota TNI non-organik dari Kroptak,” ujar tokoh muda Papua asal Nduga Samuel Tabuni dari Kenyam, Nduga, Papua Pegunungan, Kamis (2/1).
Menurut Samuel, sebelum terjadi penyerangan di Kroptak, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi Kenyam pada 5 Desember 2024. Dalam penyerangan pada Sabtu (7/12) sekitar pukul 05.00 WIT tersebut, ujar Samuel, diikuti dengan pembakaran rumah milik warga Kroptak oleh anggota TNI.
“Penyerangan dilakukan dari udara menggunakan lima helikopter setelah kunjungan Panglima TNI pada 5 Desember 2024. TNI melakukan operasi penyisiran dan membakar 13 rumah milik warga kemudian merusak beberapa fasilitas warga dan membunuh ternak milik warga,” kata Samuel.
Selain itu, kata Samuel, anggota TNI masuk di Kroptak melalui dua arah jalan yaitu dari lapangan terbang Lendumu menuju Kampung Miniem, Gol, dan Kampung Golparek. Anggota TNI kemudian membakar rumah warga mulai dari Kampung Miniem sebanyak lima rumah, Kampung Gol tiga rumah, dan Kampung Golparek lima rumah.
“Dari lapangan terbang Lendumu menuju Kampung Pesat, Kroptak, dan Kampung Komoroam, anggota TNI melakukan operasi serta menyita barang milik warga sipil serta menembak dan membom rumah-rumah. Rumah warga dibongkar dan mencopot seng serta papan rumah guru. Gereja Kroptak dibom dan rumah warga dihancurkan dan membuang alat dapur warga,” katanya.
Meski demikian, kata Samuel, dalam serangan di Kroptak tidak ada warga masyarakat yang korban. Sejak serangan TNI pada 7 Desember hingga saat ini, aparat TNI masih menguasai wilayah Kroptak, dua gereja, dan enam kampung.
“Sementara jemaat dua gereja di Kroptak saat ini sedang mengungsi keluar daerah seperti ke Wamena, kota Kabupaten Jayawijaya dan Kenyam, kota Kabupaten Nduga. Saat ini terdapat 65 orang balita, delapan ibu hamil, lima pasien sakit berat, 15 warga lansia dari dari 33 kepala keluarga dengan jumlah 2000-an jiwa masih mengungsi,” ujar Samuel.
Sementara nasib para pengungsi di Kroptak saat ini belum ada penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga dan pihak-pihak kemanusiaan secara netral untuk turun ke lapangan dalam menangani warga korban pengungsi.
“Saat ini para pengungsi Kroptak sedang membangun pondok dan gubuk di hutan di pengungsian dengan tenda dan daunan demi bertahan hidup dari guyuran hujan, angin, dan nyamuk. Sementara nasib pengungsi yang sakit, anak-anak balita dan lansia tidak mendapatkan obat-obatan,” kata Samuel.
Saat ini, ujar Samuel, terdapat sejumlah pos TNI baik di Kroptak, Kampung Pesat. ujung Lapangan Lendumu, dan ujung putaran pesawat Lendumu. (*)
