KARUBAGA, ODIYAIWUU.com — Sejumlah masyarakat dari kampung-kampung atau desa mengeluhkan besaran alokasi dana desa (ADD) tahun 2024 yang dicairkan masing-masing kepala kampung atau kepala desa di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tolikara. Keluhan warga dari berbagai distrik, kecamatan tersebut dialamatkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tolikara.
Bahkan besaran nilai yang diterima tiap kampung bervariasi dan menurun drastis dibandingkan dengan besar ADD tahun anggaran sebelumnya. Warga mempertanyakan alokasi dana tersebut kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Tolikara. DPMK Tolikara perlu memberikan penjelasan soal ini agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Penyaluran alokasi dana desa tidak seperti biasanya. Nilai yang diterima masing-masing kepala kampung dari BRI Tolikara berbeda-beda. Nilai yang diterima tersebut juga tidak sesuai yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA APBD Tolikara,” ujar Wakil Ketua DPRD Tolikara Yohan Wanimbo kepada Odiyaiwuu.com dari Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Minggu (21/7).
Menurut Yohan, nilai yang dicairkan masing-masing kepala kampung selain bervariasi, juga lebih kecil dibanding ADD tahun sebelumnya. Warga juga mengeluhkan, besaran ADD yang dicairkan tahun 2024 tak sesuai yang tercantum dalam DPA dan malah berkurang jauh dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun sebelumnya.
“Kami sangat prihatin dengan keadaan ini dan meminta agar pihak Dinas PMK Kabupaten Tolikara memperhatikan serius masalah ini demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat, Pihak dinas juga tak melibatkan kami wakil rakyat dalam menjalankan tugas pengawasan, controlling dalam proses penyaluran ADD di tingkat distrik hingga desa,” kata Yohan, yang juga politisi Partai Demokrat Tolikara.
Berkurangnya alokasi ADD untuk membiayai sejumlah agenda yang direncanakan pemerintah dan masyarakat menjadikan DPRD Tolikara muara keluhan atas kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan ADD guna menunjang suksesnya berbagai program yang direncanakan pemerintah dan masyarakat desa.
Warga mengeluhkan bahkan mempertanyakan tugas pokok dan fungsi DPRD terkait besaran ADD yang terjun bebas dan mekanisme pembayaran melalui BRI Tolikara. Karena itu, Yohan meminta agar pihak DPMK Tolikara segera menggelar rapat bersama DPRD agar duduk soal nilai atau besaran ADD menjadi jelas demi menghindari keluhan hingga protes masyarakat.
“Saya memanggil pucuk pimpinan dan staf Dinas PMK Kabupaten Tolikara agar segera digelar rapat bersama sehingga persoalan besaran ADD yang bervariasi dan menurun dibanding tahun sebelumnya semakin jelas. Kita punya komitmen memajukan desa namun bila besaran alokasi masing-masing desa menurun bahkan bervariasi berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” ujar Yohan. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
