AIMAS, ODIYAIWUU.com – Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat bersama pemerintah pusat selalu menjalin kerjasama intens guna menumbuhkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, dampak gempuran virus korona (covid-19) yang sudah mendunia terhadap masyarakat dan perekonomian daerah yang berat semua pihak tetap menumbuhkan semangat dalam membangun Kabupaten Sorong.
“Ada beberapa catatan dari arahan Bapak Presiden terkait dengan belanja daerah masalah ekonomi, jalan nasional yang sudah menjadi program prioritas Kepala Negara. Bapak Presiden meminta program harus jelas target dan sasaran,” ujar Bupati Sorong Jhony Kamuru saat berlangsung Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 di aula Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Jl Sorong Klamono, Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Jum’at (28/5).
Dalam Musrembang bertema Meningkatkan Stabilitas Pembangunan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sorong, Bupati Jhony Kamuru mengingatkan agar jangan selalu mengulang-ulang perencanaan namun berbasis data daftar penerima manfaat dari pelayanan atau sesuai dengan sasaran dan berorentasi pada pendapatan daerah. Program juga harus menyentuh masyarakat.
“Kita harus bersyukur karena kita masih mempunyai gaji. Untuk permasalahan pembayaran dana bagi hasil atau DBH untuk masyarakat sebetulnya, langkah saya sebagai bupati di luar aturan. Bila mengikuti aturan masyarakat hanya berhak menerima pada tahun lalu 2019 + tahun ini sebesar Rp. 1.000.000.000 miliar. Totalnya sebanyak 8,4 persen,” lanjutnya.
Kepala Baperlitbang Kabupaten Sorong Septinus Lobat sebelum acara berlangsung mengemukakan, ada sejumlah agenda dan hal penting. Pertama, sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan dan peraturan pelaksanaan. Kedua, musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2020 yang lalu tidak dapat dilaksanakan. Hal itu terjadi menyusul virus korona yang mengglobal.
Ketiga, penyusunan program kerja dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung pada bulan Januari kemudian di tingkat distrik pada Februari dan pada hari ini apa yang sudah disepakati bersama antara distrik dan kampung digunakan pada tahun 2022 mendatang.
Keempat, dalam penyusunan program tahun 2020, berdasarkan ketentuan dana bagi hasil migas otsus sebesar 33 persen dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat adat di wilayah ring 1. Saat itu belum sempat diakomodir dengan baik karena Perdasus ditetapkan di akhir tahun 2019. “Masuk awal 2020 kita menghadapi virus korona yang mendunia,” kata Septinus Lobat.
Kelima, tahun 2020 pemerintah daerah tidak bisa mengalokasikan dana sebesar 33 persen untuk masyarakat adat di wilayah ring 1. Begitu pula 10 persen di wilayah ring 1 jadi utang pemerintah daerah. “Saya minta kita semua untuk menjelaskan kepada masyarakat yang ada di ring 1 untuk memahami karena pandemi covid-19. Kita akan akomodir usulan khusus dari 6 distrik yang ada di ring 1 sebesar 33 persen,” katanya.
Musrembang RKPD tahun 2022 dihadiri juga Wadan Lantamal XIV Kolonel Laut (P) Yohanis Yulius Tamoni, Komandan Satuan Udara Koarmada III Kolonel Laut (P) Achmad Zainuri, Dandim 1802/Sorong Letkol Inf. Budiman. SE, M.I.Pol, M.M, Kapolsek Aimas AKP Zethu B. Matasik, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Suroso, S.Ip.
Selain itu hadir juga Staf Ahli Bupati Bidang SDM Dr. Wa Ode Likawati MSi, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Chris J. Tupamahu, S.Kom M.Si, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Ari Wijayanti, SE MM, Asisten 1 sekaligus Plt. Inspektorat Adi Bramantiyo, Rektor Unimuda Dr Rustamadji, M.Si, danKetua MUI Kabupaten Sorong Sukri Maufilit.
Sebelum berlangsung kegiatan Musrembang, didahului dengan pemukulan tifa sebanyak tiga kali oleh Bupati Jhony Kamuru. Kegiatan berjalan lancar dan tertib dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.46 hingga 11.05 WIT didahului dengan dengan doa yang dipimpin Pendeta Wise Watimurri, M.Th. (Eldian Suebu/Odiyaiwuu.com)
