Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapuk Frans Pekey sebagai Penjabat (Pj) Walikota Jayapura. Frans menggantikan Benhur Tomi Mano (BTM) setelah dua periode memimpin Kotamadya Jayapura.
KARIER Frans di birokrasi tak diragukan dan diharapkan menjadikan Kota Jayapura honai (rumah) bersama seluruh warga kota itu. Inilah sekilas sosok Frans dan rekam jejak (track record) yang dikoleksi birokrat kelahiran Waghete, wilayah adat Meepago, Papua.
Teka-teki siapa nama pengganti Walikota Dr Benhur Tomi Mano, MM nampaknya belum terkuak menjelang hari-hari akhir masa jabatan Benhur. Tiga nama diusulkan Gubernur Lukas Enembe kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri (Mendari) Tito Karnavian masih meramaikan bursa pengganti BTM.
Tiga nama yang diusulkan Gubernur Enembe, juga merupakan para birokrat senior di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Papua yang juga mengoleksi track record moncreng di jajaran birokrasi.
Ketiganya adalah Asisten Bidang Pemerintahan Doren Wakerwa, Kepala Badan Kepegawaian Marthen Kogoya, dan Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otsus Jimmy S Wanimbo. Tiga nama ini belum beruntung dan nampaknya dewi fortuna merapat ke nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si.
Presiden Jokowi nampaknya lebih condong membidik nama Frans, birokrat senior yang merenda karier di lingkup Kotamadya Jayapura dan pemegang gelar Doktor (S-3) bidang Ilmu Administrasi Publik lulusan Program Doktoral Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2015 itu.
Pihak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia langsung mengeluarkan Surat Nomor 005/283/SJ, tertanggal 25 Mei 2022 yang ditujukan kepada Dr Frans Pekey, M.Si, untuk segera terbang ke Jakarta.
Tak butuh waktu lama. Pada Jumat (27/5), Frans dilantik sebagai Pj Walikota Jayapura oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di Ruang Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3, kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Pada saat bersamaan, Tito juga melantik Sekda Lanny Jaya Petrus Wakerkwa sebagai Pj Bupati Lanny Jaya, Sekda Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra sebagai Pj Bupati Sarmi, Sekda Nduga Namia Gwijangge sebagai Pj Bupati Nduga, dan Sekda Mimika Michael Gomar sebagai Pj Bupati Mappi.
Pelantikan Frans dan para penjabat kepala daerah dari Papua tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam pidatonya usai prosesi pelantikan, Tito meminta para penjabat kepala daerah masing-masing menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Papua.
“Saya berpesan yang pertama, tolong dijaga betul situasi keamanan ketertiban di Papua. Situasi keamanan yang stabil akan memberi ruang terjadinya pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masing-masing,” kata Mendagri Tito Karnavian yang pernah menjabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kapolda Papua, Jumat (27/5).
Tak hanya itu. Tito juga meminta sejumlah perangkat daerah khususnya yang baru dilantik menelaah betul persoalan yang ada di daerah masing-masing. Selain itu, ia juga mendorong agar program yang telah ada dijalankan sesuai dengan karakteristik wilayah. Sejalan dengan Tito, mantan Walikota Jayapura BTM juga memiliki harapan serupa.
“Saya berpesan agar Pak Frans Pekey dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, serta lebih memperhatikan warga kota Jayapura. Kota ini tidak pernah membatasi orang untuk tinggal dan mencari penghidupan di Jayapura, karena kota ini rumah kita bersama, istana kita bersama, dan honai kita bersama,” ujar BTM.
Anak kampung
Pilihan Presiden Jokowi atas Frans menjadi Penjabat Walikota Jayapura tidak meleset. Pilihan tersebut tentu beralasan mengingat golongan kepangkatan dan jejak pengabdian Frans di lingkup birokrasi terbilang panjang. Pengalaman dan pemahaman kerja birokrasi ditopang kualifikasi akademik S-3 merupakan nilai plus yang diharapkan memajukan kerja-kerja birokrasi dan pelayanan publik di Kota Jayapura.
Namun siapa sosok Frans di lingkup pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten/kota di Papua dan dunia pendidikan serta masyarakat bumi Cendrawasih, tentu tidak asing lagi. Organisasi massa (Ormas) kepemudaan di Papua hingga civitas akademika Universitas Cendrawasih, tentu mencatat baik nama Frans.
Frans lahir di Waghete, kota Kabupaten Deiyai, wilayah adat Meepago pada 16 Juni 1967. Ia putra pasangan suami-isteri Victor Petrus Pekey dan Gemma M Motte. Frans menikah dengan gadis pilhannya, Maria Yuvita Gobay dari Meepago. Dari perkawinan dengan Motte, Frans dikaruniai dua orang anak: Yohanes Paul Carol Aweidabi Pekey dan Gabriela Fransita I Pekey. Si sulung, Aweidabi Pekey, diambil Tuhan, sang Pemilik Kehidupan dari keluarganya.
Frans mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Inpres Bomomani, Distrik (Kecamatan) Mapia, Kabupaten Dogiyai tahun 1981. Frans melanjutkan studi di SMP YPPK Epouto, Wotai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai hingga lulus tahun 1984. Setelah lulus Frans kemudian melanjutkan studi di SMA YPPK Taruna Dharma kota Jayapura hingga lulus tahun 1987.
Setelah tamat SMA YPPK Taruna Dharma, Frans melanjutkan kuliah di jurusan Tata Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Cendrawasih hingga meraih Sarjana Administrasi (S-1) tahun 1992. Semangat belajar tertanam kuat dalam hati Frans kemudian mendorongnya menuju Yogyakarta. Frans akhirnya mengikuti seleksi masuk pada Program Magister (S-2) di Universitas Gajah Mada dan lulus.
Dari kompleks Bulaksumur, Frans mengirim kabar gembira kepada keluarga besar di wilayah adat Meepago dan Papua. Dari kota gudeg, Frans mengabarkan telah sukses mendulang gelar Magister (S-2) bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik di UGM, kampus yang juga almamater Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prof Dr Pratikno, M.Soc.Sc.
Kemudian tahun 2015, Frans meraih gelar Doktor (S-3) bidang Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Ujungpandang, Makassar. Dari kota bertajuk Angin Mamiri, pemerintah dan masyarakat Papua menerima kabar gembira: memiliki seorang doktor putra asli.
Jejak karier
Merujuk berbagai sumber, Frans meniti karier sejak Papua masih bernama Provinsi Irian Jaya. Frans mencatatkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Irian Jaya tahun 1994. Frans merenda karier setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Wali Kota Madya KDH Tingkat II Jayapura tahun 1995.
Pada 15 Juli 1996, Frans dipercaya sebagai Kepala Sub (Kasubag) Bagian Pengelolaan Data Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah (Setda) Kota Jayapura. Jalan kian enteng. Ia kemudian dipercaya sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan Bagian Umum Setda Kota Jayapura pada 8 Desember 1998.
Kemudian pada 23 Februari 2000, Frans dipercaya Walikota Jayapura sebagai Pelaksana Jabatan Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya (Eksosbud) Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Jayapura. Pada 17 Mei 2001, diangkat lagi sebagai Pelaksana Jabatan Kepala Bidang Sosbud Bappeda Kota Jayapura. Selama dipercaya, Frans menunjukkan kinerja baik dan menorehkan prestasi membanggakan.
Karena itu, tak lama berselang pada 4 Februari 2oo2 Frans dilantik Walikota Jayapura sebagai Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian Setda Kota Jayapura. Segera setelah itu, pada 6 Februari 2007, Frans dipercaya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Jayapura. Kemudian pada 19 Februari 2007 diangkat sebagai Kepala Bappeda Kota Jayapura. Lalu pada 8 Juli 2013, diangkat kembali sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Jayapura.
Kinerja, golongan kepangkatan, dan kualifikasi akademik memudahkan Frans bersolo karier. Pada tanggal 14 Januari 2015, Walikota Jayapura mengangkat Frans sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jayapura. Jalan mulus mengantar Frans kembali dipercaya sebagai Sekretaris Daerah Kota Jayapura pada 8 Maret 2019. Kemudian berdasarkan radiogram Gubernur Papua Lukas Enembe pada 20 Mei 2022, Frans ditunjuk sebagai Pelaksana (Plh) Walikota Jayapura menggantikan BTM. Lalu 27 Mei 2022 Frans dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pejabat (Pj) Walikota Jayapura di Jakarta.
Organisatoris
Frans tak hanya kenyang di dunia birokrasi. Organisasi ekstra universiter juga menjadi lahan menempah kematangan diri. Tahun 2000-2022 Frans tercatat sebagai anggota IPME se-Jayapura. Ia juga tercatat sebagai pengurus DPD KNPI Kota Jayapura masa bakti 2005–2006. Pernah pula menjabat Ketua Bidang Pembinaan PBSI Kota Jayapura periode 2013–2018.
Selain itu, sejak 2006 hingga saat ini ia tercatat sebagai Wakil Ketua KNPI Papua. Ia juga pernah menjabat Ketua PBSI Papua tahun 2010–2014, Anggota Dewan Pengurus Yayasan Dian Harapan Papua tahun 2013–2018. Lalu aktif di Bidang Organisasi DPD KONI Papua periode 2013–2018 dan Wakil ketua KONI Kota Jayapura tahun 2015–2021. Frans adalah tipikal organisatoris menelisik keterlibatannya di ormas kepemudaan dengan jabatan yang diemban.
Frans juga menulis buku Formulasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua: Dinamika Formulasi Kebijakan Yang Semu, Papua Mencari Jalan Perdamaian: Telaah Konflik dan Resolusi di Bumi Cendrawasih, dan menulis serta menyajikan berbagai makalah dalam berbagai seminar dan diskusi publik terkait Papua dan isu-isu nasional lainnya.
Di dunia akademik, tahun 2016–2018 Frans tercatat pula sebagai dosen luar biasa pada Program Pascasarjana Universitas Cendrawasih konsentrasi Kebijakan Publik. Boleh jadi, itulah track record lain Dr Frans Pekey, M.Si yang dibidik Presiden Joko Widodo hingga akhirnya mengantarnya jadi Penjabat Walikota Jayapura setelah masa jabatan Dr Benhur Tomi Mano, MM berakhir.
Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Papua Wilhelmus Pigai menyebut Frans sebagai sosok birokrat disiplin dan pekerja keras. Dalam dunia kerja, Frans juga lebih banyak bekerja dibanding bicara. Kualitas pelayanan masyarakat dan publik menjadi hal utama.
Sebagai birokrat dan akademisi, ia sangat memahami arti membangun komunikasi dan hubungan yang baik di antara semua komponen. Baik eksekutif, legilatif, yudikatif dan tokoh-tokoh masyarakat, adat, pemuda dan lainnya. Frans di mata Mus, sangat memahami arti komunikasi karena membangun kota yang multi etnis dan heterogen membutuhkan kolaborasi.
“Pak Frans juga sosok sederhana, loyal pada pimpinan dalam pengambilan kebijakan publik. Selalu menaruh rasa hormat kepada siapa saja. Beliau juga seorang aktivis Gereja. Saat ini beliau menjabat Ketua Dewan Paroki Kristus Terang Dunia Waena, Jayapura,” ujar Mus, warga Paroki Kristus Terang Dunia Waena, Jayapura.
“Sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, saya juga meminta dan berharap agar dalam memimpin Kota Jayapura prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaran pemerintahan menjadi utama sehingga publik menjadi percaya kepada pemimpinnya. Sekaligus menjadikan Kota Jayapura sebagai kota yang terbuka dan transparan menuju kota informatif,” lanjut Mus. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
