JAKARTA, ODIYAIWUU.com – Dua nama putra asli Papua Manuel Kaisiepo dan Frans Maniagasi beredar dan disebut-sebut masuk dalam jajaran Kabinet Presiden Jokowi-KH Ma’ruf Amin hasil pergantian (reshuffle). Nama Pak Manuel Kaisiepo dan Frans Maniagasi sempat terdengar. Keduanya, putra asli Papua yang memiliki kapasitas masuk kabinet.
“Kalau Presiden Jokowi memilih satu di antaranya, tak masalah. Masing-masing memiliki kapasitas dan kemampuan membantu Presiden. Mereka juga memahami situasi dan kondisi tanah Papua. Namun, entah satu di antara mereka masuk kabinet, itu hak prerogatif Presiden,” ujar Hans, aktivis sebuah partai politik besar saat dihubungi Odiyaiwuu.com di Jakarta, Selasa (14/6).
Manuel pernah menjabat Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pada Kabinet Gotong Royong. Ia adalah politisi PDI Perjuangan. Ia juga pernah menjadi wartawan Harian Kompas tahun 1984-2000.
Saat menjabat menteri, Manuel selalu berusaha memperjuangkan keadilan bagi rakyat di kawasan Indonesia bagian Timur, khususnya tanah Papua. Tahun 2011, Manuel turut menanggapi kegagalan terlaksananya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).
Menurutnya, saat Undang-Undang Otsus dirancang, semua berharap sangat besar karena isinya sangat baik dan berupa konsensus politik yang akan mengakhiri konflik-konflik di masa lampau pada waktu itu. Manuel merupakan lulusan Hubungan Internasional Fisip UGM.
Nama lainnya yaitu Frans Maniagasi. Frans adalah putra asli Papua yang sangat akrab dengan isu-isu tanah Papua. Frans tercatat sebagai anggota Tim Asistensi Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun 2001.
Berbagai analisanya terkait tanah Papua tersebar melalui sejumlah media massa nasional seperti Kompas, Tempo, Beritasatu, dan lain-lain. Frans adalah intelektual asal Papua yang aktif dalam Forum Sabang Merauke (FORSAM). Ia juga lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tahun 2001, bersama Suradi, Frans menulis buku Masa Depan Papua: Merdeka, Otonomi, dan Dialog, sebuah karya yang sangat fenomel kala itu.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung merespons kabar soal reshuffle kabinet pada Rabu (15/6). Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan Presiden Jokowi sudah delapan tahun berada di pemerintahan dan sudah mengerti soal reshuffle. “Beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini, beliau sangat tahu lah,” kata Pramono mengutip Tempo.co di Jakarta, Selasa (14/6).
Pramono juga menyebut reshuffle kabinet menjadi kewenangan sepenuhnya Jokowi. “Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan aja, ya, terserah presiden. Mau hari ini, mau besok, mau lusa. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden,” ujarnya.
Dalam isu reshuffle belakangan ini, beredar kabar petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk kabinet. Pramono tak memberikan informasi rinci mengenai hal ini dan kembali menyebut kewenangan ada di Jokowi.
“Mau kapan, orangnya dari mana partainya apa, kebutuhannya apa presiden yang tahu. Karena pemerintahan ini masih dua taun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu, presiden yang memutuskan,” ujarnya.
Sebelumnya, isu reshuffle mencuat sejak PAN bergabung dengan koalisi pemerintah pada Agustus 2021. Namun hingga kini, Jokowi belum melakukan reshuffle dan PAN belum mendapat kursi di kabinet.
Lalu baru-baru ini, muncul lagi isu reshuffle 15 Juni. Menteri Sekretaris Negara Pratikno enggan menjawab soal isu ini. Dia tidak membenarkan dan tidak juga membantah. “Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit,” kata Pratikno.
Jokowi juga masih ogah berbicara banyak soal rencana reshuffle. “Belum, belum,” ujar Jokowi pada Rabu (8 /6) lalu.
Direktur Eksekutif Yunarto Wijaya Charta Politika baru saja merilis hasil survei terbaru lembaganya terhadap kinerja pemerintah pusat dan para menteri. Hasilnya, sebanyak 63,1 persen responden setuju jika Jokowi kembali melakukan reshuffle menteri.
Di sisi lain, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dalam survei ini naik menjadi 68,4 persen. Sehingga, reshuffle kabinet dinilai bisa jadi kian mendongkrak kepuasan terhadap Jokowi. “Dengan catatan reshuffle didasarkan kebutuhan kinerja,” kata Direktur Eksekutif Yunarto Wijaya di Jakarta Senin (13/6). (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
