WAMENA, ODIYAIWUU.com — Gubernur Dr (HC) John Tabo, SE, MBA mendapat apresiasi menyusul langkah cepat memindahkan lokasi pembangunan pusat kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan di lahan milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kawasan Gunung Susu, Jalan Kimbim-Pyramid, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.
Menurut tokoh masyarakat Yakobus Wuka, langkah Gubernur John Tabo tepat dan cerdas sehingga kantor pusat Pemprov Papua Pegunungan segera dibangun untuk memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.
Sebagai provinsi baru, keberadaan kantor pusat pemerintahan itu agar memudahkan Gubernur dan Wakil Gubernur bersama jajarannya melayani masyarakat. Lokasi terdahulu di wilayah Wouma dan Welesi masih menjadi perdebatan dan terjadi tarik ulur mengingat lokasi tersebut merupakan lahan pertanian produktif dan sumber ekonomi warga.
“Kami menyampaikan apresiasi langkah Bapak Gubernur John Tabo memindahkan lahan lokasi kantor pembangunan pusat Pemprov Papua Pegunungan di Gunung Susu milik LIPI,” ujar Yakobus Wuka kepada Odiyaiwuu,com dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (10/5).
Menurut Yakobus, langkah cerdas Gubernur John Tabo ditempuh setelah berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Jayawijaya Athenius Murip. Karena itu, pihaknya mengharapkan agar pembangunan segera dimulai agar masyarakat mendapat pelayanan para pemimpinnya.
“Kami sangat mendukung langkah pemindahan lokasi pembangunan kantor pusat Pemprov Papua Pegunungan dari lokasi lama yang disengketakan antara masyarakat Walesi dan Wouma. Sejak Papua Pegunungan menjadi provinsi definitif, rencana lokasi masih terkatung-katung akibat masih terjadi sengketa lahan antara masyarakat Walesi dan Wouma,” katanya.
Yakobus mengatakan, masyarakat Jayawijaya, khususnya pemilik ulayat lokasi LIPI Gunung Susu tak keberatan dengan pemindahan lokasi pembangunan kantor pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Termasuk kantor-kantor dinas maupun badan dan lain-lain di atas lahan seluas 122,5 hektar.
Menurutnya, Provinsi Papua Pegunungan sudah lama terbentuk namun progres pembangunan kantor pusat Pemprov Papua Pegunungan tidak pernah terwujud sesuai rencana. Padahal, Pemprov Papua Pegunungan sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar.
“Kami juga mendesak pemerintah segera mengusut tuntas anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk proses pembebasan lahan yang diterima pihak-pihak tertentu, termasuk masyarakat Wouma dan Walesi. Mereka yang sudah terima dana pembebasan segera mengembalikan kepada pemerintah,” kata Yakobus. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
