JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengungkapkan isi hatinya usai menerima abolisi Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto.
Menurut Tom Lembong, abolisi yang diberikan kepada dirinya tidak hanya membebaskannya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik dan kehormatannya sebagai seorang warga negara.
“Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam,” ujar Tom Lembong usai resmi bebas dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cipinang mengutip papuatengah.antaranews.com di Jakarta, Jumat (1/8).
Kendati demikian, Tom Lembong menyadari terdapat banyak pertanyaan maupun kegelisahan yang menyertai pemberian abolisi Prabowo Subianto, mantan Menteri Pertahanan dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Namun, Tom tetap akan menghormati berbagai pandangan tersebut karena sejak awal dirinya pun merasa yang ia alami bukan bagian dari proses hukum yang ideal. Tom juga mengaku tidak mau dan tidak akan melupakan orang-orang lain yang tidak seberuntung dirinya, yang tidak mempunyai sorotan maupun perlindungan.
Dengan demikian, Tom tidak ingin kemerdekaannya hari ini menjadi akhir cerita, tetapi harus menjadi awal dan tanggung jawab bersama. “Saya ingin menyuarakan, mengingatkan, dan bila mungkin membantu agar sistem hukum kita menjadi lebih adil, jernih, dan memihak kepada kebenaran, alih-alih pada kepentingan sempit tertentu,” katanya.
Tom Lembong resmi bebas dari Rutan Cipinang, Jakarta, Jumat (2/8) usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Saat keluar dari Rutan Cipinang pada pukul 22.05 WIB, ia mengenakan kemeja berwarna biru tua.
Saat itu, Tom didampingi istrinya, Francisca Wihardja, para penasihat hukumnya serta Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 Anies Rasyid Baswedan.
Adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016, Tom divonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 194,72 miliar.
Tindak pidana korupsi yang dilakukan Tom antara lain dengan menerbitkan surat pengajuan atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
Atas perbuatannya, Tom juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp 750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dengan demikian, perbuatan Tom telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara selama 7 tahun. Namun pidana denda yang dijatuhkan tetap sama dengan tuntutan, yaitu Rp 750 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan.
Tom Lembong lahir 4 Maret 1971 di Jakarta. Tom menjadi perhatian publik belakangan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dugaan kasus korupsi impor gula.
Tom dikenal sebagai politisi, bankir sekaligus ekonom Indonesia yang pernah menempati sejumlah posisi penting dalam pemerintahan. Tom Lembong dikenal pula sebagai Co-Captain Tim Nasional Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
Tom adalah jebolan S1 jurusan Arsitektur dan Desain Perkotaan Harvard University tahun 1994. Awalnya, ia merenda karir sebagai pegawai di Divisi Ekuitas Morgan Stanley, Singapura tahun 1995. Tom kemudian pindah ke Deutsche Securities Indonesia sebagai bankir investasi tahun 1999-2000.
Pada tahun 2000-2002, Tom didapuk sebagai Kepala Divisi dan Wakil Presiden Senior Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Di badan itu, Tom juga ikut andil dalam usaha memulihkan sektor perbankan pasca-krisis ekonomi membelit Indonesia tahun 1998.
Setelah masa tugas di BPPN berakhir, tahun 2002-2005 Tom bergabung dengan Farindo Investments tahun 2006 ia mendirikan Quvat Management, sebuah perusahaan ekuitas swasta. Ia juga pernah didapuk sebagai Presiden Komisaris PT Graha Layar Prima Tbk (BlitzMegaplex) tahun 2012-2014.
Tom kembali ke pemerintahan pada 2013 sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk H. Joko Widodo alias Jokowi saat menjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Saat Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, Tom ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2016-2019. Pada 2019, ia mendirikan Consilience Policy Institute, yang berfokus pada kebijakan ekonomi internasional.
Pada Agustus 2021, Tom diangkat menjadi Ketua Dewan PT Jaya Ancol oleh Anies Baswedan hingga 2023. Pada Pemilu 2024, ia dipercaya sebagai Co-Captain Tim Nasional Amin, yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres.
Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan Tom akhir masa jabatannya di BKPM, harta kekayaannya menyentuh angka Rp 101,4 miliar. Kekayaan itu terdiri dari surat berharga, kas, dan aset lainnya.
Tom menghabiskan masa kecilnya di Jerman sebelum kembali ke Indonesia untuk bersekolah di Regina Pacis, Jakarta. Ia kemudian melanjutkan pendidikan SMA di Boston, Amerika Serikat.
Suaranya yang berat pernah mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menghadiri KTT G20 di Jerman. Salah satu pidato berkesan Presiden Jokowi pada Annual World Bank – IMF Meeting 2018 di Bali merupakan hasil tulisan Tom bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (*)
