JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto, Senin (12/10) menggelar rapat terbatas (ratas) secara hibryd dari Istana Kepresidenan guna untuk membahas perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Ratas dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dr Dudung Abdurachman, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.
Selain itu, ratas juga melibatkan para pejabat dari sejumlah lembaga dan kementerian terkait, termasuk Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Hari ini membahas tentang karhutla. Karena beliau sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini. Di situ yang terkait Panglima TNI, Kapolri, kemudian Kementerian Kehutanan. Kemudian BNPB dan sebagainya itu zoom meeting, jadi tidak langsung,” ujar Dudung Abdurachman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10).
Dalam rapat tersebut, Dudung menyampaikan perkembangan terbaru penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Dikatakan, persoalan karhutla menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo bersama jajaran pemerintah.
“Saya hanya melaporkan kepada Bapak Presiden, presentasi yang sudah kita lakukan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan, Kepulauan Riau, dan sebagainya,” kata Dudung sebelum ratas.
Dudung juga akan menyampaikan perkembangan upaya pemadaman, persentase pelaksanaan di lapangan serta langkah konkret yang akan dilakukan selanjutnya. Selain itu, katanya, pemerintah juga akan menentukan wilayah yang menjadi prioritas penanganan, mengingat dampak karhutla telah menjadi perhatian negara lain.
“Apa yang sudah ditangani, berapa persentase yang sudah dilaksanakan, kemudian langkah-langkah konkret yang nanti akan dilakukan mana yang menjadi prioritas, karena ini kan sudah menjadi isu ke negara lain,” lanjut Dudung.
Menurut Dudung, pemerintah terus berupaya menangani karhutla, meskipun terdapat kendala dalam proses pemadaman, terutama di kawasan lahan gambut.
“Iya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat concern sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan, tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan. Tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini, ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden,” katanya.
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mencatat, sebanyak 1.673 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak karhutla selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F Laisa mengatakan, asap karhutla masih memengaruhi jarak pandang di sejumlah bandar udara. Kondisi tersebut berdampak terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia.
“Kami tidak akan berkompromi terhadap keselamatan. Apabila jarak pandang berada di bawah batas minimum operasional, penerbangan dapat mengalami keterlambatan, pembatalan, penundaan, maupun pengalihan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan penumpang dan awak pesawat,” ujar Lukman di Jakarta, Senin (12/10).
Hasil pemantauan dan koordinasi dengan kantor otoritas bandar udara, penyelenggara bandar udara, penyedia pelayanan navigasi penerbangan, dan operator penerbangan menyebut, dari total penerbangan terdampak tersebut, sebanyak 745 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay.
Kemudian, sebanyak 907 penerbangan dibatalkan atau ditunda (cancelled/postponed), 15 penerbangan dialihkan ke bandar udara lain (divert), dan enam penerbangan kembali ke bandar udara keberangkatan (return to base/RTB).
Selain karhutla, Kemenhub mencatat 14 penerbangan dibatalkan selama periode yang sama karena faktor lain. Faktor tersebut meliputi sebaran abu vulkanik Gunung Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dan Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, angin kencang serta kebutuhan perawatan pesawat.
Penerbangan yang terdampak karhutla dioperasikan oleh 10 maskapai. Citilink Indonesia mencatat jumlah tertinggi dengan 478 penerbangan, disusul NAM Air sebanyak 300 penerbangan dan Wings Air sebanyak 227 penerbangan.
Selanjutnya, Super Air Jet mencatat 161 penerbangan, Surya Mataram sebanyak 134 penerbangan, Batik Air 112 penerbangan, Garuda Indonesia 97 penerbangan, TransNusa 94 penerbangan, Lion Air 41 penerbangan, dan Sriwijaya Air 29 penerbangan.
Pembatalan terbanyak dialami Wings Air dengan 226 penerbangan, disusul Super Air Jet sebanyak 158 penerbangan dan Citilink sebanyak 115 penerbangan. Sementara itu, keterlambatan terbanyak dialami Citilink dengan 357 penerbangan dan NAM Air sebanyak 212 penerbangan.
Secara kewilayahan, dampak karhutla paling signifikan terjadi di sejumlah bandar udara di Kalimantan, antara lain Bandara Supadio di Pontianak, Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya, Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, Bandara H. Asan di Sampit, Bandara Rahadi Oesman di Ketapang, dan Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin.
Dampak serupa juga terjadi di Sumatera, meliputi Bandara Sultan Thaha di Jambi dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang. Di Papua, sejumlah bandar udara yang terdampak antara lain Bandara Rendani di Manokwari, Bandara Douw Aturure di Nabire, Bandara Torea di Fakfak, Bandara Utarom di Kaimana, Bandara Babo di Teluk Bintuni, dan Bandara Ewer di Asmat.
Lukman menegaskan, maskapai wajib memberikan pelayanan dan memenuhi hak penumpang yang terdampak keterlambatan maupun pembatalan penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak penumpang tersebut dapat berupa kompensasi, penjadwalan ulang (reschedule), maupun pengembalian biaya tiket secara penuh (full refund).
“Kantor Otoritas Bandar Udara kami tugaskan untuk mengawasi pemenuhan hak penumpang di lapangan. Kami tidak akan ragu memberikan sanksi kepada maskapai yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan,” kata Lukman.
Kemenhub mengimbau masyarakat untuk memantau informasi penerbangan terkini melalui kanal resmi maskapai dan bandar udara sebelum melakukan perjalanan. Lukman menerangkan, kondisi jarak pandang dapat berubah secara dinamis sehingga masyarakat diminta memeriksa status penerbangan sebelum berangkat ke bandara.
Ditjen Perhubungan Udara berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap perkembangan karhutla serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keselamatan, keamanan, keteraturan, dan kelancaran operasional penerbangan. (*)
