Oleh Darius Sabon Rain, SE, M.Ec.Dev
Pemerhati Ekonomi dan Sosial; Magister Ekonomi Pembangunan UGM Yogyakarta
KABUPATEN Mimika, Provinsi Papua Tengah adalah potret nyata dari paradoks kekayaan alam. Di satu sisi, wilayah ini menjadi rumah bagi salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia yakni PT Freeport Indonesia, yang berkontribusi sangat signifikan terhadap pendapatan daerah dan negara.
Di sisi lain, tantangan pembangunan ekonomi yang inklusif, keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal masih menjadi pekerjaan rumah yang kompleks. Isu utama yang mengemuka adalah bagaimana menjaga keseimbangan yang tepat antara memanfaatkan sumber daya alam (SDA) sebagai mesin pendapatan daerah dan mengarahkannya untuk membangun ekonomi yang mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan.
Sumber Pendapatan: Anugerah Sekaligus Ujian
Tidak dapat dimungkiri, kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika sangat dominan. Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang besar, yang sebagian besar bersumber dari aktivitas PT Freeport Indonesia, membuat APBD Mimika termasuk yang terbesar di Indonesia Timur.
Angka-angka ini, secara sekilas menggambarkan kemakmuran. Namun ketergantungan yang hampir absolut pada satu perusahaan dan satu sektor merupakan ujian ketahanan fiskal yang serius. Perekonomian Kabupaten Mimika menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia, dinamika negosiasi kontrak, kebijakan fiskal pemerintah pusat dan tekanan global terkait lingkungan dan hak asasi manusia.
Realitas ini menciptakan situasi yang paradoksal. Daerah dengan APBD besar sering kali dihadapkan pada kesenjangan infrastruktur dan ekonomi yang mencolok antara kawasan perkotaan (seperti Kota Timika) dengan distrik-distrik lain di wilayah pedalaman.
Pendapatan yang melimpah belum sepenuhnya terdistribusi secara merata dan terasa oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, fokusnya harus bergeser dari sekadar “menghitung” pendapatan menjadi “mengelola” dan “mendistribusikan” pendapatan tersebut dengan strategis.
Menjaga Keseimbangan: Tiga Pilar Strategis
Untuk keluar dari jebakan ketergantungan dan mencapai keseimbangan yang dimaksud, setidaknya ada tiga pilar strategis yang harus dibangun secara simultan.
Pertama, diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal. Pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil SDA harus dialokasikan secara masif untuk membangun fondasi ekonomi baru yang mandiri. Kabupaten Mimika memiliki potensi luar biasa di luar tambang.
Sektor pertanian dengan iklim dan lahan yang subur, dapat dikembangkan untuk mencapai ketahanan pangan dan bahkan menjadi komoditas ekspor seperti sayuran, buah-buahan dan sagu. Sektor perikanan dengan panjang garis pantai yang signifikan, juga merupakan peluang emas.
Kunci keberhasilannya terletak pada pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, cold storage, pemberian akses permodalan bagi petani dan nelayan lokal, serta penguatan kelembagaan koperasi. Selain itu, sektor jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif perlu digarap serius.
Keindahan alam di Kabupaten Mimika, budaya yang kaya dan sejarahnya dapat menjadi daya tarik wisata yang unik jika didukung oleh infrastruktur dan SDM yang memadai. Pengembangan UMKM lokal dari kerajinan hingga kuliner, harus menjadi prioritas program pemberdayaan.
Dengan demikian, ketika suatu hari operasi tambang menurun intensitasnya, Kabupaten Mimika telah memiliki beberapa pilar ekonomi baru yang kokoh.
Kedua, penguatan SDM dan inovasi daerah. Keseimbangan tidak akan tercapai tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendapatan daerah harus diinvestasikan secara besar-besaran pada pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Kurikulum pendidikan perlu diarahkan untuk menciptakan talenta yang tidak hanya siap kerja di sektor formal, tetapi juga menjadi pengusaha dan inovator di sektor-sektor potensial lokal. Pelatihan vokasi dan kewirausahaan bagi anak-anak muda harus menjadi program berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya aplikasi teknologi pertanian presisi, platform digital untuk memasarkan produk UMKM Mimika ke pasar nasional dan global dan sistem informasi transparansi pengelolaan keuangan daerah. Investasi pada riset dan pengembangan untuk mengolah produk-produk lokal bernilai tambah tinggi juga merupakan langkah strategis.
Ketiga, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Ini adalah pilar paling krusial. Besarnya aliran dana menghadirkan risiko korupsi, salah alokasi, dan inefisiensi yang tinggi. Masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat dan pemilik sah sumber daya alam dan penerima manfaat pembangunan, harus ditempatkan sebagai subjek utama.
Transparansi dalam perencanaan APBD, pelaksanaan proyek dan pertanggung jawaban keuangan daerah adalah harga mati. Teknologi e-budgeting dan portal pengaduan publik harus dimaksimalkan. Partisipasi aktif masyarakat adat terutama suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik ulayat utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada hidup dan tanah mereka bukan hanya kewajiban moral, tetapi merupakan prasyarat keberlanjutan.
Skema pembagian manfaat (benefit sharing) yang adil dan langsung menyentuh masyarakat akar rumput, misalnya melalui dana abadi (endowment fund) untuk pendidikan dan kesehatan perlu diperkuat.
Tantangan dan Jalan Ke Depan
Jalan menuju keseimbangan ini tidak mudah. Tantangannya multidimensi: mulai dari kompleksitas regulasi, kapasitas birokrasi, kondisi geografis yang sulit hingga dinamika sosial-politik yang sensitif. Namun ketergantungan yang berlarut-larut pada SDA yang tidak terbarukan adalah risiko yang lebih besar.
Visi besar Bupati dan Wakil Bupati Mimika menuju Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera) harus didukung oleh seluruh jajaran di bawahnya dengan memiliki keberanian visioner untuk membuat terobosan kebijakan. Di sinilah peran krusial para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dimulai. Mereka adalah engine room atau ruang mesin pemerintahan daerah.
Visi hanya akan menjadi mimpi jika tidak ada eksekusi teknis yang brilian, berani dan terobosan dari para pelaksana di garis depan ini. Birokrasi dengan sifat alaminya yang hierarkis dan prosedural, sering kali terjebak dalam zona nyaman “yang penting berjalan sesuai aturan”. Namun tantangan Mimika saat ini adalah tantangan yang tidak biasa dan memerlukan respons yang juga tidak biasa.
Paradigma pembangunan harus diubah dari yang bersifat ekstraktif dan proyek-oriented menjadi investatif dan people-centered. Setiap rupiah pendapatan dari sumber daya alam harus dilihat sebagai “modal” untuk membangun “aset” baru berupa manusia yang cerdas, infrastruktur yang produktif dan ekonomi lokal yang tangguh.
Pendapatan daerah Kabupaten Mimika bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan yang lebih mulia: kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Mimika.
Keseimbangan antara memanfaatkan SDA dan membangun ekonomi yang mandiri hanya akan terwujud jika kita melihat kekayaan alam bukan sebagai “durian runtuh” yang habis sekali konsumsi, tetapi sebagai “batu pijakan” untuk melompat ke masa depan yang lebih mandiri dan berdaulat.
Saatnya pendapatan yang besar itu diterjemahkan menjadi perubahan nyata di setiap distrik, di setiap kampung dan di kehidupan setiap warga Mimika. Inilah esensi sebenarnya dari menjaga keseimbangan.
Pendapatan daerah Kabupaten Mimika saat ini adalah jembatan emas yang harus diseberangi dengan hati-hati untuk mencapai sisi lain yang lebih mandiri. Pilihan di hadapan kita jelas: terus bergantung pada aliran dana yang suatu hari akan menyusut atau mulai sekarang membangun fondasi ekonomi yang kokoh berdasarkan kedaulatan, keberlanjutan dan martabat budaya.
Masa depan Mimika adalah sebuah proyek yang harus ditulis bersama di atas kanvas yang lebih luas: kanvas inovasi pertanian, kelautan dan perikanan, seni budaya, destinasi wisata dan pusat industri kreatif.
Saatnya mengubah narasi dari “Mimika yang Kaya” menjadi “Masyarakat Mimika yang Mandiri, Adil dan Sejahtera”. Momentum itu ada di tangan kita hari ini. Jika diabaikan, maka angka triliunan rupiah dalam APBD hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah yang menceritakan tentang peluang emas yang terlewatkan.
