Oleh: Yakobus Dumupa
Anggota Majelis Rakyat Papua (2012-2016) dan Bupati Dogiyai (2017-2022)
SETIAP kali peluru meletus di Papua, negara bereaksi seolah inilah jawaban. Pasukan ditambah, operasi diperluas, pernyataan keras disampaikan. Seakan-akan dengan suara yang lebih tinggi dan senjata yang lebih banyak, persoalan akan surut dengan sendirinya. Tetapi fakta yang tak bisa disangkal justru sebaliknya: setiap kali peluru dilepaskan, konflik tidak mengecil—ia membesar. Setiap operasi yang dimaksudkan untuk meredam, justru sering menambah lapisan luka baru.
Sudah terlalu lama pemerintah Indonesia memelihara ilusi bahwa persoalan Papua dapat ditangani semata-mata dengan pendekatan keamanan. Setiap insiden selalu diposisikan sebagai gangguan stabilitas, bukan sebagai gejala dari konflik politik yang belum pernah diselesaikan secara tuntas. Negara sibuk merespons peristiwa, tetapi menghindari akar. Negara keras terhadap gejala, tetapi lunak terhadap evaluasi diri.
Padahal inti masalahnya jelas: ada perbedaan mendasar tentang cara memahami sejarah dan masa depan Papua dalam NKRI. Ada kelompok yang menerima integrasi sebagai final, dan ada kelompok yang mempertanyakan legitimasi serta keadilannya. Perbedaan itu tidak pernah dipertemukan secara setara. Ia ditekan, dilabeli, atau diabaikan. Dan ketika suara tidak diberi ruang, ia mencari bentuk lain untuk terdengar.
Peluru menjadi bahasa terakhir ketika bahasa politik tidak diberi tempat.
Namun respons negara tetap sama: tambah aparat, perketat wilayah, perluas operasi. Seolah-olah dengan mengeraskan pendekatan, persoalan akan selesai. Kenyataannya, pendekatan ini tidak pernah menghilangkan konflik. Ia hanya menundanya, memindahkannya, atau membuatnya meledak kembali dalam bentuk yang lebih keras.
Yang paling menyakitkan adalah dampaknya terhadap warga sipil. Ketika respons keamanan tidak presisi, kampung-kampung hidup dalam ketakutan. Orang asli Papua kembali dipandang dengan kecurigaan kolektif. Kepercayaan terhadap negara terkikis sedikit demi sedikit. Dan tanpa kepercayaan, tidak ada fondasi bagi stabilitas jangka panjang.
Masalah Papua bukan sekadar pembangunan fisik. Jalan dan jembatan tidak pernah cukup untuk menyelesaikan pertanyaan tentang martabat dan pengakuan. Pembangunan tanpa penyelesaian politik hanya menjadi penutup sementara atas luka yang tetap terbuka.
Di sinilah kegagalan terbesar pemerintah terlihat: tidak adanya kemauan politik yang serius untuk berdialog secara setara dan bermartabat dengan OPM. Setiap kali wacana dialog muncul, ia langsung dibatasi dengan syarat yang menutup ruang pembahasan sejak awal. Jika semua sudah dianggap final dan tak boleh dibicarakan, maka dialog berubah menjadi monolog.
Padahal OPM bukan entitas yang mustahil diajak bicara. Mereka adalah aktor politik dengan struktur, representasi, dan aspirasi. Mengabaikan mereka tidak membuat mereka hilang. Melabeli mereka tanpa membuka ruang percakapan hanya memperpanjang konflik. Dalam banyak konflik di dunia, perundingan justru menjadi jalan keluar ketika kedua pihak menyadari bahwa kekerasan tidak membawa kemenangan yang bermakna.
Dialog bukan tanda kelemahan negara. Justru sebaliknya, dialog adalah tanda kedewasaan dan kepercayaan diri. Negara yang kuat tidak takut duduk sejajar dengan pihak yang berbeda pandangan. Negara yang matang tidak panik terhadap percakapan tentang sejarah dan keadilan. Kedaulatan tidak runtuh karena dialog; kedaulatan justru rapuh ketika konflik internalnya tak pernah diselesaikan secara bermartabat.
Selama pemerintah Indonesia terus bertahan pada paradigma lama—bahwa peluru adalah jawaban dan dialog adalah risiko—maka konflik Papua akan terus berulang. Setiap peluru yang dilepaskan hanyalah bukti bahwa negara memilih jalan pintas yang tidak pernah benar-benar menyelesaikan persoalan.
Intinya sederhana dan tak bisa lagi disamarkan: peluru bukan solusi. Peluru hanya memperpanjang luka. Solusinya adalah dialog yang jujur untuk mengungkap akar masalah secara menyeluruh—tentang sejarah, tentang keadilan, tentang rasa memiliki, tentang masa depan yang dirasakan adil oleh semua pihak.
Tanpa keberanian itu, Papua akan terus menjadi panggung kebuntuan. Keras dalam retorika, keras dalam respons, tetapi kosong dalam penyelesaian. Dan setiap kali peluru kembali berbunyi, ia bukan hanya menandai kegagalan keamanan, melainkan kegagalan politik yang enggan bercermin.
