JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan Gubernur Dr John Tabo, SE, MBA dan Wakil Gubernur Dr Ones Pahabol, SE, MM, Selasa (27/1) meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Wasuok Demianus Siyep menerima penghargaan UHC Award Kategori Pratama dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Dr Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si saat berlangsung acara Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coveraga (UCH) serta Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Ballroom Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Dalam acara tersebut, selain Menteri Muhaimin Iskandar, hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof dr Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D, AAK, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Dr Ribka Haluk, S.Sos, MM hadir dalam acara tersebut.
Penghargaan tingkat nasional itu diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov Papua Pegunungan bersama 31 gubernur serta 397 bupati atau walikota atau perwakilan seluruh Indonesia atas komitmen pemda dalam menjamin jaminan kesehatan masyarakat.
“Kami bersyukur kepada Tuhan atas penghargaan Universal Health Coverage Award 2026 dari pemerintah pusat. Penghargaan ini merupakan pengalaman positif dan merupakan momentum yang sangat berharga bagi kami Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Masyarakat,” ujar Ones Pahabol didampingi Wasuok Demianus saat diwawancara di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Ones menambahkan, penghargaan Universal Health Coverage Award 2026 menjadi bukti pengakuan pemerintah pusat bagi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menjadi motivasi untuk senantiasa mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ones menambahkan, penghargaan tersebut sekaligus wujud pengakuan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang sudah memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada penduduk dengan cakupan kepesertaan 98 persen dan tingkat keaktifan 80 persen.
Ones menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan tanggungjawab melayani sekitar 1,5 juta penduduk khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Saya atas nama Pemprov Papua Pegunungan menyampaikan apresiasi tulus kepada seluruh masyarakat, anggota Forkopimda, dan rekan-rekan ASN di lingkungan provinsi hingga kabupaten. Kepercayaan yang saudara-saudara berikan kepada pasangan Gubernur John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol adalah amanah besar. Mari kita terus bersinergi membangun Papua Pegunungan demi mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.
Menteri Muhaimin Iskandar dalam kesempatan tersebut mengatakan, pemerintah mencatat cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukan tren positif.
Hingga 2025, sebanyak 98,6 persen penduduk atau sekitar 233,5 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta aktif. Pemerintah juga menargetkan jumlah peserta aktif meningkatkan menjadi 236,1 juta orang pada 2026.
Bahkan pada 2029, pemerintah menargetkan 99 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN dengan tingkat keaktifan minimal 83,5 persen.
Keberhasilan ini untuk rakyat dan harus kita tingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. Capaian ini harus dijaga bersama, tidak boleh ada pemerintah daerah yang turun peringkat UHC,” ujar Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.
Sementara itu, Ghufron Mukti mengatakan, sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan UHC Awards 2026 atas kontribusinya dalam mendukung kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN.
“Peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah,” ujar Ghufron.
Ghufron menjelaskan, hingga penghujung 2025 jumlah kepesertaan Program JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.
Capaian tersebut, lanjut Ghufron, sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah. Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata,” ujar Ghufron. (*)
