Oleh Laurens Minipko
Pengamat Sosial Budaya Papua
KEMUNCULAN akun-akun undercover di media sosial yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik dan elite lokal sering kaali dibaca secara tergesa-gesa sebagai gejala anonimitas berlebihan atau keberanian tanpa tanggung jawab.
Namun jika ditilik lebih dalam, fenomena ini justru menyimpan cerita penting tentang perubahan cara warga berelasi dengan kekuasaan di ruang publik digital. Fenomena undercover bukanlah produk khas era TikTok atau Instragram. Dalam sejarah modern, kritik anonim telah lama hadir sebagai bagian dari dinamika sosial-politik.
Pamflet tanpa nama pada masa Revolusi Prancis, satire anonim di Eropa abad ke-18, hingga kartun politik di berbagai rezim menunjukkan satu pola berulang. Ketika kritik terbuka dirasakan berisiko atau tidak efektif, masyarakat menciptakan saluran alternatif. Media digital hanya memberi medium baru yang lebih cepat dan lebih popular.
Yang menarik, kritik dalam akun undercover jarang hadir dalam bahasa formal. Ia dikemas dalam potongan video, humor, ironi, dan bahasa sehari-hari. Di titik ini, undercover menjelma sebagai bagian dari budaya pop politik (politik yang tidak berbicara dengan jargon kebijakan, melainkan dengan bahasa laporan resmi, tetapi sebagai cerita singkat yang mudah dipahami dan dibagikan.
Teks Budaya
Dalam kerangka antropologi simbolik, antropolog asal Amerika Serikat Clifford Geertz (1926 -2006), konten semacam ini dapat dibaca sebagai teks budaya. Ia adalah thick description yang memadatkan kegelisahan sosial: jarak antara bahasa birokrasi dan kenyataan lapangan, rasa tidak didengar serta pengalaman ketimpangan dalam pengambilan keputusan. Membacanya secara literal akan kehilangan makna simbolik yang justru paling penting.
Anonimitas dalam undercover juga perlu dipahami sebagai pilihan sosial, bukan sekadar keinginan bersembunyi. James C Scott, ilmuwan sosial sekaligus dan Guru Besar Ilmu Politik dan Antropologi Universitas Yale (1936-2024), menyebut praktik ini sebagai hidden transcript, wacana kritik yang hidup di luar panggung resmi kekuasaan.
Jika public transcript menampilkan kepatuhan dan bahasa stabilitas, hidden transcript menyimpan tempat dalam forum formal. Media sosial membuat wacana ini setengah terbuka: terdengar luas, tetapi tetap rapuh.
Humor menjadi kunci dalam praktik tersebut. Mikhail Mikhailovich Bakhtin, filsuf dan kritikus sastra asal Rusia (1895-1975) menyebutnya sebagai ruang carnivalesque. Carnivalesque adalah ruang sementara tempat hierarki dapat dilonggarkan dan otoritas ditertawakan.
Tawa di sini bukan sekadar hiburan, melainkan cara aman untuk menyampaikan kritik. Namun, sebagaimana karnaval, ruang ini bersifat sementara. Ia mengungkap ketegangan sosial, tetapi tidak selalu mengubah struktur yang melahirkannya.
Menariknya, praktik undercover justru mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Anonimitas dipilih bukan karena sikap anti-hukum, melainkan karena adanya kesadaran akan konsekuensi sosial dan hukum dari kritik terbuka. Dalam konteks perlakuan KUHP dan KUHAP baru, dengan ruang tafsir yang lebih luas terhadap ekspresi publik dan keterlibatan umum, ketidakpastian ini kian terasa.
Pemikiran Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr Soetandyo Wignjosoebroto relevan di sini. Hukum, menurutnya, tidak pernah bekerja di ruang hampa. Ia selalu hadir dalam relasi kuasa tertentu. Ketika hukum lebih dirasakan sebagai instrument penertiban ketimbang saran adialog, warga akan menyesuaikan strategi komunikasinya. Undercover adalah salah satu bentuk penyesuaian tersebut.
Budaya pop undercover karena tidak layak dibaca sebagai ancaman terhadap demokrasi. Ia justru indikator adanya jarak komunikasi antara warga dan pemerintah. Ketika bahasa resmi terasa jauh, warga memilih bahasa lain yang lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari.
Dalam konteks hukum digital nasional, tantangannya bukan semata mengatur konten, melainkan membangun ekosistem kepercayaan. Regulasi digital yang menekankan kepastian, transparansi, dan dialog akan memperkuat demokrasi; sebaliknya, pendekatan yang semata-mata administratif berisiko memperlebar jarak antara negara dan warga.
Pada akhirnya, budaya pop undercover bukan sekadar soal anonimitas dan media sosial, melainkan cermin cara kekuasaan dipersepsi dan dialami. Dalam demokrasi yang sehat, kritik (termasuk hadir lewat humor dan sindiran) bukan ancaman, melainkan bagian dari proses belajar bersama untuk memperbaiki kehidupan publik.
