TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Tokoh masyarakat sekaligus pengusaha muda asli Papua Maximus Tipagau mendesak Kepolisian Resor (Polres) Mimika bertindak tegas, termasuk menangkap aktor utama di balik konflik dua kelompok warga di Distrik Kwamki Narama, Mimika, Papua Tengah.
“Konflik di Kwami Narama sangat tidak manusiawi. Aksi balas-balasan hingga jatuh korban jiwa menunjukkan penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Kepala perang dari kedua kubu harus segera ditangkap dan diproses hukum. Negara harus hadir dan menunjukkan tidak ada pihak yang kebal hukum,” ujar Tipagau di Timika, Papua Tengah, Senin (5/1).
Konflik yang terjadi sejak Oktober 2025 lalu berujung naas. Pada Minggu-Senin (4-5/1) konflik kembali menelan dua korban meninggal. Jumlah korban tewas sejak konflik meletus hingga Senin (5/1) berjumlah 10 orang. Karena itu, Tipagau mendesak Polres Mimika bertindak tegas, termasuk menangkap aktor utama di balik konflik.
Konflik yang berlangsung nyaris tiga bulan terakhir tidak hanya menimbulkan jatuh korban jiwa namun mengganggu keamanan warga dan mengancam stabilitas pemerintahan daerah.
Menurut Tipagau, konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan itu tidak lagi sekadar persoalan antarwarga, melainkan telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan, keamanan, dan kewibawaan negara.
“Saya sangat prihatin. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk hadir dan menjadi penengah. Konflik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” kata Tipagau lebih lanjut.
Tipagau mengingatkan, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Mimika dan Kabupaten Puncak sempat memediasi kedua kelompok yang bertikai pada awal Desember 2025.
Namun, hingga kini upaya tersebut belum menghasilkan perdamaian permanen. Selain menelan korban jiwa di antara kedua kelompok yang bertikai, konflik juga menimbulkan korban luka dari unsur kepolisian.
Selain aspek keamanan, Tipagau juga menyoroti lemahnya pendataan administrasi kependudukan di wilayah konflik. Ia meminta Pemkab Mimika melalui Pemerintah Distrik Kwamki Narama melakukan pendataan menyeluruh untuk memastikan status warga.
“Harus jelas mana warga ber-KTP Mimika dan mana warga Kabupaten Puncak. Ini penting agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antar pemerintah daerah,” ujar Tipagau.
Meski mendorong penegakan hukum, Tipagau menegaskan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup. Ia meminta kedua kepala daerah membuka kembali ruang dialog dengan mengedepankan hukum positif tanpa mengabaikan hukum adat.
“Pendekatan humanis dan musyawarah adat akan melahirkan perdamaian yang lebih kokoh dan berkelanjutan dibanding sekadar penjagaan aparat,” kata Tipagau.
Tipagau mengingatkan, pembiaran konflik berlarut-larut akan merusak kredibilitas pemerintah daerah dan menghambat pembangunan di Papua Tengah.
“Stabilitas pembangunan tidak akan terwujud selama konflik horizontal seperti ini tidak diselesaikan hingga ke akar masalah,” kata Tipagau lebih lanjut.
Ia menambahkan, sekitar satu dekade lalu, Kwamki Narama yang hanya berjarak beberapa menit dari Bandara Mozes Kilangin Timika merupakan wilayah yang aman dan kondusif.
“Ini membuktikan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat agar konflik sekecil apa pun bisa segera diatasi sebelum meluas,” ujar Tipagau.
Sebagai solusi jangka panjang, Tipagau juga mengusulkan agar tradisi konflik dialihkan menjadi festival budaya sebagai kearifan lokal yang edukatif, termasuk menghidupkan kembali Festival Kamoro Kakuru.
“Dengan dukungan Otonomi Khusus dan APBD Mimika yang besar, masyarakat asli Papua harus merasakan keamanan, kesejahteraan, dan penghormatan atas hak-haknya,” kata Tipagau. (*)
