JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA menyampaikan kritik kepada pejabat kementerian yang dinilai kurang mengunjungi Wamena, kota Provinsi Papua Pegunungan saat berlangsung Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama anggota Komisi II DPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5).
Dalam raker bersama jajaran Komisi II DPR dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan atas Kebijakan dan Program di Empat Daerah Otonom (DOB) selama tiga tahun terakhir, baik Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, Velix, Deputi Bidang Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia era Presiden Jokowi, juga mengusulkan lima agenda strategis untuk Pegunungan Papua.
“Dalam kesempatan rapat kerja dengan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, saya juga menyampaikan lima poin utama kepada pimpinan Komisi II DPR,” ujar Velix Wanggai melalui keterangan tertulis kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Rabu (13/3).
Menurut Velix, lima poin itu sebagai berikut. Pertama, pentingnya membangun rasa percaya, trust building dalam mengelola Papua Pegunungan. Dengan demikian, berbagai langkah penting untuk membangun percaya masyarakat atas kehadiran provinsi-provinsi baru.
“Meski pemerintah pusat mengkategorikan Papua Pegunungan sebagai daerah rawan tinggi dalam kontestasi pilpres dan pilkada, syukur proses politik berjalan aman, sejuk, dan damai baik saat pilpres, pileg, pemilihan gubernur dan pemilihan delapan bupati seluruh Papua Pegunungan,” ujar Velix.
Situasi yang kondusif ini, lanjut Velix, merupakan komitmen yang tinggi dari berbagai simpul masyarakat dalam menjaga kondisi stabilitas wilayah.
Kedua, 12 Agenda Roadmap sebagai amanat dari hadirnya pendirian Provinsi Papua Pegunungan. Sejumlah agenda tersebut antara lain perangkat daerah, manajemen ASN, MRP, DPRP, dana hibah pilkada, tata kelola APBD, rencana tata ruang wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Daerah (RID), dan sarana dan prasarana pemerintahan atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Dalam hal ini, Velix menekankan bahwa kebijakan 80 persen bagi orang asli Papua Pegunungan dalam proses seleksi 1000 CPNS di tahun 2025 dan 20 persen lainnya bagi orang asli Papua non Papua Pegunungan dan masyarakat nusantara.
“Demikian juga, sertifikat KIPP untuk kantor gubernur telah terbit sejak 15 Agustus 2024. Untuk itu, saat ini Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menunggu komitmen dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun kantor gubernur, kantor MRP, dan kantor DPRP,” katanya.
Ketiga, pembangunan Papua Pegunungan juga dihadapkan dengan persoalan pembangunan lainnya seperti tingginya harga barang sehingga terjadi inflasi hingga 7,99 persen pada awal Maret 2025 ini dan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya Kabupaten Nduga sekitar 36,10 pada Desember 2024.
“Kami mengusulkan sebanyak 10 agenda strategis ke pemerintah pusat guna mempercepat perubahan sosial ekonomi masyarakat Pegunungan,” kata Velix lebih lanjut.
Agenda strategis itu sebagai berikut. Pertama. percepatan perpanjangan runway Bandar Udara Wamena guna memperlancar arus barang dan jasa guna menurunkan inflasi, harga barang.
Kedua, percepatan penyelesaian trans Papua ruas jalan Wamena-Jayapura di segmen Elelim-Benawa guna mendukung konektivitas antar wilayah dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di koridor Wamena-Jayapura serta mendorong akses di selatan Yahukimo guna pintu gerbang selatan Papua Pegunungan
Ketiga, fasilitasi akses pasar sayur mayur dan kopi ke pasar perusahaan pertambangan di Timika dan luar negeri, dan pengembangan sentra pangan Pegunungan. Keempat, pembangunan rumah sakit level Provinsi guna pelayanan kesehatan regional. Kelima, pembangunan SMA Laapago Unggulan Terintegrasi dengan pola asrama.
Keenam, pembangunan stadion olahraga baru di Ibukota Provinsi bertempat di Wamena. Ketujuh, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat orang asli Papua yang golongan ekonomi lemah, dan perlunya dana tambahan infrastruktur (DTI) untuk rumah layak huni. Mengingat saat ini Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, otonomi khusus tidak membolehkan DTI untuk rumah layak huni.
Kedelapan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini. Kesembilan, pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKIN) yang merupakan status negeri sehingga menjadi perhatian pusat guna melayani kebutuhan pembangunan di daerah pedalaman. Kesepuluh, peningkatan konektivitas jaringan internet Papua Pegunungan.
Keempat, terkait pembiayaan pembangunan kantor Gubernur, MRP dan DPRP di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di Jayawijaya, Velix mengusulkan agar alokasi pendanaan ini bersifat khusus yang diletakkan di Kementerian Dalam Negeri sehingga terpisah dari alokasi di Kementerian PUPR.
Dengan demikian, ujar Velix, alokasi pendanaan perkantoran empat daerah otonom baru provinsi ini bersifat khusus dan terfokus dalam pembinaan dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
Kelima, mengingat Provinsi Papua Pegunungan ini sebagai DOB, juga daerah tertinggal namun potensi sumber daya yang strategis, Velix menegaskan ke Komisi II DPR bahwa ia sangat menyayangkan kurangnya perhatian para pejabat di kementerian dan lembaga untuk memberi perhatian ke Papua Pegunungan atau yang mengunjungi ibukota Wamena.
Velix memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian PUPR yang memberikan perhatian ke pembinaan Papua Pegunungan sebagai daerah otonom baru.
Sementara jajaran kementerian dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan sebagainya terlihat kurang memberikan perhatian penuh kepada Papua Pegunungan.
“Saya berharap langkah-langkah dari berbagai kementerian dan lembaga ini membangun rasa percaya, trust building atas kehadiran provinsi baru ini,” ujar Velix, mantan staf perencana Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
Dalam raker tersebut hadir juga Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk Dr Ribka Haluk, S.Sos, MM, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr Drs Akmal Malik, M.Si, dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH.
Selain itu, Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, M.Si, Gubernur Papua Selatan Dr Ir Apolo Safanpo, ST, MT, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Sekda Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere, MTP, dan mantan Sekda Papua Barat Dr Nathaniel D Mandacan, M.Si. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
