MERAUKE, ODIYAIWUU.com — Pihak Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia mengatakan Provinsi Papua Selatan sangat membutuhkan rumah sakit berstandar internasional.
Penegasan tersebut mencuat saat berlangsung kegiatan penguatan pembangunan kapasitas (capacity building) HAM bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta ASN di Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan di Merauke, Papua Selatan Rabu (4/2).
“Kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di Papua Selatan sangat dibutuhkan guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan yang merupakan hak asasi paling fundamental. Selain itu, kebutuhan rumah sakit dimaksud penting mengingat Papua Selatan berada di tapal batas Indonesia dan negara tetangga Papua Nugini,” ujar Tenaga Ahli Kementerian HAM Gabriel Goa di Jakarta, Selasa (10/2).
Gabriel menambahkan, saat bertemu untuk mendengar isi hati masyarakat Papua Selatan dan Papua Nugini di Sota, tapal batas RI dan Papua Nugini pada Kamis-Jumat (5-6/2), permohonan Masyarakat terkait adanya rumah sakit bertaraf internasional di Papua Selatan juga mencuat.
“Dari hasil diskusi dan aspirasi masyarakat, saat ini mereka sangat membutuhkan sebuah rumah sakit berstandar internasional di Papua Selatan. Permintaan warga ini beralasan mengingat provinsi ini menjadi salah satu wilayah Program Strategis Nasional Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Gabriel, tokoh muda yang lama bermukim di Jerman.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan dr Benedicta CH Rahagiar, MARS dalam acara capacity building juga meminta agar rumah sakit berstandar internasional di provinsi itu dapat dibangun pemerintah pusat.
“Pelayanan kesehatan di Papua Selatan sejauh ini masih kurang maksimal mengingat prasarana rumah sakit belum memadai dan masih rujukan ke Makassar, Jawa bahkan luar negeri. Jika sudah ada rumah sakit standar internasional di Merauke akan sangat membantu untuk pemenuhan HAM atas kesehatan bagi Masyarakat,” kata dr Benedicta.
Kehadiran rumah sakit itu penting dan mendesak agar masyarakat dari Papua Selatan yang merupakan wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara tetangga, Papua Nugini terpenuhi kebutuhannya di bidang pelayanan kesehatan.
“Kami juga berharap agar Bapak Presiden dapat mendengar dan menjawab kerinduan masyarakat dengan kehadiran rumah sakit berstandar internasional sehingga dapat melayani masyarakat Papua Selatan, terutama masyarakat adat di provinsi ini,” ujar dr Benedicta. (*)
