BURMESO, ODIYAIWUU.com — Aktivitas kantor pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Raya sejak Selasa (8/7) pagi lumpuh total. Kantor Bupati Mamberamo Raya, DPRK, dan seluruh kantor organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kantor kas daerah yang berada di Bank dikabarkan tutup total akibat dipalang oleh warga masyarakat.
Aksi pemalangan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Bupati Mamberamo Raya Robby Wilson Rumansara dan Wakil Bupati Keven Totouw yang jarang berada di tempat tugasnya.
Masyarakat menuntut agar Wilson Rumansara dan Keven Totouw segera kembali dan berkantor di Burmeso, kota Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua. Aksi pemalangan tersebut berujung pelayanan publik terganggu.
Hampir seluruh aktivitas pemerintahan tidak berjalan. Beberapa ASN yang datang ke kantor sejak Selasa (7/7) pagi terpaksa kembali pulang ke rumah. Pasalnya, akses masuk kantor tertutup dan dipalang menggunakan kayu balok.
Koordinator aksi Nas Alle mengatakan, aksi pemalangan akan terus dilakukan hingga Bupati Mamberamo Raya dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRK datang langsung ke Mamberamo Raya dan memberikan pernyataan resmi kepada masyarakat.
“Kita palang seluruh kantor kantor pemerintahan sampai Bupati dan Wakil Bupati tiba di Mamberamo Raya baru palang dibuka,” ujar Nas Alle mengutip papuarayanews.com dari Burmeso, kota Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, Rabu (9/7).
Nas Alle menambahkan, selama kurang lebih enam bulan sejak dilantik bupati dan wakil bupati meninggalkan daerah. Masyarakat tahu, bupati sedang sakit. Sayangnya, saat tugas-tugas pelayanan pemerintahan dan pembangunan diserahkan kepada wakil bupati, ia tidak berada di Mamberamo Raya tetapi lebih banyak menghilang dari daerah.
Menurut Nas Alle, roda pemerintahan diperparah dengan seorang Sekda yang semestinya menjadi motor penggerak pemerintahan dan berada di tempat tugas malah tidak berjalan maksimal.
“Kami berikan waktu sampai hari Jumat (11/7) Bupati, Wakil Bupati, Sekda, DPRK harus berada di Mamberamo Raya. Kalau tidak kami akan menggelar demo dengan massa yang lebih besar lalu menduduki kantor DPRK. Daerah ini seperti dibiarkan pimpinan untuk melayani masyarakat,” kata Nas Alle lebih lanjut.
Nas menilai, para pejabat tidak merasakan kesusahan yang tengah dialami warga. Para pejabat punya uang, tetapi rakyat sangat menderita. Pihaknya meminta bupati segera mengevaluasi Sekda karena yang bersangkutan adalah motor penggerak pemerintahan. Sayangnya, Sekda dinilai tidak bekerja dengan baik dan malah mengacaukan pemerintahan.
Kepala Kepolisian Resor (Polres) Mamberamo Raya AKBP Arifin mengatakan, aparat kepolisian tidak akan tinggal diam terhadap aksi yang mengganggu ketertiban umum dan jalannya roda pemerintahan.
“Kami minta koordinator pemalangan segera membuka palang. Kalau tidak, kami akan ambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Pemerintahan harus tetap jalan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak boleh jadi korban,” kata Arifin.
Menurut Arifin sebelum rencana aksi demo dan pemalangan dilakukan, pihaknya juga sudah memfasilitasi beberapa perwakilan masyarakat untuk bertemu Sekda guna menyampaikan uneg-uneg warga agar diteruskan kepada bupati dan wakil bupati.
“Ada pihak-pihak yang sengaja menunggangi masyarakat untuk melakukan aksi demo sehingga terjadi aksi pemalangan terhadap seluruh fasilitas pemerintahan,” kata Arifin.
Arifin menambahkan, pihaknya akan terus berupaya secara persuasif dengan masyarakat agar palang segera dibuka sehingga roda pemerintahan normal kembali. (*)
