Anggota DPRP Papua Tengah Donatus Apresiasi Kapolres Tatiratu dan Jajarannya Kawal Demo

Ketua Kelompok Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Donatus Mote, SIP, MM (kanan) dan Kepala Kepolisian Resor Nabire AKBP Samuel Tatiratu, SIK (kiri). Foto: Istimewa

Loading

NABIRE, ODIYAIWUU.com — Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Otonomi Khusus (Otsus) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah Donatus Mote, SIP, MM mengapresiasi Kepala Kepolisian Resor (Polres) Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, SIK beserta jajarannya mengawal jalannya unjuk rasa di Nabire pada Kamis (17/7).

Aksi massa mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya Seluruh Indonesia yang yang dilakukan bertujuan menyampaikan aspirasi penolakan rencana pertambangan emas di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kepolisian Resor Nabire, Pak Samuel Tatiratu beserta jajaran Polres selama mengamankan dan mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa selama menyampaikan aspirasi sehingga berjalan damai,” ujar Donatus Mote dari Nabire, kota Provinsi Papua Tengah, Kamis (17/7).

Menurut Donatus, Kapolres Tatiratu bersama anggotanya sukses mengamankan jalannya unjuk rasa sehingga berjalan aman dan damai. Pola pendekatan yang humanis juga terasa sehingga pengunjuk rasa menggelar aksi dengan damai.

“Unjuk rasa adalah aksesori penting dalam praktik demokrasi modern. Warga masyarakat juga taat aturan main demo sehingga pola pendekatannya juga diperlukan cara-cara demokratis dan humanis. Pengamanan aksi demo Kapolres Nabire beserta jajarannya kali luar biasa. Pengunjuk rasa juga menyampaikan aspirasinya dengan tertib, aman, dan lancar,” kata Donatus, mantan guru di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah.

Menurut Donatus, pola pendekatan aparat Polres Nabire yang humanis saat mengawal jalannya aksi unjuk merupakan cermin dan wujud nyata Polri yang Presisi di tengah masyarakat dengan segala dinamika yang menyertai dalam pawai pembangunan di Papua Tengah.

“Satu pemandangan menarik yaitu Polres Nabire tidak hanya mengamankan jalannya unjuk rasa dengan aman dan tertib tetapi pihak Polres juga telah menyiapkan mobil truk untuk mengangkut massa aksi unjuk rasa. Ini sisi humanis penting yang perlu terus dijaga atas nama pertimbangan bagi semua pihak,” kata Donatus, mantan jurnalis di Papua Tengah.

Donatus menambahkan, massa pengunjuk rasa mulai Kamis (17/7) pagi terkonsentrasi di Siriwini, SP1, dan Pasar Karang. Massa kemudian secara tertib melakukan longmarch sambil berorasi menyampaikan penolakan terkait rencana investasi pertambangan di Blok Wabu hingga kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah.

“Kami para wakil rakyat di DPRP Papua Tengah menerima massa penolakan rencana investasi mining di Blok Wabu, Intan Jaya. Melalui komunikasi yang produktif DPRP Papua Tengah, kami mengundang Bapak Gubernur Papua Tengah. Pak Gubernur menerima 15 perwakilan pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka,” kata Donatus.

Menurut Donatus, pertemuan berjalan dalam suasana kekeluargaan antara massa pengunjuk rasa dengan para pemimpinnya di Ruang Utama DPRP Papua Tengah. Selain Gubernur Meki Fritz Nawipa, hadir juga Wakil Gubernur Deinas Geley, Ketua DPRP Papua Tengah Delius Tabuni, Wakil Ketua 1 Diben Elabi, Wakil Ketua 2 Dr Drs Petrus Izaach Suripatty, Wakil Ketua 3 Bekies Kogoya, Wakil Ketua 4 John NR Gobay, dan 42 anggota lainnya.

Donatus juga mengapresiasi Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare, SIK mengingat di bawah kepemimpinannya di Polda Papua Tengah, ruang demokrasi sangat terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, entah kepada eksekutif maupun legislatif serta Polda dan Polres jajarannya di wilayah Meepago (Papua Tengah).

“Saya sebagai Ketua Kelompok Khusus DPRP Papua Tengah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Kapolda Papua Tengah. Pola pendekatan penanganan giat warga seperti menyampaikan aspirasi ditangani dengan cara-cara humanis. Aksi unjuk rasa massa yang menolak rencana tambang emas Blok Wabu di Nabire merupakan contoh konkrit. Cara humanis mesti dijaga terus karena demo juga bagian proses pelembagaan demokrasi di daerah,” ujar Donatus. (*)