Anggota DPRP Papua Tengah Sebut Warga Tiga Kabupaten Masih Keluhkan Pelayanan PLTD Deiyai

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengan Elias Anou, SIP. Foto: Istimewa

Loading

MOWANEMANI, ODIYAIWUU.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengan Elias Anou, SIP mengatakan, hingga kini masyarakat tiga kabupaten yaitu Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai masih mengeluhkan kualitas pelayanan pihak pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Deiyai akibat tersendatnya distribusi bahan bakar minyak (BBM). 

Keluhan pelayanan PLTD Deiyai terkait kelangkaan BMM tersebut muncul pasca putusnya ruas Jalan Trans Nabire-Ilaga ke tiga kabupaten tersebut. Titik jalan yang rusak paling parah terjadi di kilometer 139 dan 141. Akibatnya, masyarakat di tiga kabupaten itu sangat merasakan dampak pelayanan listrik dari PLTD Deiyai. 

“Dampak paling dirasakan akibat putusnya ruas ruas Jalan Trans Nabire-Ilaga adalah kelangkaan pasokan BBM yang berakibat penerangan bagi warga masyarakat tiga kabupaten itu dari PLTD Deiyai terganggu. Pengemudi kendaraan roda dua maupun empat juga kesulitan memperoleh BBM. Sejak ruas jalan itu putus harga bensin naik hingga Rp 50 ribu per liter,” kata Elias Anou dari Mowanemani, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, Selasa (26/8).

 Menurut Elias, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov( Papua Tengah maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) baik Deiyai, Dogiyai, dan Paniai untuk menjawab kebutuhan BBM bagi warga. Pemprov Papua Tengah sudah melakukan pendropingan BBM melalui penerbangan lewat Bandara Waghete, Deiyai. 

“Tetapi masyarakat masih mengeluhkan pelayanan penerangan oleh PLTD Deiyai yang tidak normal. Biasanya lampu dinyalakan pukul 19.00 WIT tetapi pada pukul 00.00 WIT sudah padam lagi. Muncul pertanyaan, bantuan BBM dari Pemprov Papua Tengah untuk pelayanan PLTD Deiyai itu dikemanakan? Apakah ada yang bermain di balik layar? Komisi terkait di DPR Papua Tengah harus segera berkomunikasi dengan pihak PLN dan dinas terkait untuk mencari titik masalahnya,” kata Elias, anggota Komisi IV DPR Papua Tengah. (*)