WAMENA, ODIYAIWUU.com — Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr Ones Pahabol, SE, MM, Selasa (6/10) membantu Rp 200 juta guna melunasi biaya pemondokan mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo di kota studi Manokwari, Provinsi Papua Barat.
“Polemik mahasiswa Yahukimo, Wagub Ones Pahabol kirim 200 juta (untuk) selesaikan kontrakan (mahasiswa) di Manokwari,” kata Ones Pahabol merujuk caption foto dalam unggahan di akun TikTok, @officialonespahabol di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (6/10).
Dalam caption foto tersebut, Ones Pahabol, mantan Bupati Yahukimo, menulis mengambil langkah cepat untuk membantu mahasiswa asal Yahukimo yang mengalami persoalan tempat tinggal di kota studi Manokwari.
Ones menyatakan siap menanggung tunggakan biaya kontrakan mahasiswa Yahukimo selama dua tahun agar mereka dapat kembali menempati tempat tinggalnya dan melanjutkan aktivitas perkuliahan dengan tenang.
Media ini sebelumnya memberitakan, ratusan mahasiswa asal Yahukimo yang tengah melanjutkan kuliah di Manokwari, sejak (3/10) tidak lagi tinggal di pemondokan resmi di Manokwari, yang selama ini dibiayai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo.
Ratusan mahasiswa tersebut terpaksa mengosongkan asrama dan rumah kontrakan setelah menunggak biaya atau sewa pemondokan selama stahun lebih. Selama ini Pemkab Yahukimo belum membayar biaya sewa asrama atau pemondokan guna membantu kelancaran proses perkuliahan mereka.
Untuk sementara waktu, saat ini para mahasiswa tersebut ditampung di gedung Gereja Injili di Tanah Papua (GIDI) Manokwari. Pimpinan Gereja GIDI Manokwari dan jemaat berbaik hati membuka pintu gereja sebagai tempat penampungan darurat.
“Selama 15 bulan pemerintah lalai membayar kontrakan sehingga kami terpaksa meninggalkan tempat yang selama ini kami tempati,” ujar Obeth —nama rekaan— perwakilan mahasiswa asal Yahukimo melalui keterangan yang diperoleh di Manokwari, Papua Barat, Sabtu (3/10).
Padahal, lanjut Obeth, mahasiswa Yahukimo adalah aset Pemkab Yahukimo dan masyarakat yang tengah berjuang meraih pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Manokwari. Para mahasiswa diakui Obeth mempunyai hak untuk mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Menurut Obeth, saat ini ratusan mahasiswa asal Yahukimo tengah melanjutkan kuliah di Universitas Papua (Unipa) dan sejumlah perguruan tinggi swasta lain di Papua Barat.
Jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan orang dan kini aktivitas perkuliahan mereka terancam terganggu akibat keterlambatan pembayaran biaya pemondokan dari Pemkab Yahukimo.
Pihak mahasiswa menilai, Pemkab Yahukimo lalai dalam memenuhi hak dasar mahasiswa, yakni dukungan tempat tinggal. Mereka mendesak Bupati Yahukimo dan Dinas Pendidikan untuk segera menanggapi serius dan bertanggung jawab agar kesulitan yang mereka hadapi berlarut-larut.
Situasi ini dinilai Obeth memprihatinkan dan berpotensi merusak masa depan sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Yahukimo. Jika pemerintah daerah tidak menanggapi serius, Bupati dan Dinas Pendidikan dinilai telah gagal menyiapkan SDM daerah 10 sampai 20 tahun mendatang.
“Selama setahun lebih kami kehilangan tempat tinggal. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas kuliah kami. Kami berharap pemerintah daerah segera turun tangan, melunasi tunggakan kontrakan, dan memberikan kepastian tempat tinggal yang layak agar kami dapat kembali fokus kuliah,” ujar Obeth.
Tokoh masyarakat Papua Paskalis Kossay angkat bicara terkait kasus yang menimpah ratusan mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo di kota studi Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Ratusan mahasiswa tersebut sejak Sabtu (3/10) diusir pemilik kontrakan akibat menunggak sewa pemondokan setahun lebih yang selama ini digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II.
“APBD tidak boleh digunakan alat kekuasaan untuk menekan rakyat. Apalagi mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Kasus yang menimpah mahasiswa asal Yahukimo di kota studi Manokwari harus diselesaikan secara keluargaan dalam keluarga besar Yahukimo,” ujar Paskalis Kossay di Jayapura, Papua, Senin (5/10).
Paskalis menegaskan, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli dengan jiwa besar perlu bertindak sebagai orang tua dari para mahasiswa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.
“Jika alat hukumannya digadaikan dengan APBD daerah untuk menghukum anak-anak mahasiswa, hal itu sama saja melanggar hak asasi yang tidak boleh dihalangi oleh siapapun, termasuk bupati,” kata Paskalis tegas.
Menurutnya, pemerintah wajib membiayai setiap anak Papua yang sedang belajar di manapun, termasuk di Manokwari. Bila masalah terkait dengan daerah, silahkan bicara baik-baik dengan pendekatan edukatif. Bukan dengan emosional yang malah merugikan masa depan pendidikan mahasiswa.
Paskalis juga mengingatkan, Papua membutuhkan sumber daya manusia (SDM) sebagai modal dasar pembangunan daerah. Karena itulah dalam otonomi khusus Papua bidang pendidikan diberikan porsi perhatian besar oleh negara sekitar 30 persen.
“Para bupati sebaiknya jangan bermain dengan biaya pendidikan, termasuk merugikan para mahasiswa yang sedang belajar di setiap perguruan tinggi. Saran saya sebaiknya Pak Bupati berjiwa besar menyelesaikan masalah dengan kepala dingin ratusan mahasiswa asal Yahukimo di Manokwari yang diusir dari kontrakan,” katanya.
Bupati Didimus Yahuli melalui tayangan video yang diunggah dan beredar luas, Senin (5/10) menegaskan, Pemkab Yahukimo membatalkan semua untuk para mahasiswa asal Yahukimo untuk kota studi Manokwari. Rencana Pemkab Yahukimo membeli tanah guna membangun asrama mahasiswa di Manokwari dibatalkan.
“Beasiswa, kontrakan, listrik, bantuan sosial kepada mahasiswa kami hentikan. Kami minta mahasiswa membuktikan semua tuduhan kemudian mempertanggungjawabkannya. Dengan demikian, (bantuan untuk mahasiswa asal Yahukimo) Manokwari hari ini kita closed, kita kunci,” ujar Didimus.
Didimus menambahkan, dalam empat tahun ke depan bila ada mahasiswa asal Yahukimo mau kuliah di Manokwari, tidak ada diperhatikan (Pemkab Yahukimo). Dengan demikian, ia meminta sebaiknya bila mau lanjut kuliah dipertimbangkan ke kota studi lain.
“Sedangkan bila mau membiayai diri sendiri, silahkan. Itu hak masing-masing (mahasiswa). Di Manokwari seperti itu sehingga mahasiswa bisa mengerti apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak perlu mereka lakukan,” kata Didimus.
Dalam video yang diunggah pemilik akun Pendaki Gunung, @JhonMK tersebut, Didimus juga menyampaikan bahwa semua aktivitas politik (mahasiswa), hasut-menghasut dihentikan. (*)
