JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Christian Alesandro Delviero Rettob atau Delvis Rettob, Senin (28/9) resmi dilantik sebagai Mandataris MPA XXXIII/Formatur Tunggal/Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) periode 2026-2028 di Aula Margasiswa I PMKRI, Jalan Dr Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat.
Delvis Rettob di awal pidato politiknya mengajak seluruh anggota PMKRI dan hadirin mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya sehingga prosesi pelantikan berjalan lancar dan sukses. Delvis juga berterima kasih kepada seluruh anggota yang telah mempercayakannya untuk memimpin serta menahkodahi PMKRI selama satu periode kepengurusan yang akan datang.
“Saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan Syukur kepada Tuhan atas kuasa kasih-Nya sehingga proses pelantikan berjalan lancar dan sukses. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah mempercayakan saya memimpin serta menahkodahi PMKRI satu periode ke depan,” kata Delvis Rettob di Aula Margasiswa I PMKRI, Jalan Dr Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/9).
Delvis Rettob juga mengajak semua anggota dan hadirin memberikan aplaus untuk PMKRI. Selama 79 tahun PMKRI tetap menjaga suara kritis kenabian, menjadi organisasi pembinaan dan perjuangan, menjadi rumah bagi lahir dan bertumbuhnya kader-kader Katolik yang berintegritas dan militan serta senantiasa membawa arus perubahan di seluruh pelosok negeri di Indonesia.
Delvis Rettob juga mengutip sebuah frasa bahasa Inggris: leadership is not a position or title; it’s action and example, yang berarti kepemimpinan bukan soal posisi atau gelar, melainkan tindakan dan teladan. Kemudian semboyan dalam bahasa Latin, Religio Omnium Scientiarum Anima-Pro Ecclesia et Patria yang berarti agama adalah jiwa segala ilmu pengetahuan — untuk Gereja dan Tanah Air.
Menurutnya, sekitar tahun 33 Masehi, di dalam pengadilan politik Pontius Pilatus, seorang pejabat besar yang berkebangsaan Romawi melontarkan sebuah pertanyaan paling substansial sepanjang sejarah kepada Yesus: ‘quid veritas est’? Apa itu kebenaran?
Pertanyaan Pilatus itu, ujar Delvis, bukan tanpa sebab. Sebelumnya, Pilatus telah mendengar bahwa Yesus dalam tugas pewartaanNya telah melakukan banyak mukjizat dan bersaksi tentang kebenaran.
Karena itu, lanjut Delvis, Pontius Pilatus memilih ‘cuci tangan politik’ ketimbang memutuskan ataupun menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Sebaliknya, ia menyerahkan Yesus kepada kaum Farisi dan ahli taurat untuk diadili sesuai hukum Yahudi. Yesus menderita, dihukum, lalu wafat di Kayu Salib.
Delvis menambahkan, hal serupa juga terjadi pada abad-abad sebelumnya. Di Athena, seorang filsuf kenamaan Yunani, Sokrates, memilih kematiannya dengan cara yang tidak biasa. Di hadapan kaum sofis dan desakan rakyat Yunani, Sokrates lebih memilih meneguk racun dan mati mengenaskan di pelataran Athena.
“Wafat Yesus di Kayu Salib maupun kematian Sokrates di panggung Athena, secara tempus dan locus berbeda. Namun, keduanya memiliki keserupaan sikap sebagai seorang pemimpin yang revolusioner, yang menjaga nilai dan prinsip kebenaran,” ujar Delvis.
Delvis mengatakan, Yesus membongkar, mengecam dominasi, tradisi dan praktik hidup orang Farisi dan ahli taurat. Sedangkan Sokrates melawan kemapanan dan pangaruh para Sofis. Keduanya, rela mengorbankan diri demi mempertahankan kebenaran.
Di balik cerita historis ini, kata Delvis, para anggota PMKRI dapat memetik intisari antara cerita Yesus dan Sokrates. Intisari cerita tersebut ialah bahwa kepemimpinan dan faktum kekuasaan, keduanya bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang sama.
“Namun yang memberi arti dan makna pada mata uang itu bukanlah keduanya, melainkan kebenaran. Kepemimpinan dan kekuasaan tanpa memegang prinsip kebenaran di dalamnya akan menjadi otoriter dan super power,” kata Delvis.
Kepemimpinan dan kekuasaan diakui Delvis merupakan suatu numiose, pesona ganda yang indah dan menarik. Di satu sisi kepemimpinan dan kekuasaan merupakan daya tarik bagi manusia untuk meraih, bahkan memilikinya. Di sisi lain, numiose juga mampu mendikte manusia ke dalam negativitas kepemimpinan apabila tidak dilandasi dengan prinsip kebenaran dan moral.
“Dalam konteks ke-PMKRI-an, kepemimpinan, secara definitif tidak hanya dimengerti sebagai suatu daya untuk memengaruhi satu orang dan lainnya untuk melaksanakan dan mencapai visi atau tujuan yang dicita-citakan bersama,” kata Delvis.
Tetapi jauh daripada itu, lanjutnya, kepemimpinan di PMKRI menuntut gaya kepemimpinan yang Kristologis, kepemimpinan yang berpusat pada pribadi, karakter, ajaran serta teladan Kristus. Kepemimpinan yang rela berkorban, yang melayani, menggarami dan menerangi.
Kepemimpinan Kristologis berarti menjadi teladan, menjadi “abdi kebenaran”, serta berkomitmen total pada terwujudnya keadilan sosial. Menjalankan kepemimpinan Kristologis berarti menjalankan suatu praktik jalan salib, jalan penderitaan, jalan penebusan, jalan pembebasan dan jalan kemenangan.
“Ringkasnya, menjalankan kepemimpinan Kristologis berarti mampu melawan penindasan, melawan konspirasi kotor maupun melawan aneka tawaran pragmatis,” ujar Delvis lebih lanjut.
Menurut Delvis, mengutip Nota Pastoral Konferensi Wali Gereja tahun 2026, saat ini kita tengah mengalami krisis multi dimensi yang mengancam kehidupan bersama. Mulai dari masalah sosial, ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi maupun ekologi, yang bermuara pada tercorengnya keluhuran martabat manusia.
Hal tersebut, kata Delvis, terungkap dalam rapuhnya etika publik, dampak negatif dari disrupsi digital, krisis nurani hingga ringkihnya kepemimpinan serta program maupun kebijakan yang memarginalisasi kaum rentan dan terlantar.
Di sektor ekonomi, saat ini masyarakat masih menjumpai ketimpangan yang begitu melebar, kemiskinan serta eksploitasi sektor pekerja informal yang minim akan perlindungan sosial negara.
Sedangkan pada sektor ekologi, daya dukung lingkungan terus melemah, deforestasi di mana-mana, konflik agraria serta climate change atau perubahan yang iklim yang memicu krisis ekologi yang akut.
Selain itu, bangsa ini juga mengalami keletihan moral di mana belakangan, sadar ataupun tidak gaya hidup pragmatisme, sekularisme, eksklusivisme keagamaan yang mengikis nilai-nilai luhur Pancasila semakin merajalela, dan menggantikannya dengan dengan relativisme situasional yang merusak keadaban publik.
“Gejala ini berhulu pada krisis kepemimpinan yang berimbas langsung pada kualitas demokrasi yang kian surut, dengan kebijakan yang salah kaprah dan menyimpang, yakni kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik, bonum commune,” katanya.
Malah panorama kehidupan berdemokrasi dan berpolitik cenderung diwarnai oleh kepentingan parsial, yang melayani kepentingan segelintir elite. Bila iklim politik hanya dimaknai sebagai prosedur dan angka-angka tanpa landasan moral, lanjut Delvis, kebijakan publik yang dihasilkan pun cenderung destruktif dan otoriter.
“Krisis multi dimensi ini merupakan panggilan darurat bagi seluruh elemen bangsa, termasuk kader PMKRI. Untuk menghadapi hal ini, tidaklah cukup dengan respon parsial dan aksidental melainkan perlu dilakukan pendekatan holistik dan subtansial, yang melibatkan semua pemangku kepentingan; pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, institusi keagamaan, termasuk Gereja Katolik Indonesia,” ujarnya.
Oleh karenanya, kata Delvis, arah Pastoral Gereja Katolik Indonesia belakangan ini mengupayakan sejumlah langkah mitigasi dalam menanggapi aneka gejala dan persoalan tersebut melalui beberapa pendekatan.
Pertama, reorientasi perutusan. Gereja berupaya menegaskan kembali keberpihakan profetisnya dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Kedua, advokasi sosial dan teknologi. Gereja berkomitmen membangun jaring pengaman sosial untuk memperkuat protokol perlindungan bagi kelompok rentan.
Ketiga, kemandirian ekonomi dan pertobatan ekologis. Gereja berupaya mewujudkan komitmen sebagai Gereja yang memberdayakan, mengadvokasi kebijakan publik untuk melawan ketidakadilan. Gereja mendorong pertobatan ekologis (Ensiklik Laudato Si), menolak eksploitasi terhadap alam (ekosida), dan menggalang solidaritas mitigasi bencana.
Keempat, pendidikan politik dan karakter. Gereja mengambil peran aktif dalam pendidikan politik etis non-partisipan dan kaderisasi kepemimpinan kaum muda. Pembentukan tim ahli, think tank diamanatkan untuk mengawal kebijakan publik. Pada ranah nilai, keluarga dikembalikan fungsinya sebagai sekolah pertama, diiringi pendidikan karakter berbasis Pancasila dan penguatan perjumpaan lintas iman.
“Kiranya pendekatan holistik yang dilakukan Gereja ini mampu merangsang para kader PMKRI maupun intelektual Katolik agar dalam kerja organisatoris maupun akademik berpedoman pada arah, kebijakan dan kerja pastoral Gereja Katolik Indonesia ke depan,” katanya.
Menurutnya, tema acara pelantikan Kepemimpinan Transformatif yang Berakar pada Nilai Kekatolikan Menuju PMKRI Paripurna menjadi spirit yang memotivasi serta mendorongnya bersama rekan pengurus untuk terus berinovasi, transformatif, visioner, adaptif dan kontekstual, demi perbaikan dan perubahan perhimpunan ini ke depan.
“Tema ini juga hendak mengajak setiap kader PMKRI untuk terus membatinkan nilai-nilai Katolikan seperti cinta kasih, persaudaraan, dan solidaritas terhadap sesama. Itulah panggilan profetis dan kenabian PMKRI. Menjadi PMKRI berarti berani bersaksi tentang kebenaran dan kebajikan. Menjadi garam dan terang dunia. Menjadi mata bagi yang buta, menjadi mulut dan suara bagi yang bisu,” ujar Delvis.
Menurutnya, sabagai mandataris, formatur tunggal atau ketua presidium, momentum pelantikan ini merupakan gabe und auf gabe, rahmat sekaligus menuntut tanggungjawab.
Karena itu, dalam satu periode kepengurusan ini, bersama rekan-rekan pengurus, para pengurus akan berfokus pada pembenahan dan penguatan internal-organisasi, sembari juga menjadi corong isu dalam membangun basis gerakan pada aspek eksternal-kemasyarakatan.
Dalam bidang pengembangan organisasi, ia bersama pengurus akan berupaya untuk merevitalisasi. Dalam bidang pendidikan dan kaderisasi, akan membangun etalasi kaderisasi dengan mengoptimalisasi aspek pendidikan non-formal sebab kaderisasi merupakan nadi bagi PMKRI.
“Etalase kaderisasi dimaksudkan untuk meningkatkan suber daya kader ke depan. Selain kaderisasi berjenjang, PMKRI hari ini memerlukan ruang kaderisasi non formal yang terstruktur dan berkelanjutan,” katanya.
Pengurus Pusat PMKRI akan membentuk kelas kaderisasi untuk menjawab kebutuhan dan meningkatkan kompetensi kader di berbagai bidang, seperti kelas jurnalistik, advokasi, hukum dan HAM, politik, dan kelas enterepreneurship
Sedangkan dalam bidang hubungan perguruan tinggi, Pengurus Pusat PMKRI akan mengembangkan campus movement, sebuah konsep yang lahir dari kampanye PMKRI Back to Campus. Melalui konsep ini, kader PMKRI didorong untuk tidak hanya fokus pada prestasi epistemik, tetapi peka juga terhadap dinamika kemahasiswaan dan kehidupan kampus.
Oleh karena itu, katanya, dalam menjawab semua tuntutan program tersebut serta memaksimalkan kerja-kerja organisasi ke depan, dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Baik para anggota penyatu PMKRI Sanctus Thomas Quinas, anggota biasa, pemerintah, Cipayung Plus serta para atakeholder.
“Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada anggota PMKRI, baik penyatu maupun anggota biasa yang sudah mempercayakan untuk menahkodahi perhimpunan ini. Bersama rekan pengurus, saya memohon dukungannya agar kepemimpinan ini membawa semangat lebih untuk perhimpunan dalam kerja-kerja kepengurusan dan organisasi ke depan. Leiden ist leidjen-memimpin berarti menderita. Religio omnium scientiarum anima–Pro ecclesia et patria,” katanya. (*)
