TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Tokoh masyarakat Amungme Yohannes Kibak mendorong adanya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana penyertaan pemerintah di badan usaha milik daerah (BUMD) PT Mimika Abadi Sejahtera (PT MAS).
Menurut Yohannes, polemik yang mencuat belakangan ini bukan terkait kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, namun ihwal laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik yang harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Dana pemerintah yang dikucurkan kepada BUMD berasal dari uang rakyat, sehingga pengelolaannya wajib dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujar Yohannes Kibak di Timika, kota Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (21/1).
Ia juga menyayangkan belum adanya laporan resmi yang dapat diakses public. Padahal, nilai anggaran yang digelontorkan dalam BUMD itu cukup besar.
“Yang dipersoalkan saat ini adalah laporan pertanggungjawaban dana pemerintah. Bukan soal suku, bukan soal siapa orangnya, tetapi bagaimana anggaran itu digunakan dan dilaporkan secara benar,” ujar Yohannes.
Yohannes mengingatkan agar kritik yang disampaikan di ruang publik tetap berada dalam koridor etika dan hukum. Setiap warga negara, termasuk tokoh masyarakat, intelektual hingga wakil rakyat di DPRK, DPRP maupun DPR RI memiliki hak menyampaikan pendapat.
Namun, ia menekankan agar kritik diarahkan pada kebijakan dan sistem, bukan menyerang individu secara personal.
“Pemerintahan ini dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk kepentingan publik. Jangan membawa persoalan ini ke ranah personal, apalagi menyebut nama individu secara sembarangan di media,” katanya.
Yohannes juga menyoroti pentingnya penyelesaian laporan pertanggungjawaban bagi pejabat yang pernah menjabat di perusahaan daerah.
Pergantian jabatan, baik direktur maupun komisaris, menurutnya, idealnya dilakukan setelah seluruh kewajiban administrasi dan laporan keuangan diselesaikan secara tuntas.
Di sisi lain, kata Yohannes, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika tengah berupaya membenahi tata kelola birokrasi yang selama ini dinilai kurang terbuka.
Intelektual ini juga menyadari proses perbaikan sistem membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan secara instan. “Perubahan sistem itu seperti menanam. Ada proses yang harus dilewati sampai akhirnya bisa dipanen. Yang terpenting, arah perbaikannya sudah berjalan,” ujarnya.
Yohannes mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan isu pemerintahan sebagai alat politisasi, mengingat kontestasi politik telah berakhir.
Kritik tetap diperlukan sebagai bentuk kontrol publik, namun harus disampaikan secara berimbang, objektif, dan bertanggung jawab.
Sebagai mantan anggota DPR Yohannes Kibak menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam membenahi tata kelola pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (*)
