TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Mimika Yance Sani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan Pemkab Puncak atas keberhasilan menyelesaikan konflik di Distrik Kwamki Narama, Mimika, Senin (12/1) pekan lalu.
Menurut Yance Sani, konflik sosial atau perang panah dua kelompok massa yang masih bertalian kekerabatan itu berhasil diselesaikan jajaran Pemkab Mimika dan Pemkab Puncak, khususnya peran Bupati Mimika John Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong beserta jajarannya sehingga dua kelompok massa sepakat berdamai demi merawat persaudaraan sejati sebagai sesama anak Papua.
Atas nama pribadi dan kelembagaan KAPP Mimika Yance menilai, penyelesaian konflik tersebut dilakukan melalui pendekatan yang sangat bijaksana dan humanis. Penyelesaian tersebut juga berorientasi pada perdamaian jangka panjang, dengan tetap menghormati nilai-nilai adat dan kemanusiaan kedua belah pihak.
“Kami melihat pemerintah hadir secara utuh, tidak hanya sebagai pengambil kebijakan, tetapi sebagai penjaga persaudaraan dan kedamaian masyarakat adat,” ujar Yance Sani di Timika, kota Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (16/1).
Yance mengatakan, awal masa kepemimpinan Bupati Rettob dan Wakil Bupati Emanuel merupakan fase yang berat. Duet pemimpin itu diakui baru memulai memimpin kabupaten itu namun langsung dihadapkan pada berbagai persoalan kompleks, termasuk konflik sosial.
Namun, lanjut Yance, ketenangan, kecermatan, dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan kedua pemimpin tersebut menjadi kunci utama keberhasilan penyelesaian konflik di Kwamki Narama.
“Di tengah banyaknya persoalan di Kabupaten Mimika, kami menilai Bapak Bupati cukup tenang dan cermat dalam mengambil setiap keputusan strategis,” kata Yance lebih lanjut.
Dengan berakhirnya konflik di Kwamki Narama, Yance berharap agar seluruh pihak yang selama ini kerap melakukan provokasi terhadap masyarakat atau memicu konflik horizontal agar segera menghentikan tindakannya.
Pihak KAPP, kata Yance, juga menegaskan bahwa konflik hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat adat dan merusak sendi-sendi ekonomi lokal, khususnya usaha milik orang asli Papua (OAP).
“Provokasi konflik tidak memberi manfaat apa pun bagi masyarakat. Yang dirugikan adalah rakyat kecil dan pengusaha lokal Papua,” ujar Yance.
Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha adat Papua, pihak KAPP menilai bahwa konflik sosial berdampak langsung dan signifikan terhadap dunia usaha.
Beberapa potensi dampak negatif konflik adalah terhentinya aktivitas usaha dan distribusi barang, meningkatnya biaya operasional dan keamanan, menurunnya kepercayaan investor, hilangnya lapangan kerja masyarakat local, dan kerusakan aset usaha dan fasilitas umum
Dalam situasi konflik, pengusaha adat Papua merupakan pihak yang paling rentan terdampak, karena usaha lokal sangat bergantung pada stabilitas dan rasa aman di wilayahnya. Sebaliknya, lanjut Yance, perdamaian adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Dalam hal ini, Yance menyambut baik visi Bupati Mimika yang menjadikan Kwamki Narama sebagai kawasan pariwisata. “Gagasan menjadikan Kwamki Narama sebagai destinasi pariwisata adalah keputusan yang visioner dan strategis. Namun, hal tersebut hanya dapat terwujud jika perdamaian terus dijaga,” ujar Yance.
Menurutnya, perdamaian akan membuka ruang bagi tumbuhnya investasi daerah, berkembangnya pengusaha lokal Papua, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terbukanya lapangan kerja baru.
Pihak KAPP Mimika menegaskan komitmen penuh untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan pembangunan ekonomi berbasis adat dan kearifan lokal.
Menurutnya, ia percaya bahwa perdamaian adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, pengusaha, dan generasi muda.
“Tanpa perdamaian, tidak ada usaha. Tanpa usaha, tidak ada kesejahteraan. Dan tanpa kesejahteraan, konflik akan terus berulang,” ujar Yance. (*)
