GELOMBANG aksi unjuk rasa yang meluas di Jakarta dan berbagai kota lain beberapa hari terakhir adalah potret kemarahan rakyat yang nyata. Dari mahasiswa hingga buruh dan pekerja ojek daring, semua turun ke jalan membawa tuntutan yang jelas: ketidakadilan sosial, beban hidup yang makin berat, serta kesenjangan yang makin mencolok. Namun, di tengah protes ini, muncul tuduhan bahwa demonstrasi digerakkan oleh operasi intelijen asing. Klaim seperti itu hanyalah upaya mencari kambing hitam, dan alih-alih menenangkan situasi, justru bisa memperburuk krisis kepercayaan.
Publik turun ke jalan bukan karena dikendalikan kekuatan asing, melainkan karena kecewa pada kebijakan dalam negeri. Tunjangan DPR yang mencolok di tengah krisis, represifnya aparat hingga menelan korban jiwa, serta lemahnya perhatian pemerintah pada kebutuhan dasar rakyat adalah alasan yang lebih dari cukup. Menuding intelijen asing justru mengabaikan akar masalah dan merendahkan suara protes yang sesungguhnya lahir dari penderitaan rakyat sendiri.
Narasi “operasi asing” juga sarat kepentingan politik. Bagi Presiden Prabowo, tuduhan ini bisa menjadi cara untuk menunjukkan ketegasan sekaligus mengkonsolidasikan aparat di bawah payung “kedaulatan negara”. Namun strategi itu berisiko besar: rakyat bisa melihatnya sebagai alasan murahan untuk menutupi kegagalan mendengar aspirasi. Sementara bagi Joko Widodo, situasi ini justru membuka ruang untuk menunjukkan perbedaan. Dengan tetap berjarak dari langkah represif, kubu Jokowi bisa membangun narasi bahwa masa pemerintahannya lebih stabil dan lebih dekat pada rakyat, sekaligus menekan legitimasi penggantinya.
Inilah wajah pertarungan politik hari ini: elite saling berebut citra, sementara rakyat menjadi korban di jalanan. Tragedi yang menewaskan warga sipil beberapa hari lalu menjadi pengingat keras bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar kursi kekuasaan, tetapi nyawa manusia. Setiap gas air mata yang ditembakkan, setiap peluru yang melayang, akan semakin menegaskan betapa pemerintah gagal memahami inti persoalan.
Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan kambing hitam, melainkan keberanian untuk mendengarkan rakyat. Pemerintah harus menanggapi tuntutan dengan langkah konkret: meninjau ulang privilese DPR, membuka kanal dialog yang setara dengan mahasiswa dan masyarakat sipil, serta memastikan proses hukum transparan bagi aparat yang terlibat kekerasan. Tanpa itu semua, krisis hanya akan membesar dan menimbulkan luka baru.
Akhirnya, pesan yang harus ditegaskan sederhana: hentikan mencari musuh dari luar, berhenti menyalahkan pihak asing. Rakyat tidak butuh teori konspirasi. Yang mereka butuhkan adalah pemimpin yang hadir, mendengar, dan berani memperbaiki kesalahan. Pertanyaannya, beranikah para pemimpin kita meletakkan telinga di jalanan dan benar-benar mendengar suara rakyat, sebelum terlambat? (Editor)
