ABEPURA, ODIYAIWUU.com — Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan berlangsung November mendatang. Provinsi Papua Pegunungan juga akan melaksanakan Pilkada serentak, baik Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur maupun Pemilihan Bupati-Wakil Bupati.
Pilkada serentak di seluruh wilayah Papua Pegunungan juga akan menjadi ujian bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah di delapan kabupaten di wilayah provinsi itu dalam upaya memuluskan langkah politik calon incumbent, petahana dengan memanfaatkan kapasitas dan mengarahkan birokrasi guna memuluskan kemenangan calon petahana.
“Untuk itu, para wakil rakyat perlu memaksimalkan tugas dan fungsi pengawasan, controlling terhadap pemerintah dan penggunaan keuangan daerah. Para wakil rakyat harus serius memantau setiap pergeseran uang daerah menjelang Pilkada, yang tahapannya sudah dimulai bulan ini,” ujar tokoh intelektual Papua Pegunungan Titus L Mohi, S.Si, M.Si kepada Odiyaiwuu.com dari Abepura, Papua, Jumat (26/4).
Menurut Titus, jebolan jurusan Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih, kecenderungan kekuasaan dalam proses Pemilu dan Pilkada rentan terjadi di tanah Papua. Apalagi dengan dalil kepentingan suksesi Pemilu para oknum calon petahana atau oknum pejabat Bupati.
Mereka ini, kata Titus, memiliki hubungan langsung dengan sistem pengelolaan keuangan dalam pemerintahan dan tentu mempunyai pengaruh atau potensi intervensinya sangat besar. Bahkan membuat berbagai kebijakan dengan mengalihkan anggaran yang berpotensi menguntung pribadi atau kelompok.
“Banyak pengalaman yang terjadi di Papua, apalagi mereka yang sedang berkuasa. Di mana kekuasaan itu tidak terlepas dari intervensi karena kekuatan sistem yang dibangun di internal pemerintahan sehingga mempunyai pengaruh dan dampak langsung dalam mengelola keuangan demi mewujudkan kepentingan politik di daerah. Sehingga perlu adanya pengawasan secara baik oleh DPRD agar pengeluaran anggaran harus sesuai dengan perencanaan dalam APBD induk pada tahun anggaran berjalan,” kata Titus, mantan jurnalis.
Titus yang juga mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang berharap agar pengawasan menjadi hal terpenting sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan peruntukan.
Dalam beberapa bulan belakangan, ujarnya, para wakil rakyat petahana juga mencalonkan diri dalam bursa Pileg sedang fokus mengadu nasib agar terpilih kembali. Namun, di saat bersamaan sedang berharap agar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai wakil rakyat melekat hingga akhir masa jabatan.
“Saya tahu para anggota dewan memang masih fokus dengan urusan nasib masing-masing pasca Pemilu 14 Februari 2024. Namun, sebagai wakil rakyat diminta untuk tupoksinya itu jangan sampai terabaikan. Karena dalam situasi seperti ini peredaran keuangan daerah tidak terkontrol yang pada akhirnya menghasilkan banyak utang di tahun anggaran berikutnya,” kata Titus, mantan Ketua KNPI Kabupaten Yahukimo. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
